"Tidak benar kalau dipakai untuk Kurtilas. Tapi memang ada salah paham antara pemerintah dengan petugas di lapangan dalam menafsirkan teknis kebijakan. Dana untuk honor guru itu masih utuh, cuma memang belum ada pencairan sampai saat ini," terang Dadang saat ditemuai sejumlah awak media.
Dadang menambahkan, pihaknya hingga kini terus berusaha untuk melengkapi proses pencairan dana honorarium tersebut. Untuk tunggakkan sertifikasi tahun 2014 menjadi utang Negara dan nanti akan dibayarkan setelah dilakukan audit oleh BPK yang kemudian melaporkannya ke Menkeu.
Sedangkan untuk pencairan sertifikasi guru tahun 2015 yang juga mengalami keterlambatan, disebutnya karena adanya perubahan akun, sehingga harus dilakukan perubahan terlebih dahulu.
"Banyak madrasah-madrasah baru yang di luar dari pengajuan anggarannya. Tentu saja anggarannya akan berkurang karena jumlah madrasah bertambah. Dan kami, Kemenag kabupaten, hanya sebagai pelaksana ketentuan yang datang dari pusat saja," ujar Dadang.
Tapi, kata Dadang, Kemenag Cianjur sudah mengajukan kembali ke Kemenang pusat untuk tunjangan dari Agustus hingga Desember 2014 yang belum terbayarkan kepada guru-guru di Cianjur menjadi yang terhutang dari Kemenag pusat.
"Tentu tetap akan dibayar. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Yang menjadi kendala juga terkait nama-nama guru. Apalagi yang baru selesai kuliah, gelarnya berubah dan itu berpengaruh terhadap data yang kami ajukan ke Pusat. Jadi tidak benar bahwa dana itu dipakai dana talangan untuk penerapan kurikulum 2013," katanya [KC-02/gp]**.
