kabarcianjur.com - SEBANYAK 32 Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Divisi SDM dan Parmas mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pelayanan disabilitas pada pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Cianjur di Palace
Hotel Cipanas pada 13 sampai 14 April 2018.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Cianjur
Anggy Shofia Wardany, Komisioner Divisi SDM dan Parmas Hilman Wahyudi,
Komisioner Divisi Hukum Selly Nurdinah, Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur Endan
Hamdani, serta para Kasubag KPU Kabupaten Cianjur.
Menurut Sekretaris KPU Cianjur Endang
Hamdani, hingga
kini tingkat partisipasi penyandang disabilitas terhadap pemilu dianggap belum
maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya
peningkatan pelayanan untuk memudahkan kelompok pemilih disabilitas pada hari pelaksanaan pemungutan
suara. “Tujuan diselenggarakannya Bimtek ini yaitu salah satunya untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kelompok pemilih disabilitas dalam Pilgub Jabar 2018,” kata
Endang.
Kegiatan Bimtek tersebut menghadirkan
nara sumber Komisioner SDM dan
Parmas KPU Provinsi Jawa Barat Nina Yuningsih, Ketua PPDI (Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia) Kabupaten Cianjur Asep Hermawan beserta rekan-rekan dari
penyandang disabilitas.
Nina menjelaskan mengenai hak politik bagi penyandang
disabilitas dalam pemilihan Pilgub Jabar 2018. Selain itu, Nina mengungkapkan
bahwa petugas
harus lebih proaktif terhadap pemilih, terutama dalam memprioritaskan penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang
sakit. “KPU
Provinsi Jawa Barat telah menyediakan berbagai fasilitas pelayanan seperti
template, aplikasi, dan lain sebagainya untuk para penyandang disabilitas, jadi
petugas harus lebih proaktif terhadap pemilih”, ujarnya.
“Ingat! Disabilitas bukan orang yang serba kekurangan,
tetapi mereka adalah orang yang luar biasa, akan tetapi hanya ada sedikit perbedaan kemampuan saja,” lanjut
Nina.
Sementara Asep meminta bahwa dalam
penyelenggaraan pemilu hak penyandang disabilitas disamakan. “Saya ingin hak disabilitas itu disamaratakan dengan non
disabilitas,” tegasnya.
Dalam Bimtek ini dilakukan simulasi tata cara
pelayanan terhadap kelompok pemilih disabilitas pada saat pemungutan suara. Perwakilan
dari beberapa kalangan disabilitas menjadi pemeran dalam simulasi tersebut.
Peserta nampak terlihat antusias dalam kegiatan ini. [KC-02/**]
