September 2017


          Perilaku yang dilakukan oleh Bhiksu Buddha dan Aparat keamanan di Myanmar yang membuat umat muslim di dunia geram. Kekejaman dan pembantaian yang dilakukannya terhadap umat muslim Rohingya yang tidak senonoh dan tidak berprikemanusian dengan dalih yang dipegang masalah beda keyakinan, Myanmar yang mayoritas menganut Buddha.
            Masyarakat Rohingya yang bertahun-tahun tinggal di Myanmar dianggapnya merupakan imigran liar dari Bangladesh. Sehingga masyarakat rohingya saat ini sebagian sudah pindah ke Bangladesh karena tempat tinggal Desa-desa mereka di Myanmar di bakar oleh Bhiksu Buddha dan aparat keamanan myanmar
            Pelanggaran Negara Myanmar terhadap pernyataan umum tentang Hak-hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB.
            Kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur menyatakan sikap:
1)      Hentikan kedzoliman dan penindasan kemanusiaan yang dilakukan Bhiksu Buddha dan Aparat keamanan Myanmar terhadap muslim Rohingya
2)      Mendesak pemerintah Negara Indonesia untuk memberikan tempat penampungan terhadap muslim Rohingya  
3)      Keluarkan Negara Myanmar dari keanggotaan PBB karena melanggar pernyataan umum tentang Univesal Declaration of Human Right (UHDR)
4)      Memperkuat ukhuwah muslim Indonesia dan Dunia untuk turut terlibat membela muslim Rohingya


UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA

            Dalam instrumen Hukum Internasional ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mendorong penyelesaian konflik Rohingya, antara lain:
1)      Diplomasi, cara ini lebih menekankan pendekatan Government to Government dengan menekankan Pemerintah Myanmar agar segera mungkin menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Negara Indonesia dengan mengutus menteri luar negeri (Retno Marsudi). Perlu diketahui bahwa Negara Indonesia tidak dapat mengirimkan pasukan militer ke wilayah Rakhine tempat terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya, hal demikian dikarenakan ada semacam golden role dalam Piagam Asean bahwa setiap anggota Negara Asean terikat prinsip non-intervensi.
2)      Humanitarian Intervention (Intervensi Kemanusiaan), dengan memposisikan Myanmar telah melanggar resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, maka Negara Indonesia dapat menggalang dukungan Internasional untuk mendesak DK PBB mengirimkan pasukan Internasional ke Myanmar.
3)      Indonesia dapat saja mendorong DK PBB untuk mengadili rezim Myanmar melalui International Criminal Court (ICC), dengan tuduhan telah melakukan kejahatan serius yang menjadi perhatian dunia internasional (Pasal 5 Status Roma). Finally, sudahilah seruan-seruan “kirim pasukan berani mati” ke Myanmar, selain tidak dibenarkan oleh Hukum Internasional, hal itu justru akan memperluas eskalasi konflik.


                                                           

                                                                        HMI CABANG CIANJUR

CIANJUR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur menargetkan 32 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), di Cianjur dapat terakreditasi. Hal ini bertujuan agar kualitas PKBM lebih baik lagi. “Kami menargetkan tahun 2017-2018 ini, 32 PKBM dapat terakreditasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, Cecep Sobandi seusai membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Mutu Kelembagaan PKBM di salah satu Hotel Cipanas Jumat (15/09).
Menurut dia, jika  lembaga PKBM sudah terakreditasi, maka PKBM diberikan izin untuk menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Tanpa memiliki akreditasi, penyetaraan pendidikan yang dilakukan belum diakui, sehingga tidak dapat mengeluarkan ijazah. "Bagi yang belum terakreditasi kesetaraan pendidikannya, belum bisa diakui," katanya.

Di samping itu, dengan memiliki akreditasi PKBM akan lebih mudah mengajukan bantuan dana dari pemerintah, serta akan mendapatkan bimbingan peningkatan kualitas pendidikan.

"Sebab, pemerintah tidak menggaji guru PKBM. Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana bagi PKBM yang telah terakreditasi," kata dia.

Keberadaan PKBM di Cianjur, menurut dia, sangat penting sebagai sarana pendidikan lanjutan bagi anak jalanan dan siswa putus sekolah, sehingga mereka tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama. “Selain itu, untuk meningkatkan angka lama sekolah di Cianjur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Paudni PO, Muchammad Rohman memaparkan, saat ini jumlah lembaga PKBM yang ada di Cianjur sebanyak 96 lembaga. Dari jumlah itu, semuanya belum terakreditasi. “Karena itu, melaluiworkshop ini kita dorong PKBM untuk segera diakreditasi. Paling tidak ada 32 lembaga tahun pelajaran ini dapat terakreditasi,” ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM), Iwan Ruswandi memaparkan, pihaknya akan terus mendorong PKBM untuk segera mengajukan akreditasi. “Pada prinsifnya teman-teman di PKBM sudah siap diakreditasi. Kami sangat berharap, tahun ini bisa teralisasi,” imbuhnya. 


CIANJUR - Sebanyak 1.157  lembaga pendidikan non formal dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al Quran (TKA) dan , Kelompok Bermain (Kober), menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2017. “BOP ini salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, Senin (9/11).
Menurut Cecep, dari jumlah 1.157 penerima bantuan BOP, terdiri dari TK sebanyak 206 lembaga, SPS (Satuan Paud Sejenis), 425 lembaga, TPA 3 lembaga dan kelompok bermain (kober), 523 lembaga. Jumlah siswa keseluruhan 31.643 siswa dengan jumlah anggaran Rp 18.985.800.000. “Dana bantuan BOP dari pemerintah pusat ini telah disalurkan ke rekening masing-masing lembaga,” kata dia.
Tiap lembaga yang mendapatkan BOP, kata dia,  tidak sama atau berbeda. Untuk  paling kecil menerima bantuan BOP Rp 7,2 juta per satu lembaga dengan rasio 12 anak, sementara yang paling besar menerima BOP Rp 30 juta satu lembaga dengan jumlah 50 anak. “Dengan asumsi per satu anak Rp 600 ribu,” tegasnya.
Cecep menerangkan, saat ini jumlah lembaga Paud, Kober, TK dan lainnya se Kabupaten Cianjur sebanyak 1.483 lembaga. Ini berarti masih banyak yang belum mendapatkan bantuan BOP dikarenakan belum singkonnya data dari Dapodik (Data Pokok Pendidik). “Ke depan mudah-mudahan lembaga pendidikan ini dapat menerima semuanya,” imbuhnya.
Cecep menegaskan, untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan di lapangan. Pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada lembaga penerima bantuan BOP. Isinya, dana BOP telah disalurkan ke rekening masing-masing lembaga dengan ketentuan yang telah tentukan. Kemudian dana bantuan diterima utuh oleh lembaga dengan surat keputusan (sk), Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar tahun 2017.
Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur tidak memungut, mengarahkan, mengintruksikan pemotongan iuran, infaq dari dana hibah kepada penerima dengan delik dan dalih apa pun. “Apabila ada yang coba main-main, maka segera laporkan kepada kepada kami,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Paud, Ruhli Solehudin menerangkan, lembaga penerima BOP merupakan lembaga yang telah lolos verifikasi di tiap kecamatan, sinkron di dalam dapodik dan telah di sk kan oleh bupati cianjur. “Sebelum dana ini turun, kami telah melaksanakan sosialisasi kepada penerima BOP mengenai tata cara penggunaan BOP, termasuk dana ini harus utuh tidak ada pemotongan apa pun,” pungkasnya. Iman Sulaiman
CIANJUR-[KC],- Sebanyak 1.157  lembaga pendidikan non formal dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al Quran (TKA) dan , Kelompok Bermain (Kober), menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2017. “BOP ini salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, Senin (9/11).

Menurut Cecep, dari jumlah 1.157 penerima bantuan BOP, terdiri dari TK sebanyak 206 lembaga, SPS (Satuan Paud Sejenis), 425 lembaga, TPA 3 lembaga dan kelompok bermain (kober), 523 lembaga. Jumlah siswa keseluruhan 31.643 siswa dengan jumlah anggaran Rp 18.985.800.000. “Dana bantuan BOP dari pemerintah pusat ini telah disalurkan ke rekening masing-masing lembaga,” kata dia.

Tiap lembaga yang mendapatkan BOP, kata dia,  tidak sama atau berbeda. Untuk  paling kecil menerima bantuan BOP Rp 7,2 juta per satu lembaga dengan rasio 12 anak, sementara yang paling besar menerima BOP Rp 30 juta satu lembaga dengan jumlah 50 anak. “Dengan asumsi per satu anak Rp 600 ribu,” tegasnya.

Cecep menerangkan, saat ini jumlah lembaga Paud, Kober, TK dan lainnya se Kabupaten Cianjur sebanyak 1.483 lembaga. Ini berarti masih banyak yang belum mendapatkan bantuan BOP dikarenakan belum singkonnya data dari Dapodik (Data Pokok Pendidik). “Ke depan mudah-mudahan lembaga pendidikan ini dapat menerima semuanya,” imbuhnya.

Cecep menegaskan, untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan di lapangan. Pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada lembaga penerima bantuan BOP. Isinya, dana BOP telah disalurkan ke rekening masing-masing lembaga dengan ketentuan yang telah tentukan. Kemudian dana bantuan diterima utuh oleh lembaga dengan surat keputusan (SK), Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar tahun 2017.
Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur tidak memungut, mengarahkan, mengintruksikan pemotongan iuran, infaq dari dana hibah kepada penerima dengan delik dan dalih apa pun. “Apabila ada yang coba main-main, maka segera laporkan  kepada kami,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Paud, Ruhli Solehudin menerangkan, lembaga penerima BOP merupakan lembaga yang telah lolos verifikasi di tiap kecamatan, sinkron di dalam dapodik dan telah di sk kan oleh bupati cianjur. “Sebelum dana ini turun, kami telah melaksanakan sosialisasi kepada penerima BOP mengenai tata cara penggunaan BOP, termasuk dana ini harus utuh tidak ada pemotongan apa pun,” pungkasnya. [Iman sulaiman]

Saluran Air Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Italia, tahun 1801.

Pablo dan Bruno adalah dua orang saudara sepupu yang tinggal di sebuah desa di lembah yang indah.

Keduanya adalah pemuda yang bersemangat tinggi untuk maju dan meraih cita-cita.

Mereka pun berkhayal, suatu saat akan menjadi orang terkaya di desanya.

Suatu hari, kesempatan pun tiba. Kepala desa mencari 2 orang pemuda untuk membawa air dari mata air yang terletak di pegunungan ke tempat penampungan air di tengah desa itu.

Pablo dan Bruno pun mengajukan diri, dan akhirnya mendapat kesempatan itu.

Kemudian keduanya mulai mengangkut air dengan ember. Sepanjang hari mereka bolak balik mengisi bak penampungan. Mereka digaji berdasarkan jumlah ember yang masing-masing mereka bawa.

"Wow, kita akan menjadi orang kaya!", teriak Bruno dengan riang.

Namun Pablo tidak merasa seperti itu. Ia tidak yakin akan kaya dengan cara seperti itu.

Begitu tiba di rumah, ia merasakan punggungnya pegal-pegal. Telapak tangannya nyeri karena lecet.

Pablo berpikir bagaimana caranya supaya bisa mengisi bak penampungan tanpa
... baca selengkapnya di Saluran Air Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Telah dilaksanakannya kegiatan Dialog Kebangsaan Pada hari Jumat tanggal 08 September Tahun 2017,bertempat di Gedung Juang Cianjur yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Cianjur bekerjasama dengan MPR-RI. Tentu kegiatan dialog ini bertujuan untuk mengukuhkan dan memahami nilai-nilai 4 pilar kebangsaan ini, yakni Nilai Pancasila, Substansi UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Kegiatan yang hadiri oleh 200 peserta, yang terdiri dari kalangan siswa, mahasiswa dan umum ini tentu memberikan dampak positif serta memberikan pemahaman yang berdampak jangka panjang, karena pemuda merupakan agen perubah dan sebagai generasi bangsa yang tentunya menjadi penentu arah bangsa ini.
Narasumber perwakilan dari MPR-RI , Bapak Dr. H Deding Ishak memaparkan materi dialog kebangsaan ini,  “ Bahwa tantangan Bangsa hari ini mengenai Disiintegrasi(perpecahan persatuan) yang tentu peran pemuda menjadi penentu dalam perubahan untuk memahami nilai ideologi bangsa yakni Pancasila  sebagai modal awal dalam merangkul suatu perbedaan”.
Berbicara tentang Pancasila, ini merupakan suatu karakter bangsa dan cita hukum NKRI ini. Pancasila adalah Dasar negara sesuai dengan pembukaan dalam perumusan UUD 1945, Pilar mulailah bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan meraih dipertanggung jawabkan sehingga meraih diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Dalam negeri menetapkan Pancasila sebagai base kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut alasannya, Pilar / tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, seperti disamping kokoh dan mantap, juga harus sesuai dengan bangunan yang disangganya. Devocionario bangunan rumah, tiang yang diperlukan disesuaikan dengan macam dan kondisi bangunan. Ujar pemateri, Bapak H. Cecep Wiharma, S.H., M.H sebagai keterwakilan dari Akademisi sekaligus dosen Fakultas Hukum UNSUR.
Dalam UUD 45 disana tertuang Tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara.Rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini merupakan tujuan Negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional.
Adapun tujuan umum atau internasional adalah “ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapa tujuan tersebut diperlukan aturan-aturan yang kemudian diataur dalam pasal-pasal, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegera semestinya mentaati aturan yang sudah diundang-undangkan.
Kita tentunya sudah tahu bahwa syarat berdirinya sebuah negara ada empat, yaitu memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintahan dan adanya pengakuan dari negara lain. Dan karena memenuhi empat syarat itulah kemudian Negara Indonesia lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).NKRI lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati.
NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan konflik di Indonesia dapat diselesaikan. “Demi NKRI, apa pun akan kita lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan.
Ketua panitia, Paisal Anwari menyampaikan bahwa krisis multidimensi bangsa ini tak lain dan tak bukan merupakan degradasi terhadap pemahaman nilai-nilai 4 pilar ini yang tidak bisa di implementasikan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama permasalahan atas suatu perbedaan pandangan yang disebut Mutual Understanding, yakni terlalu banyak benturan pemahaman yang tidak relevan dengan situasi kondisi Bangsa hari ini dari kalangan kaum sektarian yang menginginkan keseragaman dalam bangsa ini. Alasannya  tentu tidak bisa diseragamkan karena bangsa ini merupakan bangsa yang beragam, pluralistik, perbedaan agama, suku, etnik, ras, budaya, serta adat istiadat. Pancasila tentu menjadi titik temu dalam suatu perbedaan dan keberagaman yang tujuannya adalah untuk mengayomi, mempersatu demi terwujudnya bangsa yang rukun.