May 2012
CIANJUR, (KC).- Pemkab Cianjur berharap, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini dalam evaluasi Pemerintah Propinsi Jawa Barat (Pemprop Jabar) bisa segera selesai. Pasalnya, belum adanya RTRW membuat investasi yang akan masuk kewilayah Cianjur jadi tertunda. Para investor lebih memilih menunggu, karena Pemkab masih belum memiliki dasar wilayah mana saja yang bisa dilaksanakan pembangunan sebelum adanya RTRW.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur, Tri Ratu Yulia Herawati melalui Sekretarisnya Dodi Permadi, mengatakan, pihaknya berharap RTRW yang saat ini masih dalam tahap evaluasi Pemprop Jabar itu bisa segerat turun. Selain sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di wilayah Cianjur, keberadaan RTRW merupakan hal penting untuk mengawal investasi yang masuk.
"Sudah selayaknya investasi itu mengikuti tata ruang, bukan tata ruang mengikuti investasi. Makanya keberadaan RTRW saat ini sangat dibutuhkan. Kalau bisa dibilang, RTRW itu rohnya pembangunan di Cianjur," kata Dodi saat ditemui diruang kerjanya setelah pulang dari study banding penataan kota di Surabaya, Kamis (31/5).
Dikatakan Dodi, dalam jangka waktu tertentu, belum adanya RTRW dipastikan akan berdampak pada investasi yang masuk. Kalaupun ada investasi, pihak pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal tidak akan mudah mengeluarkan ijin, lantaran belum adanya RTRW. "Kalau investasi tertunda saya katakan iya selama belum ada RTRW," jelasnya.
Pihaknya berharap, jika nantinya RTRW sudah turun, semua pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Cianjur harus mengacu pada RTRW. Untuk mewujudkan itu butuh komitmen bersama, tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. "RTRW ini acuan secara umum, sehingga siapapun yang akan berinvestasi di Cianjur harus mentaatinya. Demikian juga pemerintah, kalau suatu wilayah tidak bisa dilakukan pembangunan fisik sebagaimana didalam RTRW, itu harus ditaati, bukan direkayasa," tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Cianjur, Rudi Syahdiar Hidjath mengatakan, usulan RTRW yang disampaikan ke Pemprop Jabar tersebut sudah berlangsung selama satu bulan leboh. Pihaknya berharap pada tahun 2012 ini RTRW itu sudah turun dan bisa dilaksanakan sebagai acuan pembangunan di Cianjur. "RTRW harus segera disyahkan, tidak bisa terlalu lama, karena akan berimbas pada investasi," kata Rudi saat ditemui terpisah.
Selama ini Rudi mengaku, bahwa investasi yang terjadi di Cianjur banyak yang tidak sesuai dengan tata ruang. Banyak diantaranya investasi yang lebih dahulu membebaskan lahan, sementara para investor tidak melihat apakah lahan tersebut bisa dijadikan pembangunan. "Kendalanya sosialisasi dari atas kebawah belum berjalan maksimal, sehingga masih terjadi salah komunikasi. Kalau investor sepertinya manut, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mestinya pemerintah yang dibawah itu kalau ada investor yang datang dibawa ke Bappeda, karena Bappeda yang paling tahu mana saja yang boleh dan tidak, bukan dibiarkan," katanya.
Pihaknya juga tidak menampik kalau di Cianjur masih terjadi bahwa tata ruang mengikuti investasi. "Seharusnya investasi yang harus manut atau nurut dengan tata ruang. Apalagi saat ini yang dipakai masih yang tahun 2009, kalau seperti ini pembangunan Cianjur mau dibawa kemana? Karena tidak jelas," tegas Rudi (KC-02)***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, (KC).- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) didesak oleh Relawan Antikorupsi Cianjur untuk menelusuri sember dana yang diberikan oleh kedua tersangka Ed (mantan Kepala Bagian Keuangan yang kini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman) dan Heri (mantan ajudan Bupati yang kini menjadi Plh Kepala Bagian Umum Setda Cianjur) senilai Rp 3,3 ke kas daerah. Uang tersebut digunakan sebagai pengganti kerugian negara atas dugaan kasus korupsi dana nonurusan pada pos makan minum (mamin) APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2007 - 2010.
Relawan Anti Korupsi Cianjur menduga bahwa sebagai PNS kedua pejabat yang dijebloskan ke Rutan Kebon Waru itu diduga tidak akan memiliki uang sebesar itu karena jika melihat penghasilanya sebagai PNS."Kejati harus berani menulusuri asal uang pengembalian sebesar Rp3,3 miliar tersebut. Karena kalau melihat penghasilan keduanya sebagai PNS tidak mungkin memiliki dana sebesar itu," kata Yusep Somantri, Koordinator Relawan Antikorupsi Cianjur, Kamis (31/5).

Pihaknya mensinyalir pengembalian uang kerugian negara atas dugaan korupsi Mamin Gate itu ada pihak ketiga yang sengaja menjadi sponsor untuk mem-back up kedua tersangka agar siapa dalang yang berperan aktif dibalik semua ini disembunyikan," tegas Yusep.

Menurutnya, meski ada pengembalian uang senilai Rp 3,3 milyar, tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 10 milyar. Selain itu meski sudah mengembalikan uang, tidak berarti serta merta menggugurkan perkara pidananya.
"Memang sangat kami sayangkan juga pihak Kejati Jabar belum menetapkan Bupati Cianjur sebagai tersangka. Padahal sudah jelas adanya dugaan keterlibat aktif beliau (bupati) dalam kasus itu, dan dibuktikan dengan telah memenuhinya persyaratan untuk ditetapkan sebagai tersangka," tukas Yusep.
Yusep melihat kasus pengembalian uangh dalam perkara Mamin Gate Cianjur itu tidak jauh beda dengan kasus dana bantuan sosial (bansos) Kota Bandung. Para tersangka berharap dengan pengembalian uang kerugian negara itu bisa lari dari jeratan hukum. "Sudah jelas dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi, pengembalian uang kerugian negara tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya, karena sudah terjadi. Pengembalian uang kerugian negara yang dilakukan tersangka korupsi disinyalir merupakan modus baru untuk bisa lari dari jeratan hukum," kata Yusep.
Jika hal tersebut dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dinegeri ini khususnya di Jabar. "Jelas ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Padahal saat ini upaya pemberantasan korupsi yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Kejati Jabar," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur Heri Supardjo saat dihubungi terpisah belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait adanya pengembalian uang senilai Rp 3,3 milyar ke kas daerah oleh kedua tersangka Mamin Gate Cianjur. "Nanti saja yah. Yang jelas saya akan koordinasi dulu mengenai hal ini," kata Heri sambil ngeloyor pergi dari halaman kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur (KC-02)***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
Petugas Satpol PP Cugenang Menurunkan Spanduk Bodong
CUGENANG, (KC).- Ratusan spanduk bodong milik beberapa perusahaan di sepanjang Jalan Raya Cugenang, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis (31/5) . Penertiban tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan peraturan daerah (perda) tentang Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (K3).
Berdasarkan pantauan "KC", para petugas Satpol PP yang menggunakan kendaraan bak terbuka dan membawa gantar panjang yang sudah dipasang senjata tajam diujungnya itu bergerak menyisir sejumlah tempat. Saat melihat spanduk maupun pamlet yang terpasang dan tidak ditempel sticker lunas pajak dari Dinas Pajak Daerah langsung diturunkan dengan menggunakan gantar. Kemudian spanduk tersebut satu persatu dimasukkan kedalam kendaraan terbuka.
"Kita tidak pandang bulu, spanduk atau pamlet yang terpasang dan tidak dilenggkapi sticker lunas pajak dari Dinas Pajak Daerah, siapapun pemiliknya kita tertibkan. Demikian juga dengan spanduk atau baligo yang dipasang ditempat yang terlarang kita juga tertibkan, meski mereka membayar pajak," kata Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Cugenang, Rusmana saat ditemui di tikungan Tapal Kuda Cugenang, Kamis (31/5).
Menurutnya, spanduk yang diturunkan tersebut selanjutnya akan dilakukan pendataan. Bagai para pemilik spanduk bisa mengambil dan memasang kembali jika mengurus perijinan ke Dinas Pajak Daerah. "Kita juga tertibkan spanduk yang ada ditiang spanduk yang telah disiapkan, jika tidak dipasang sticker lunas pajak. Sedangkan yang kami tertibkan di lokasi terlarang dan lunas pajak bisa dipindahkan dilokasi yang telah disipakan," katanya.
Sejumlah spanduk yang terpasang didekat lingkungan sekolah dan taman juga tidak luput dari sasaran penertiban yang dilakukan para petugas Satpol PP, meski spanduk atau baligo tersebut dilengkapi dengan sticker lunas pajak. "Ini salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi tempat, kalau itu taman harus berfungsi sebagai taman, bulan dipasangi spanduk," katanya (KC-02)***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

CIRANJANG (KC) Ratusan pedagang pasar Ciranjang, Cianjur, terlibat bentrok dengan pihak pengembang CV Buana Lestari yang hendak merobohkan kios mereka, Rabu (30/5). Pantauan di lokasi, aksi tersebut dipicu ketika pihak pengembang bersikeras menurunkan alat berat untuk meruntuhkan ratusan kios yang akan dibangun ulang.
Mendapati hal tersebut, ratusan pedagang yang merasa pembangunan masih dalam sengketa dan masih menjalani persidangan berusaha menghadang alat berat.
Sebelumnya warga pasar sempat terlibat adu mulut dengan orang-orang dari pihak pengembang. Aksi tersebut meluas hingga perang batu dan bentrok fisik. Pihak pengembang yang terdesak akhirnya melarikan diri dari lokasi.
Tidak puas melihat alat berat masih berada dilokasi, wargapun mengusir mundur alat berat keluar dari lokasi pasar.
"Mereka tidak menghargai kami dan pengadilan, dimana pembangunan pasar ini belum diperbolehkan karena masih dalam proses sidang atau sengketa. Kami akan tetap menolak karena pengembang tidak memiliki itikad baik," kata salah seorang pedagang.
Sementara itu, kuasa hukum CV Buana Lestari, Erlan Jaya, mengatakan, pembongkaran akan tetap dilakukan pihaknya dengan dalih surat pemutusan kerja sama dengan pihak desa belum pernah mereka terima.
"Kami tetap memiliki dasar hukumyang kuat untuk melakukan pembongkaran guna memulai pembangunan. Perjanjian kami dengan pihak desa masih berlaku dan sah" katanya.(ROL/KC06)
Foto ILUSTRASI : Mobil BNP2TKI Diserang
CIPANAS (KC) Bus milik BNP2TKI yang mengangkut puluhan tenaga kerja wanita asal Cianjur, Jawa Barat, tiba-tiba dirusak dua orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat bus melintas di Jalan Raya Cipanas.
Informasi yang dihimpun, peristiwa pengrusakan berawal saat kendaraan travel milik PT Indo Trans yang dikemudikan Muhammad Fadil (38), diberhentikan secara paksa dua orang yang mengendarai sepeda motor.
"Salah seorang diantaranya turun menghampiri kendaraan, sedangkan yang satunya memalangkan sepeda motornya di depan mobil," kata Fadil. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (30/5).
Setelah berhasil memberhentikan bus itu, dua orang itu langsung menghantam kaca depan bus dengan batu dan botol serta merusak dua kaca spion. Pelaku pengrusakan juga memukul dan menendang bodi mobil, bahkan salah seorang pelaku sempat menyuruh sopir dan seluruh penumpang keluar dari dalam mobil.
"Saya tidak dapat berbuat banyak karena salah seorang pelaku, berdiri di depan mobil. Saya tidak berani keluar karena takut pelaku bersenjata," ucapnya.
Melihat sopir dan penumpang tidak keluar, pelaku yang menggunakan jaket hitam dan helm tertutup, sempat berupaya membuka paksa pintu kendaraan. Kondisi itu membuat sopir dan para TKW itu panik.
"Ketika itulah saya tancap gas karena posisi kedua pelaku berada di samping mobil. Mereka sempat mengejar, namun saya tidak berhenti sampai di depan pom bensin. Saya tidak tahu apa mau kedua pelaku itu," tandasnya.(Ant/KC06)
CIANJUR (KC) Aminah binti Uyum Madtasik (43) Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kampung Cipiit, Tegal Limus, Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Cianjur, Jabar, dilaporkan meninggal dunia saat bekerja di Saudi Arabia.
Penyebab kematian warga Cianjur itu diduga akibat tindak penganiayaan sebagaimana keterangan yang tertera dalam isi surat dari Kantor Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrnas), Sumitra melalui Kasi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan, Ahmad Ubaidillah, Rabu, memastikan kabar tersebut.
"Korban meninggal karena disiksa anak majikannya sebagaimana isi surat dari pihak Kemenlu, namun kronologis kasusnya tidak dijelaskan secara detil," katanya.
Ia mengatakan, korban meninggal pada tanggal 1 Mei, karena mengalami luka yang cukup serius dibeberapa bagian tubuhnya. Aparat penegak hukum dan pihak otoritas setempat, saat ini masih melakukan penyelidikan atas kasus penganiayaan itu.
Ia menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan kabar duka tersebut pada keluarga korban. Jenazah korban saat ini masih berada di Arab Saudi. (Antara/KC06)
CAMPAKA (KC).-Sejumlah massa gabungan yang terdiri dari Generasi Muda Pasundan (Gempas), Lokatmala Institut, CIDE dan Walhi Jabar melakukan aksi unjuk rasa di areal situs megalitikum Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Rabu (30/5).
Mereka menolak aktivitas penggalian yang dilakukan oleh tim eskavasi Gunung Padang dibawah pengendalian Staf Ahli Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arif. Mereka menilai apa yang dilakukan Tim Sosialisasi Ekskavasi Gunung Padang hanya sebagai penyaluran hobi para peneliti yang difasilitasi oleh negara.
Koordinator Walhi Jabar simpul Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Depok Eko Wiwid mengatakan, penolakannya tersebut bukannya tanpa alasan, namun berdasarkan pada beberapa kajian yang telah dilakukan dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, menurut Eko, penelitian yang dilakukan saat ini diindikasikan pada eksploitasi hasil bumi. Sementara berdasarkan aspek sosial, penelitian tersebut menimbulkan keresahan warga.
"Warga sekitar Gunung Padang, tidak pernah sekalipun menerima adanya kegiatan penelitian tersebut. Dari aspek lingkungan, kegiatan tersebut hemat kami malah merusak lingkungan. Sedangkan berdasarkan aspek politik, dimana dalam hal ini kesewenangan negara ketika menyalahgunakan mandatnya akan berdampak pada kesenjangan antara rakyat dan negara," kata Eko, Rabu (30/5).
Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan Koordinator Gempas Eka Pratama, apa yang disampaikan oleh Simpul Bopunjur memang demikian adanya. Pihaknya bersama dengan warga sekitar Gunung Padang menolak keras bahkan mengutuk aktivitas penggalian untuk menyelamatkan ekologi dan cagar budaya Gunung Padang.
"Kami akan melakukan gugatan hukum, jika seruan kami tidak diindahkan. Tidak hanya ke pemerintah daerah, tapi juga ke pemerintah pusat. Kami juga akan melakukan aksi yang jauh lebih besar dari pada yang saat ini kami lakukan," tegasnya.
Seperti diberitakan, Hasil penelitian menggunakan sistem pemindaian menggunakan geo radar, listrik, dan magnet, ditemukan adanya konstruksi bangunan di bawah situs Gunung Padang. Struktur bangunan itu diduga berusia lebih tua dari situs yang berada di atas. Demikian diungkapkan Ketua Tim Penelitian Gunung Padang Deni Hilman Natawijaya saat dtemui di komplek Pemkab Cianjur seusai bertemu Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh, Jum'at (25/5).
Pihaknya mengungkapkan, akan mempublikasikan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap situs megalitikum Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. "Kita akan mempublikasikan hasil penelitian setelah tahapan risetnya selesai dilakukan dan hasilnya sudah diketahui," katanya (KC-02)***.
Drs.H.Dudun Abdullah, Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur
CIANJUR, (KC).- Untuk mencegah praktek koperasi rentenir, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Cianjur meminta seluruh koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam harus memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 dan Peraturan Menteri Koperasi nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
"Patut kita akui diantara ratusan koperasi yang saat ini melakukan kegiatan usaha simpan pinjam ada diantaranya yang bertindak diluar garis koperasi. Secara resmi memang mengantongi ijin koperasi, tapi pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan aturan perkoperasian dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam," kata Kepala Diskop UMKM Kabupaten Cianjur, H. Dudun Abdullah, Rabu (30/5).
Menindaklanjuti surat edaran dari Kepala Diskop UMKM Propinsi Jawa Barat nomor 518/310/Kop tentang pencegahan praktek koperasi rentenir, pihaknya telah melayangkan surat kepada setiap koperasi aktif untuk melaporkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir dan laporan perkembangan kegoatan usaha setiap triwulan.
Selain itu koperasi yang aktif juga diharuskan menyampaikan dokumen perijinan usaha koperasi seperti foto copy Akta Anggaran Dasar, Ijin Operasional Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi juga harus menyampaikan copy surat kelengkapan perijinan lainya seperti SIUP, TDP, HO, dan NPWP.
"Daftar susunan pengurus, pengawas dan pengelola atau karyawan baik dipusat, cabang maupun kantor kas juga harus disampaikan. Tidak hanya itu koperasi juga harus menyampaikan copy surat pendidikan atau latihan kegiatan usaha simpan pinjam/jasa keungan yang pernah diikuti oleh manager, pengelola dan karyawan," katanya.
Hasil dari dokumen yang dimiliki koperasi itu akan menjadi bahan evaluasi. Karena akan diketahui apakah koperasi itu berjalan sesuai dengan ketentuan aturan koperasi atau sebaliknya. "Nantinya akan diketahui mana koperasi yang benar-benar koperasi atau hanya sekedar menggunakan koperasi sebagai alat usaha. Kalau koperasi RAT itu wajib, karena didalam koperasi itu intinya dari, unyuk dan oleh anggota dalam melakukan kegiatan usahanya," tegasnya.
Untuk membantu mempersempit gerak koperasi rentenir, Diskop UMKM Kabupaten Cianjur mendorong para sarjana pendamping untuk mensosialisasikan aturan. Para sarjana pendamping tersebut saat ino terus berupaya mendorong agar koperasi-koperasi bisa menggelar RAT. "Mereka saat ini terus berupaya untuk mendorong lebih berkembangnya koperasi di Cianjur," katanya.
Koordinator Sarjana Pendamping Koperasi Diskop UMKM Kabupaten Cianjur, Rismet Mulya mengatakan, pihaknya tidak menampik saat ini ada beberapa koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam sudah tidak berada di jalur perkoperasian. Bahkan dalam prakteknya sudah mengarah seperti rentenir.
"Ini memang kondisinya, koperasi-koperasi seperti itu saat ini kelihatan malah lebih maju dalam melaksanakan kegiatanya. Padahal itu tidak dibenarkan secara aturan. Hasil dari investigasi koperasi rentenir itu permodalannya dimiliki oleh perorangan, bukan dari anggota koperasinya. Sehingga orientasi kegiatan usahanya hanya menguntungkan pemilik modal perorangan bukan untuk kesejahteraan anggotanya," kata Rismet saat ditemui terpisah.
Dengan adanya surat edaran dari Diskop UMKM Propinsi Jawa Barat maupun dari Cianjur menjadi senjata pihaknya untuk membantu pencegahan terjadinya praktek koperasi rentenir. "Kita akan berupaya mensosialisasikan edaran tentang pencegahan praktek koperasi rentenir itu kepada koperasi-koperasi yang kita dampingi. Mudah-mudahan koperasi yang selama ini prakteknya rentenir bisa memperbaiki diri dan kembali ke rohnya koperasi," paparnya (KC-02)***.

Semiloka PNPM Perdesaan Kabupaten Cianjur
CIANJUR, (GM).-Empat kecamatan di Kabupaten Cianjur dipastikan akan mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat generasi sehat dan cerdas (BLM GSC). Bantuan program pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2012 itu nilainya mencapai Rp 7,2 milyar.
Ke empat kecamatan yang mendapatkan alokasi BLM GSC adalah Kecamatan Sukaluyu sebesar Rp 1,8 milyar, Cikalongkulon sebesar Rp 1,8 milyar, Sukaresmi sebesar Rp 1,8 milyar dan Kecamatan Gekbrong sebesar Rp 1,8 milyar.
"Meskipun sudah ada penetapan alokasi BLM, tapi belum tentu semuanya terserap. Tergantung pengajuan, apalagi saat ini ada ketentuan dana bisa hangus kalau sudah dipesan tapi tidak diambil. Perlu kerja keras dalam melaksanakan program ini," kata Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Cianjur, Dandi Kristanto saat ditemui disela Semiloka
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 di aula rumah makan Simpang Raya Jalan Dr. Muwardi, Selasa (29/5).
Menurut Dandi, salah satu bagian dari PNPM Mandiri Perdesaan yang saat ini baru akan dilaksanakan adalah PNPM GSC. Program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan yang bisa meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.
"Melalui program ini disediakan stimulan dana kepada masyarakat (komunitas), agar dikelola secara khusus untuk mendorong atau mencukupi keperluan bidang pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak," tegas Dandi.
Program PNPM GSC mempunyai sasaran program diantaranya ibu hamil, anak dibawah usia satu tahun, anak usia balita, anak usia sekolah SD dan SMP utamanya yang masuk dalam kategori kelompok rumah tangga miskin. "Program ini lebih menekankan pada derajat kesehatan masyarakat. Dalam jangka panjang diyakini mampu mengurangi angka kemiskinan dan mendorong terciptanya generasi yang sehat dan cerdas," katanya (KC-02)***.
Petugas Polres Cianjur sedang melaksanakan Operasi
CIANJUR, (KC) Sedikitmya 14 kasus berhasil diungkap Polres Cianjur selama Operasi Libas Lodaya 2012. 13 kasus diantaranya merupakan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dan 1 kasus lainnya adalah pencurian dengan kekerasan (curas).
Kapolres Cianjur AKBP Agustri Heryanto mengatakan, Operasi Libas Lodaya merupakan operasi yang difokuskan pada penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan maupun dengan pemberatan, baik menggunakan senjata tajam maupun senjata api.
Untuk mendukung operasi tersebut, Polres Cianjur menerjunkan 35personil. Operasi yang berlangsung sejak 14 Mei dan berakhir pada 23 Mei 2012 itu berhasil mengungkap sejumlah kasus. "Mayoritas kasus tersebut adalah kasus curat. Yang berhasil diungkap dari berbagai wilayah seperti Cianjur, Kadupandak, Cibinong, Cibeber, Takokak, Warungkondang, Agrabinta, Sukaluyu, Sukanagara, Cugenang, Pacet dan Mande," kata Kapolres, Selasa (29/5).
Dari jumlah pengungkapan kasus, pihaknya berhasil mengamankan 19 tersangka. "Selain tersangka, kita juga amankan barang bukti dari masing-masing TKP. Diantaranya, lima sepeda motor, televisi, handpone, golok juga uang tunai," sebutnya.
Dirinya menambahkan, sejak dilakukannya Operasi Libas Lodaya, angka curat maupun curas turun. Pihaknya menghitung untuk kasus curat selama awal hingga pertengahan Mei terjadi 4 kasus dan 1 kasus untuk curas. Sedangkan, selama operasi, kasus curat terjadi satu kali.
"Kita akan terus berupaya memrangi kejahatan dalam bentuk apapun. Peram serta masyarakat sangat kami nantikan. Karena, dengan peran aktif masyarakat sendiri, membuat ruang gerak para pelaku kejahatan dapat dipersempit. Untuk hukumannya, para tersangka akan dikenai pasal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan," tegasnya (KC-02)***.
CIANJUR, (KC).-Waktu 19 hari untuk mediasi dalam perkara gugatan wan prestasi yang dilayangkan Kepala Desa Ciranjang, Kabupaten Cianjur terhadap pihak pengembang Pembangunan Pasar Pertokoan Gelanggang Ciranjang (PPGC) CV. Buana Lestari tidak menemui titik temu. Dengan demikian, perkaran tersebut berlanjut dalam persidangan di PN Cianjur.
Kuasa Hukum Kepala Desa Ciranjang, Ubun Burhanudin mengungkapkan, pihaknya secara tertulis telah menyampaikan kepada hakim mediasi Matius Aji tentang poin-poin yang diajukan. Ada lima poin yakni pembangunanan PPGC akan dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes), meminta pihak CV. Buana Lestari menghentikan aktivitas pembangunan selama persidangan, harus mendapatkan persetujuan dari pedagang dalam pembangunan, meminta perubahan addendum (perubahan berjenjang), dan minta jaminan dalam bentuk bank garansi dari pihak pengembang.
"Semua itu sudah kami sampaikan, tapi rupanya pihak pengembang berkeinginan lain. Namun dilapangan poin dua diabaikan. Pihak pedagang mendapatkan surat dari pengembang yang meminta agar para pedagang mengosongkan kios, karena akan dilakukan pembangunan," kata Ubun saat ditemui di PN Cianjur, Selasa (19/5).
Karena tidak menemui kesepakatan sidang dilanjutkan dengan agenda memasuki pokok perkara pembacaan gugatan, dan ditambah gugatan intervensi pedagang."Rencananya sidang dilanjutkan ke pembacaan gugatan, tapi kelihatanya pihak pengembang tidak hadir," kata Ubun yang dibenarkan oleh Nurdin Hidayatulloh pengacara lainya.
Sementara itu pada waktu yang bersamaan di PN Cianjur juga dilakukan mediasi dalam perkara gugatan perdata yang dilakukan 51 pengusaha atas pembayaran dana penyelesaian proyek pekerjaan fisik bencana alam tahun 2011 di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam sidang mediasi tersebut juga tidak menghasilkan kesepakatan. Pihak PN Cianjur memberikan waktu hingga 5 Juni mendatang agar pengugat dan tergugat melakukan mediasi.
Kuasa Hukum Penggugat, O. Suhendra mengatakan, setelah dilakukan mediasi ternyata belum ditemukan kesepakatan. Klienya menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan senilai Rp 9 milyar. "Mediasinya belum selesai, hakim memberikan waktu hingga 5 Juni mendatang, kalau ternyata tidak ketemu akan dilanjutkan dipersidangan," kata O. Suhendra.
Secara terpisah Kuasa Hukum Pemkab Cianjur, Irfan mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Apa yang dihasilkan dalam sidang mediasi itu akan disampaikan kepada pimpinanya. "Saya belum bisa memberikan keterangan lebih panjang. Tentunya kalau namanya mediasi bisa naik dan turun, kalau dia naik kami akan turun," katanya.
Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 51 orang rekanan menggugat secara perdata tiga pejabat di lingkungan BPBD Kabupaten Cianjur ke PN Cianjur. Dua diantara pejabat yag digugat tersebut mantan Kepala BPBD dan Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh. Gugatan tersebut didaftarkan mengingat belum dibayarnya dana penyelesaian pekerjaan proyek fisik bencana alam tahun 2011 lalu.
Gugatan yang didaftarkan di PN Cianjur tersebut pada Senin (21/5) siang, telah digelar persidangan perdana yang berakhir dengan mediasi. Gugatan ditujukan kepada empat orang, yakni Sukarya (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), Cecep Alamsyah (Mantan Plt Kepala BPBD), Darojat Ali (Mantan Kepala BPBD), serta Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh.
Nilai yang mesti dibayarkan untuk 51 orang rekanan yang sudah mengerjakan pembangunan fisik bencana alam ini mencapai Rp9 miliar.
Terhambatnya pembayaran pelaksanaan pekerjaan fisik alokasi bencana alam itu mencuat ketika beredar rumor terbitnya surat perintah kerja (SPK) fiktif yang dikeluarkan salah seorang pejabat BPBD. Para rekanan dijanjikan mendapatkan proyek setelah memberikan uang setoran kepada pejabat tersebut (KC-02)***.
FOTO : Seorang Warga menunjukan bebatuan G Padang Cilacap
CIANJUR (KC) Nama dua situs itu sama: Gunung Padang. Bentuknya pun serupa, mirip piramida atau punden berundak. Namun jarak memisahkan keduanya, satu di Cianjur, Jawa Barat dan lainnya di Cilacap, Jawa Tengah.
Seperti diberitakan Vivanews.com Gunung Padang di Cianjur sudah jadi isu nasional, setelah Tim Katastropik Purba mengungkapnya ke publik. Eskavasi gunung yang diduga situs megalitikum itu bahkan telah dipresentasikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akhirnya memberi restu. Sementara, Gunung Padang Cilacap baru terungkap luas ke publik akhir-akhir ini.
Saat dimintai tanggapan soal "piramida" Cilacap, Ketua Tim Penelitan Gunung Padang, Danny Hilman Natawijaya mengaku tertarik. "Sangat menarik, tapi kami belum ke sana," kata dia , Senin 28 Mei 2012.
Danny mengakui, ia baru mendapatkan informasi dari media massa mengenai keberadaan Gunung Padang Cilacap. Namun, dari sana, ada benang merah yang menghubungkannya dengan situs Cianjur.
"Ada bagian-bagian foto yang mirip Gunung Padang. Material sama, kolom-kolom batu, juga teknik kunciannya," kata ahli kebumian  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu. Dimensi dan kolom bebatuannya juga serupa.
Tim katastorpik purba, Danny menambahkan, akan menuju ke Cilacap untuk melihat lebih dekat struktur batu di sana. "Pasti, tapi mungkin dalam waktu dekat belum, karena kami masih sibuk di Cianjur. Masih kegiatan lapangan, penggalian," kata dia.
Untuk Gunung Padang di Cianjur, ada indikasi bangunan yang tertimbun, atau sengaja ditimbun. "Masih misterius," kata dia. Diduga ada dua peradaban di sana.
Sementara, Gunung Padang di Cilacap harus diteliti lebih jauh, apakah itu fenomena alam atau bangunan buatan manusia. Juga untuk mengetahui usia batuan. "Harus dilakukan penelitian kepurbakalaan, jika tidak, bisa saja itu batuan di tahun 1960-an ditumpuk begitu saja."
Danny menambahkan, meski belum diberi status cagar budaya yang dilindungi, ia meminta masyarakat tidak merusak jejak budaya atau peradaban yang ada.
Seperti diketahui, Gunung Padang Cilacap ditemukan di di pelosok kawasan pegunungan Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah.
Balok-balok batu granit yang  terpahat rapi disusun teratur, rebah memajang ke arah timur. Ada batu segi empat, segi lima, dan segi enam. Rata-rata satu balok memiliki panjang 3 sampai 4 meter. Tinggi tumpukan batu sekitar 30 meter. Sebagian struktur tertimbun tanah.
Pembuatnya, entah siapa, dipastikan menguasai teknologi maju. Salah buktinya, teknik kuncian batu yang bentuknya mirip tetris.(Vivanews/KC06)
no image
BANDUNG (KC) Seperti diberitakan Detik.Com, ED dan HR, dua tersangka kasus dugaan korupsi dana makan minum (mamin) Kabupaten Cianjur telah menyerahkan uang sebesar Rp 3,3 miliar pada kas daerah sebagai pertanggungjawaban atas temuan penyelewengan dana mamin. Sebelumya, Kejati Jabar melansir kerugian negara kasus Mamin Gate Kabupaten Cianjur ini mencapai Rp 7,5 miliar.
Pengembalian uang tersebut, diungkapkan oleh Kuasa Hukum kedua tersangka, Singap Panjaitan saat ditemui di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Senin (28/5/2012).
"Pengembalian uang itu adalah tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana, ada Rp 3,3 miliar dari dana mamin yang tidak ada pertanggungjawabannya," ujar Singap.
Sesuai saran BPK RI, Pemkab Cianjur diminta untuk segera melengkapi bukti-bukti penggunaan dana, atau mengembalikan uang tersebut. "Dari pada membuat bukti-buktinya fiktif. Ya lebih baik kembalikan saja uangnya," katanya.
Meski uang yang dianggap tak bisa dipertanggungjawabkan tersebut telah dikembalikan, namun Kejaksaan Tinggi Jabar masih tetap menahan kedua tersangka. Ia pun mengaku telah mengajukan penangguhan penahanan untuk dua tersangka tersebut, namun tak juga mendapatkan jawaban.
"Dua orang ini dikorbankan," tutur Singap.
Dalam berita sebelumnya, Kejati Jabar telah menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi dana mamin di Kabupaten Cianjur, mereka yaitu ED, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cianjur dan HR, Kasubag Rumah Tangga yang juga pelaksana harian (PLH) Kepala Bagian Umum Kabupaten Cianjur.
CIANJUR, (KC).-Sekitar 60 pejabat terdiri dari eselon II dan III dilingkungan Pemkab Cianjur "plesiran" ke Surabaya. Mereka berangkat ke kota pahlawan itu sejak Sabtu (26/5) untuk study banding tentang penataan kota. Rombongan dipimpin langsung Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh dan turut menyertai rombongan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cianjur Solichin dan Dandim 0608 Cianjur Letkol Kav Jala Argananto.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, kepergian para pejabat untuk "plesiran" ke Surabaya itu dilakukan dengan mengunjungi beberapa tempat diwilayah Jawa Timur. Rombongan yang mengenakan empat bus pariwisata itu juga sempat mengunjungi objek wisata ternama Gunung Bromo.
"Saya hanya staf, cuma diajak. Intinya kita datang ke Surabaya untuk study banding tentang penataan kota. Hampir semua pejabat eselon dua ikut, ditambah dari eselon tiga, para camat dan para kepala desa," kata seorang pejabat yang minta tidak disebutkan namanya saat dihubungi, Senin (28/5).
Menurut pejabat tersebut, rencananya kunjungan kerja (kunker) baru akan dilaksanakan besuk, Selasa (29/5) yang akan diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Dalam kesempatan tersebut nantinya para pejabat akan banyak belajar tentang penataan kota di Surabaya yang terbilang lebih bagus.
Setelah mengadakan pertemuan dengan Walikota Surabaya dan pejabatnya, rombongan pejabat Cianjur akan mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada di Surabaya. "Setelah ke TPA sampah, baru rombongan kembali ke Cianjur," jelasnya.
Pihaknya juga mengaku heran dengan adanya kunjungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Namun pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu tidak bisa menolak. "Secara pribadi saya juga heran, disaat Cianjur sedang disorot atau riweuh, bisa-bisanya abring-abringan study banding," katanya.
Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur, Atte Adha Kusdinan ketika dihubungi melalui telpon selulernya membenarkan bahwa study banding ke Surabaya tersebut untuk mempelajari tentang penataan kota. Namun dia membantah kalau kepergianya membawa rombongan dari Binamarga. "Saya tidak bawa rombongan, besuk juga sudah pulang," katanya.
Secara terpisah, Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Suryakancana Kabupaten Cianjur, Yudi Junadi mengungkapkan, studi banding yang melibatkan hampir seluruh pejabat pemkab Cianjur sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan kurangnya empati penguasa terhadap masyarakat Cianjur dengan indikator kemiskinan yang makin meningkat dan meluas.
"Studi banding itu juga tidak efektif dan pemborosan keuangan negara. Padahal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyatakan bahwa studi banding yang menggunakan anggaran negara harus dikurangi. Bahkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK), studi banding diberbagai daerah potensial koruptif. Kerugian negara akibat studi banding itu cukup besar," kata Yudi saat dihubungi terpisah.

Atas dasar itulah lanjut Yudi, perlu dilakukan audit investigasi terhadap studi banding yang dilakukan puluhan pejabat Cianjur ke Surabaya dalam waktu yang bersamaan, baik kegiatannya maupun anggaran yang digunakannya. "‎​Kayanya baru di Cianjur ada studi banding kaya begitu, anggarannya darimana?‎​ Itu kan uang negara, ada nomenklaturnya?," tegasnya (KC-02)***. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, (KC).-Jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Cianjur yang semula dipegang AKP Try Handako diserahterimakan kepada AKP Gito yang sebelumnya menjabat Kapolsek Cilaku dan Plt Kasat Narkoba. AKP Try selanjutnya akan menduduki pos barunya sebagai Kapolsek Bogor. Serah terima jabatan (sertijab) tersebut dilakukan di Aula Hotel Puncak Pass, Cipanas, Cianjur, Senin (28/5).
Selain pergantian kasatreskrim, sejumlah Kapolsek juga mengalami pergeseran. Bahkan mantan perwira yang sebelumnya pernah bertugas diwilayah Cianjur, kembali menduduki jabatan barunya. Perwira tersebut adalah Kompol Samsa yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Kerma Biro Ops  Polda Jabar menjabat sebagai Kapolsek Warungkondang menggantikan Kompol Murdiono yang alih tugas ke Polda Jabar sebagai Kasubdit Anev Dit Sabhara.
Kapolres Cianjur AKBP Agustri Heryanto mengatakan, rotasi jabatan memiliki arti penting dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh organisasi Polri. Menurutnya, dengan struktur dan komposisi yang baru diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Langkah ini semata untuk lebih mengoptimalkan fungsi kepolisian sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat," kata Kapolred saat ditemui seusai sertijab para perwira.
Pihaknya menyampaikan ucapan terimaksih dan penghargaan setinggi-tingginya atas prestasi serta pengabdian selama bertugas kepada para perwira yang meningalkan lingkungan Polres Cianjur. Dikatakan Kapolres, mayoritas para kapolsek yang terkena rotasi tidak mengalami alih tugas ke luar wilayah hukum Polres Cianjur, terkecuali Kapolsek Warungkondang.
"Para Kapolsek lainya hanya bergeser saja, kecuali Kapolsek Warungkondang, Kompol Murdiono yang alih tugas ke Polda Jabar sebagai Kasubdit Anev Dit Sabhara digantikan Kompol Samsa yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Kerma Biro Ops  Polda Jabar," ungkap Kapolres (KC-02)***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
SUKALUYU, (KC) Truk  pengangkut gas elpiji 3 kilogram yang baru saja mengisi tabung dari SPBE di wilayah Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Senin (28/5), terpaksa dicegat dan dihentikan oleh beberapa warga setempat. Penghentian truk pengangkut gas elpiji 3 kg tersebut oleh warga untuk meminta sopir menurunkan beberapa tabung gas uang akan dibeli oleh warga. Pasalnya mereka sudah hampir satu bulan kesulitan mendapatkan gas bantuan subsidi pemerintah itu di tingkat pengecer.
Ade Purnama (42), warga Kampung Pasir Peusing 04/04, Desa Sindangraja mengungkapkan, dalam sepekan terakhir warga diwilayahnya kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg ditingkat pengecer. Padahal, hampir 75% dari 1.626 kepala keluarga (KK) merupakan pengguna gas elpiji 3 kilogram.
"Berdasarkan hitungan kami, warga yang tersebar di 33 RT (rukun tetangga) membutuhkan hampir 6.000 tabung dengan asumsi per bulan satu KK membutuhkan empat tabung gas. Sedangkan saat ini kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas itu. Kalaupun ada harus rajin mencari kewilayah lain," kata Ade, Senin (28/5).
Pihaknya juga membantah kalau aksi warga dengan menghentikan truk pengangkut elpiji 3 kg itu merupakan bentuk pembajakan. Pihaknya berkilah aksi tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak agen yang menyalurkan gas elpiji 3 kg. "Dari kesepakatan, kami bisa mengambil 10 unit tabung gas dari setiap truk yang baru mengisi dari SPBE," ujarnya.
Manajer SPBE PT Sari Alam Dwi Tunggal Sejahtera Kusnadi mengatakan, aksi yang dilakukan warga merupakan spontanitas lantaran saat ini dirasakan susah mendapatkan gas elpiji 3 kg. "Sesuai aturan distribusi, memang tidak diperbolehkan masyarakat membeli gas sebelum pasokan sampai di titik distribusi yaitu agen atau pangkalan. Kami tak punya kewenangan untuk melarang karena itu merupakan hak agen," kata Kusnadi.
Kepala LPG DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Cianjur Sulistio Budi, juga mengungkapkan hal yang sama. Secara aturan tidak dibenarkan melakukan pembelian dengan cara menghentikan kendaraan angkutan. Namun degan pertimbangan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan pembelian tersebut terpaksa dilayani.

"Hanya saja pembelianya dibatasi. Setiap truk hanya boleh menjual 10 unit tabung gas karena selebihnya untuk memasok ke setiap pangkalan yang terdaftar dengan harga jual Rp12.750 per tabung. Insiden ini mengindikasikan terjadinya panic buying masyarakat terhadap gas elpiji 3 kg. Kami berharap, memasuki bulan Juni kondisi sudah kembali normal, dimana pasokan kebutuhan akan berjalan seperti semula, begitupun juga dengan harga," katanya (KC-02)***. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, (KC) Untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi disejumlah wilayah Cianjur dalam dua pekan terakhir, pihak Pertaminia melakukan terobosan dengan extra droping di 62 titik di Kabupaten Cianjur. Extra Dropping tersebut juga dilakukan untuk mengatasi harga jual elpiji yang tembus mencapai Rp25 ribu, khususnya di wilayah Cianjur Selatan.
Pemilik agen gas elpiji 3 kg, Lies Boy mengatakan, extra droping di 62 titik tersebut dibagi kepada 20 agen yang ada di Cianjur. Namun, pembagiannya tidak merata jumlahnya. "Saya hanya melakukan extra dropping di empat titik, diantaranya di Kecamatan Kadupandak, Cijati dan dua di Kecamatan Cidaun," kata Lies Boy, Minggu (27/5) .
Menurutnya, disetiap lokasi, tiap agen menyalurkan sebanyak 560 tabung. Sementara harga jualnya, disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sementara yang dikeluarkan Hiswana Migas dengan merujuk pada surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 28 Tahun 2008 tentang harga jual eceran LPG 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan mikro.
Berdasarkan ketentuan, dalam radius 60 km dengan jangkauan 20 kecamatan, harga jual dari agen ke pangkalan mencapai Rp12.750,- dan harga jual di pangkalan mencapai Rp13.650,-. Sedangkan, harga jual di wilayah radius di atas 60 km, untuk harga jual di agen disesuaikan dengan jarak tempuh.
"Ada 12 kecamatan yang radiusnya di atas 60 km. Di kecamatan tersebut harga jualnya disesuaikan dengan jarak, tapi ada ketetapannya dari Hiswana Migas. Harga jual tersebut hingga di pangkalan, mestinya tidak ada yang lebih dari Rp15.800,-," jelasnya.
Pihaknya berharap, dengan extra dropping ini, masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mencari gas 3 kg. Walaupun, sebetulnya jumlah yang ditetapkan oleh pertamina untuk sekali dropping itu kurang. "Harapan kami, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jangan sampai kurang," tandasnya (KC-02)***.
Tatang Setiadi
CIANJUR, (GM).Seniman Cianjur yang juga Ketua Sanggar Perceka Tatang Setiadi (52) menerima hadiah bergengsi Sastra Rancage dari Yayasan Rancage yang dipimpin budayawan kondang Ajip Rosidi, Kamis (24/5) di aula Universitas Negeri Semarang (Unnes) Jawa Tengah. Pria yang sering mengenakan baju warna hitam itu mendapat hadiah Rancage  "Samsudi" yaitu katagori dongeng anak yang berjudul "Asal Usul Hayam Pelung Jeung Dongeng-dongeng Cianjur Lianna".
Hadiah tersebut merupakan pertama kalinya bagi warga Cianjur. Selain Tatang Setiadi, beberapa sastrawan lainnya juga menerima penghargaan Rancage yaitu Acep Zamzam Noor untuk kumpulan puisi berjudul "Pangguneman". Sedangkan sastrawati Eti R.S menerima hadiah Jasa karena kiprahnya selama ini dalam sastra Sunda. Untuk sastra Jawa diterima Yusuf Susilo Hartono Pengurus PWI Pusat untuk kumpulan puisi Jawa berjudul "Ombak Wengi".
Sementara untuk hadiah Jasa diterima Sucipto Hadi Purnomo dosen Unnes yang juga kolomnis surat kabar Suara Merdeka. Dari Bali diterima oleh Komang Adiyana untuk kumpulan cerpenya, sedangkan untuk jasa diterima I Made Sugiyanto."Ini merupakan penghargaan bukan bagi saya khususnya tapi bagi seluruh warga Cianjur, karena saya mengangkat dongeng yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan kedepannya kumpulan dongeng saya dapat diperbanyak untuk para pelajar, khususnya para pelajar Sekolah Dasar. Alhamdulillah sudah ada dukungan dari Kepala Disdik Cianjur juga Ketua PWI Cianjur," kata Tatang, Minggu (27/5).
Tatang mengungkapkan, hadiah yang diterimanya atas sastra rancage tersebut rencananya akan digunakan untuk acara bedah buku yang akan digelar bulan depan di Bale Seni Cianjur. "Uang pembinaan yang kami dapatkan akan kami manfaatkan untuk menggelar bedah buku. Harapan kami masyarakat Cianjur bisa lebih memahami apa yang telah kami dapatkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat," katanya (KC-02)***.   
CIANJUR, (KC).-Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur mengaku masih bingung dalam menentukan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang akan diterbitkan kartu Jamkesda. Pasalnya data yang disampaikan melalui usulan pihak kecamatan jauh lebih banyak dari yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) bupati.
Sekretaris Dinkes Kabupaten Cianjur, Niswan Purwenti didampingi Kabid Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Yusman Faisal mengatakan, berdasarkan SK Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh tahun 2008 jumlah penerima Jamkesda di Kabupaten Cianjur mencapai 125.182 jiwa. Para penerima Jamkesda tersebut akan dibuatkan kartu Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan geratis saat berobat.
"Dasarnya data dari yang ada di SK Bupati, sesuai dengan by name dan by adress untuk pembuatan kartu Jamkesda. Untuk pendataanya sendiri kami serahkan kepada pihak kecamatan, karena mereka yang lebih tahu kondisi warganya. Jangan sampai nantinya orang yang mampu dengan alasan ekonomi mendapatkan kartu Jamkesda," kata Niswan, Minggu (27/8).
Bagi pemegang kartu Jamkesda lanjut Niswan, nantinya bisa mendapatkan pelayanan 100 persen geratis. "Sampai saat ini baru masuk sebagian datanya dari kecamatan. Setelah itu akan diverifikasi sesuai dengan by name dan by adress. Kita harpkan data yang disampikan benar-benar akurat sesuai dengan kondisi dilapangan, makanya kami serahkan ke kecamatan," katanya.
Meski belum seluruhnya menyampaikan data calon penerima Jamkesda yang akan dibuatkan kartu Jamkesda, usulan dari pihak kecamatan sudah melampau jumlah yang ada dalam SK bupati. "Belum seluruhnya masuk, baru sekitar 18 kecamatan dari 32 kecamatan, tapi datanya sudah mencapai 600 ribuan. Kita juga masih belum tahu bagaimana melakukan ferivikasinya, sebab jatah untuk kartu Jamkesda jumlahnya terbatas," paparnya.
Wakil Ketua DPRD Cianjur, Saef Lukman mengatakan, banyaknya data warga yang masuk dalam kategori penerima Jamkesda yang disampaikan pihak kecamatan kepada Dinkes Cianjur membuktikan bahwa data warga yang berhak menerima Jamkesda tidak benar. Padahal setiap warga terutama warga miskin tentu berhak memperoleh Jamkesda.

"Dinas terkait harus melakukan pendataan ulang supaya bisa ditentukan besaran biaya anggaaran yang harus diperjuangkan saat ini maupun pada masa yg akan datang. Ini memperlihatkan perhatian kita terhadap pelayanan yang lebih baik dibidang kesehatan masih sangat lemah," kata politisi dari PDI Perjuangan itu (KC-02)***

CIANJUR (KC) Seperti diberitakan Mediaindonesia.com Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Cianjur, mengaku diintimidasi saat tiba di Terminal IV Bandara Selapanjang Soekarno-Hatta.
Sejumlah TKI yang baru pulang dari negara Timur Tengah itu mengaku dipaksa untuk menukarkan uang real bawaannya pada sejumlah orang yang diduga petugas bandara setempat.
Bahkan mereka mengaku sempat mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari beberapa petugas tersebut. Suryati binti Abad Saripudin, 36, warga Kampung Hamerang, Desa Hegarmanah, Cibinong, Cianjur, Minggu (27/5), membenarkan hal tersebut.
"Bahkan mereka sempat mengerayangi tubuh saya. Saya tidak tahu mereka mau mencari apa? Kok sampai ke tubuh?" katanya.
Dia menuturkan, usai digeledah, dua perempuan yang mengaku petugas bandara memaksa untuk menukarkan uang real yang dibawanya kepada petugas tersebut dengan nilai tukar Rp2.200 per real, jauh dari harga tukar sebenarnya.
"Jelas-jelas saya keberatan. Tapi mereka tetap memaksa bahkan menakut-nakuti saya. Katanya, uang dari luar negeri harus ditukarkan di sini sesuai aturan," kisahnya.
Dia mengaku terpaksa menukarkan uang sebesar 7.250 real hasil jerih payahnya bekerja di Arab Saudi itu. Selain dirinya, Suryati menyebutkan, sejumlah TKI lainnya mendapatkan hal serupa.
"Selain mengalami kerugian materi, harga diri saya seperti direndahkan. Mereka memandang saya dan teman-teman TKI seperti sapi perahan," ucapnya.
Hal senada disampaikan Masitoh binti Amin, 34, TKI asal Kecamatan Pagelaran, dan Ai Halaimah binti Jarkasih, 29, TKI asal Kecamatan Cugenang, Cianjur, mengaku mengalami hal serupa.
"Ancaman yang kami rasakan saat mereka memeriksa barang bawaan sampai ke bagian tubuh. Meskipun di luar negeri kami tidak terancam, tapi ketika pulang ke negara sendiri kami diperlakukan seperti ini," katanya. (Ant/OL-5/KC06)
                                                                   Foto : Detik.com
NASIONAL (KC) Iqbal, bayi berusia 7 bulan itu tak terselamatkan saat longsor terjadi Kelurahan Caddi, Kecamatan Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia meninggal di ayunan. Sementara saudara kembarnya selamat dalam pelukan sang bunda.
Seperti diberitakan Detik.Com Longsoran talud menimbun sebagian rumah pasangan suami istri, Lantammudin dan Nurdiati, RT 1 RW I, Kelurahan Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Peristiwa terjadi sekitar pukul 05.10 WITA, Minggu (27/5/2012).
Lantamudin tak ikut jadi korban karena berada di tempat orangtuanya, tak jauh dari rumah. Sementara sang istri, Nurdiati tak sanggup melarikan diri saat longsor terjadi.
"Ia (Iqbal) di ayunan. Saya angkat sudah tidak ada (meninggal)," tetangga Nurdiati, Rusli.
Rusli menjelaskan, Nurdiati ditemukan terjatuh dan sebagian tubuhnya tertimbun longsor. Nurdiati berteriak-teriak minta tolong, sehingga para tetangga berdatangan. Ia pun diangkat dari longsoran.
"Bayinya di pelukan, masih hidup," ungkap Rusli.
Lantamudin berada di rumah orangtuanya karena sakit. Ia terluka dalam kecelakaan beberapa waktu sebelumnya. Saat ini, istri dan seorang bayinya yang selamat dari kejadian itu, telah dievakuasi ke rumah orangtua.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, akibat hujan deras sejak Sabtu (27/5/2012) kemarin, sejumlam titik mengalami longsor. Seperti di kelurahan Gunung Jati, Jati Mekar, Watu-watu, dan Kelurahan Caddi, Kecamatan Kendari, Kendari.

"Namun kejadian itu tak menimbulkan korban jiwa," jelas Kepala BPBD Kota Kendari, Iskandar.

Saat ditanya soal bantuan kepada keluarga Lantamudin dan Nurdiati, Iskandar mengaku akan mengupayakan. "Kami akan koordinasikan dulu dengan dinas sosial, dinas tata kota, dan lain-lain," tutupnya. (detik/KC06)
Striker Persib Noh Alamsyah dan Souza (Foto: Vivabola)

OLAHRAGA (KC) Diberitakan vivabola, Striker Persib Bandung, Marcio Souza menyatakan tekanan suporter Persija, The Jakmania bukanlah masalah besar bagi timnya saat tandang ke Stadion Gelora Bung Karno, sore nanti. Persib akan bertarung dengan tuan rumah, persija dalam lanjutan Indonesian Super League (ISL) yang akan disiarkan di Antv hari ini, Minggu, 27 Mei 2012. 
Striker asal Brasil ini menyatakan dirinya sudah terbiasa menghadapi intimidasi suporter lawan saat timnya berlaga di kandang lawan. Souza pun menambahkan tekanan yang dihadirkan The Jakmania akan diubahnya menjadi motivasi untuk memetik poin penuh di laga tersebut. 
“Bagi kedua tim, pertandingan ini sangat penting dan pasti akan berjalan alot. Dan untuk suporter, laga ini tentu akan menjadi hiburan yang menarik dan saya pastikan akan menjadi tontonan yang menarik,” terang Marcio..
“Tekanan yang ada di luar lapangan tidak akan menjadi masalah buat kami. Setiap laga tandang, sebuah tim pasti akan mendapatkan hal tersebut (tekanan suporter tuan rumah). Tapi kami anggap semua itu sebagai motivasi," tambah Marcio.
Pertemuan Persija melawan Persib selama ini memang selalu menarik ditunggu karena kerap memunculkan drama-drama menarik, baik di atas lapangan maupun diluar lapangan. Dan laga bertajuk 'Super Sunday' itu akan menjadi edisi ke-30 duel dua klub besar itu sejak era Liga Indonesia mulai digulirkan pada 1994/95.
Sayang, sampai saat ini 'Macan Kemayoran' masih memiliki statistik lebih baik dari tim asal Kota Kembang. Sejauh ini Persija mengemas kemenangan lebih banyak dari Maung Bandung. Total, Persija meraup 15 kali kemenangan, 9 kali bermain imbang dan hanya 5 partai berakhir dengan kemenangan Persib. 
Selain itu, beban berat juga dipikul Persib saat harus tampil di Jakarta sore nanti. Klub yang identik dengan warna biru itu selalu gagal mendulang poin penuh ketika bertandang ke Jakarta. Tercatat, Persib 10 kali gagal menang saat bertandang, mereka juga hanya bisa bermain seri 4 kali dari total 14 laga.
Untuk dapat menyaksikan pertandingannya silahkan Klik Tombol Nonton TV di sidebar kanan KabarCianur.Com (KC06/Vivabola)

NASIONAL (KC) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, mengungkapkan cara Pegawai Negeri Sipil (PNS) nakal menyelewengkan anggaran perjalanan dinas kian pintar. Mereka mengakali celah sistem reimburstment yang baru diterapkan beberapa tahun ini.

Herry menceritakan, ketika sistem itu baru diterapkan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati, PNS masih mencari-cari kiat untuk curang. Kini, mereka telah punya banyak cara mengakali sistem, seperti memalsukan tiket penerbangan atau boarding pass pada saat reimburstment.

"Tapi BPK pintar, dicari manifesnya, ada nggak. Ternyata tidak ada. Ini pola-pola lama," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 25 Mei 2012.

Untuk menanggulanginya, Herry mengatakan, peran atasan sangat penting, khususnya dalam pengawasan. Hal itu mencakup, misalnya apakah bukti perjalanan dinas sah atau tidak, kemudian apakah perjalanan itu betul dilakukan oleh bawahannya. "Dia harus awasi itu, berangkat tidak, kemudian dicek boarding pass-nya bagaimana," katanya.

Meskipun demikian, Herry mengakui, "main mata" antar atasan dan bawahan masih terjadi. Tentang kecurangan itu dia menyentil kembali soal motif pribadi bekerja sebagai PNS, apakah ingin mengabdi pada negara, atau hanya mencari keuntungan pribadi. "Yang terpenting adalah fungsi mengontrol, dan fungsi verifikasi pada waktu membuat pertanggungjawaban," katanya.

Keresahan Herry atas "skandal" penyelewengan dana perjalanan dinas itu cukup beralasan. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat indikasi penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 sampai 40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp18 triliun yang ditetapkan rata-rata per tahun dalam APBN.

Mengutip Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011, tercatat kerugian untuk pos pembayaran honorarium atau biaya perjalanan dinas saja ada 180 kasus dengan kerugian Rp34,592 miliar.

Sementara anggaran perjalanan dinas cenderung meningkat. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), misalnya menyoroti pembengkakan anggaran perjalanan dinas. Pada APBN tahun 2009, anggaran perjalanan dinas tercatat sebesar Rp2,9 triliun. Namun dalam APBN Perubahan di tahun sama jumlahnya bengkak menjadi Rp12,7 triliun. "Bahkan membengkak menjadi Rp15,2 triliun pada realisasinya," demikian ungkap Fitra dalam rilisnya awal Mei lalu.

Hal sama terjadi pada 2010. Di APBN, pemerintah menetapkan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp16,2 triliun, dan pada APBNP 2010 membengkak menjadi Rp19,5 triliun. Sementara, pembengkakan belanja pada perjalanan dinas tahun 2011 juga semakin besar. Pada RAPBN dialokasikan Rp20,9 triliun, tetapi pemerintah dan DPR justru menetapkan menjadi Rp24,5 triliun pada APBN 2011.

Menurut catatan Fitra, alokasi anggaran PNS setiap tahun selalu terjadi penyimpangan. Misalnya, pada 2009, anggaran perjalanan dinas PNS terjadi penyimpangan sebesar Rp73,5 miliar di 35 kementerian/lembaga. Sementara, pada 2010, temuan penyimpangan kian meningkat menjadi Rp89,5 miliar di 44 kementerian/lembaga. 

Modus

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan Sonny Loho mengungkapkan penyelewengan anggaran perjalanan dinas antara pemerintah pusat dan daerah memiliki modus berbeda, karena perbedaan sistem pencairan dana perjalanan dinas antara pusat dan daerah.

Ia menjelaskan jajaran pemerintah pusat saat ini menerapkan sistem at cost yaitu. Yaitu setiap perjalanan dinas PNS, membutuhkan bukti dan pertanggungjawaban lengkap baru dapat mencairkan anggarannya.

Dengan sistem itu penggunaan tiket atau boarding pass palsu sering kali ditemukan di beberapa kasus. PNS melakukan perjalanan dinas membutuhkan bukti-bukti itu untuk mengajukan reimbursement anggarannya. "Di pusat kan sistemnya sudah at cost. Itu bisa menggunakan tiket palsu, atau nomor tempat duduk (boarding pass) palsu," ujar Sonny.
  
Dalam hal ini menurut Sonny, tidak hanya PNS curang itu harus ditindak. Pemalsu tanda bukti juga harus dihukum. "Kalau ada orang yang membuat tiket palsu atau boarding pass palsu kan kacau juga. Dia juga harus dihukum," tambahnya.

Sedangkan di daerah sampai saat ini masih menerapkan sistem lumpsum atau alokasi anggaran perjalanan dinas sudah dialokasikan dari awal dengan batas pencairan tertinggi. Sistem itu memudahkan PNS melakukan penyelewengan dengan misalnya memanipulasi waktu perjalanan dinas.

"Misalnya pergi 10 hari padahal dikasih perjalanan dinas 5 hari, itu kan ketahuan kalau pakai at cost, karena kami kan mengganti saja, tinggal menambah uang makan," ujar Sonny.

Himbau penghematan
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, geram ketika mengetahui masih adanya tindakan penyelewengan anggaran. "Itu tidak bisa diterima," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2012.
Dia lalu menginstruksikan seluruh jajarannya baik di pusat, atau di daerah terus melakukan pengawasan dan mengimbau kementerian dan lembaga guna mengurangi hal tersebut.  "Kalau itu terjadi di Kementerian Keuangan, harus ditindak yang tegas," katanya.
Pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat pemerintahan diingatkan mengurangi perjalanan dinas yang bukan prioritas. Jika harus dilakukan, tidak diperkenankan berangkat dengan anggota rombongan yang banyak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan, imbauan itu disampaikan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk penghematan anggaran pada tahun ini.

Untuk antisipasi penyelewengan anggaran, Hatta menegaskan, Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga harus pro-aktif meningkatkan pengawasannya atas kegiatan di luar kantor. Bahkan, dia mendesak dilakukan audit khusus menilai kelayakan dari perjalanan dinas itu.
Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan pemerintah saat ini mengkaji penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur perjalanan dinas PNS.

"Perpres tentang perjalanan dinas untuk aparatur negara, Agustus selesai. Kami mengatur perjalanan, Kementerian Keuangan mengatur anggarannya," kata Eko, Senin pekan lalu.

Permasalahan perjalanan dinas, kata Eko, adalah penyakit sistemik. Banyak perjalanan dinas tidak efektif, dan menjadi penyakit birokrasi yang kini dilakukan secara kolektif. Dia menambahkan, kerap ditemukan alasan PNS melakukan perjalanan dinas untuk mendapat penghasilan tambahan.(np/KC06)
CIANJUR, (KC).-Kesurupan massal yang menimpa karyawan konveksi CV. Karunia di Jalan Mangkupraja, Cageunang, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Sabtu (26/5) kembali berlanjut. Kali ini dialami oleh sekitar 15 karyawan, sebagian besar diantaranya merupakan karyawan yang sehari sebelumnya pernah mengalami kesurupan. Akibat peristiwa tersebut, pihak perusahaan kembali memulangkan karyawanya sebelum jam kerja berakhir.
Peristiwa yang sempat menjadi perhatian warga sekitar tersebut terjadi saat para karyawan yang berjumlah sekitar 300 orang memulai aktivitasnya masing-masing. Tidak lama berselang sekitar pukul 08.00 WIB, tiba-tiba ada salah seorang karyawan mendadak pingsan. Setelah tersadar karyawan tersebut berteriak histeris.
Disaat beberapa karyawan sedang memberikan pertolongan, beberapa karyawan lainya pada saat bersamaan mengalami hal serupa. Kontan saja kerjadian yang hampir berbarengan itu membuat panik para karyawan lain. Untuk menghindari kejadian meluas, para karyawan yang kesurupan dievakuasi keluar areal pabrik. Sebagian besar dibawa ke masjid persis didepan lokasi pabrik.
Pihak perusahaan kembali mendatangkan orang pintar untuk membantu mengatasi para karyawan yang keesurupan. Setelah mendapatkan penanganan, secara berangsur karyawan yang tadinya kesurupan tersadar. Tidak mau mengambil resiko, pihak perusahaan kembali memulangkan para karyawanya lebih awal.
Manajer CV. Kurnia Dian Hadinata saat ditemui "KC", dilokasi pabrik mengungkapkan, kesurupan yang menimpa karyawanya memasuki hari kedua. Pada hari sebelumnya sekitar 30 karyawannya juga mengalami hal yang sama. Pihaknya mengaku tidak tahu persis penyebab terjadinya kesurupan tersebut.
"Kalau awal mulanya berasal dari seorang karyawan dibagian ruang produksi. Karyawan tersebut mendadak pingsan, setelah sadar lalu berteriak-teriak. Kemungkinan saja mereka capek dan melamun, sehingga bisa sampai kesurupan," Dian.
Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pihaknya mengambil sikap dengan memulangkan karyawan lebih awal. "Kita pulangkan para karyawan agar bisa istirahat, biar mereka bisa kembali fresh, besuk Minggu (27/5) kita juga akan liburkan dan kembali masuk pada Senen (28/5) mendatang. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang kesurupan, memang ini yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir," harapnya.
Pihaknya mengakui, ruangan kerja dibagian produksi sangat sempit dan sudah direncanakan akan dipindah.Namun keburu ada kejadian kesurupan yang menimpa para karyawan. "Memang sudah ada rencana untuk memindahkan ruang bagian produksi, karena terlalu sempit" Katanya.
H. Dadang, ustad yang menangani para karyawan konveksi yang kesurupan mengungkapkan, mereka yang kesurupan rata-rata pikiranya kosong sehingga mudah kesurupan. "Gangguan ini datang dari setan, yang minta tempatnya untuk tidak ditutup. Keberadaan konveksi itu dinilai mengganggu keberadaanya, dan minta untuk dibongkar. Tapi itu tidak mungkin, ini bisa diatasi dengan cara lain," kata H. Dadang saat ditemui terpisah.

Ratna (19) karyawan bagian helver atau menggambar yang juga mengalami kesurupan mengaku dirinya tiba tiba tidak sadarkan diri setelah saat sedang bekerja merasakan tubuhnya ada yang menabrak dari depan. Namun setelah diperhatikan tidak ada orang. "Tubuh saya bagian kanan seperti ada yang menabrak, rasanya sakit sekali. Tidak lama berselang saya tidak sadarkan diri. Saat sadar saya sudah dikerumunin orang di masjid. Tubuh saya semuanya terasa sakit, buat jalan juga susah," kata Ratna (KC-02)***. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
FOTO : Karyawan yang kesurupan sedang diobati
CIANJUR, (KC).-Sedikitnya 20 karyawan pabrik garment CV Karunia di Jalan Mangkupraja, Cageunang, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Jum'at (25/5)mengalami kesurupan. Akibat peristiwa tersebut, aktivitas pekerjaan di lokasi pabrik diliburkan dan seluruh karyawan dipulangkan sebelum jam kerja berakhir.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa kesurupan massal yang menimpa puluhan karyawan pabrik garmen tersebut terjadi sekitar  09:00 WIB. Salah seorang karyawan yang berada di bagian kontrol, Devi (21), tiba-tiba berteriak histeris dan tidak lama berselang jatuh pingsan. Melihat rekannya pingsan beberapa rekannya berupaya memberikan pertolongan, namun mereka malah turut kesurupan.
Melihat kesurupan semakin meluas, beberapa karyawan berinisiatif untuk meminta pertolongan orang pintar tokoh agama warga setempat. Agar tidak meluas, puluhan karyawan yang kesurupan dan berteriak histeris sambil menangis itu dievakuasi ke Masjid Nurul Huda yang lokasinya persis didepan pabrik. Situasi tersebut sempat menjadi perhatian warga yang ingin tahu dan menjadi tontonan.
Euis (32), salah seorang karyawan pabrik, mengaku tidak mengetahui persis penyebab terjadinya kesurupan. Hanya saja pihaknya sempat membantu rekan-rekannya yang kesurupan saat di evakuasi kedlam masjid. "Kita masuk kerja sekitar jam 07.00 WIB, saat kejadian para karyawan sudah fokus pada kerjaanya masing-masing. Tapi tiba-tiba dikejutkan denga informasi ada karyawan kesurupan di bagian kontrol," ujarnya.
Menurutnya, setelah terjadi kesurupan, pihak perusahaan memerintahkan seluruh karyawan untuk pulang, meski jam kerja belum berakhir. "Mungkin pihak perusahaan tidak mau ambil resiko, kawatir kesurupan meluas ke karyawan lainya yang berjumlah sekitar 300 orang," tegasnya.
Dadan (42), seorang warga mengungkapkan, karyawan yang mengalami kesurupan berjumlah sekitar 20 orang. Setelah mendapatkan penanganan dari orang pintar, satu persatu karyawan pabrik garmen itu dipulangkan dengan menggunakan kendaraan.

"Awalnya saya tidak tahu, setelah ada rame-rame dimasjid saya keluar rumah, ternyata sudah banyak orang didalam yang ternyata para karyawan pabrik yang kesurupan. Jumlahnya mencapai 20 orang, setelah berhasil ditenangkan dan sadar langsung dibawa pulang, biar tidak nular ke yang lain," ungkapnya (KC-02)**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, (KC).-Hasil penelitian menggunakan sistem pemindaian menggunakan geo radar, listrik, dan magnet, ditemukan adanya konstruksi bangunan di bawah situs Gunung Padang. Struktur bangunan itu diduga berusia lebih tua dari situs yang berada di atas. Demikian diungkapkan Ketua Tim Penelitian Gunung Padang Deni Hilman Natawijaya saat dtemui di komplek Pemkab Cianjur seusai bertemu Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh, Jum'at (25/5).
Pihaknya mengungkapkan, akan mempublikasikan hasil dsri penelitian yang dilakukan terhadap situs megalitikum Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. "Kita akan mempublikasikan hasil penelitian setelah tahapan risetnya selesai dilakukan dan hasilnya sudah diketahui," katanya.
Sementara itu Tim Katastrofik situs Gunung Padang menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama isterinya Ani Yudhoyono bisa melihat langsung proses eskavasi Gunung Padang. Pasalnya, riset yang tengah dilakukan itu untuk mengungkap peradaban siklus bencana di zaman purba.
"Kita sangat mengharapkan kedatangan Presiden bersama istri ke Gunung Padang sebagai bentuk dukungan upaya mengungkap siklus bencana di zaman purba yang sedang kami lakukan. Makanya, infrastrukturnya sendiri harus dibenahi terlebih dahulu, misalnya jalan," kata Abdullah Maky, Ketua Tim Sosialisasi Eskavasi Gunung Padang seusai bertemu Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh dan para tokoh ulama Cianjur di Pendopo Pemkab Cianjur, Jumat (25/5).
Pihaknya meminta dukungan semua pihak terhadap apa yang kini tengah dilakukan di situs Gunung Padang. Disadarinya selama ini muncul polemik berkembang terkait dengan riset yang dilakukan. "Kami sempat bertemu dengan berbagai elemen tokoh di Cianjur, kami sudah sampaikan tentang apa yang kami lakukan di Gunung Padang. Hasil dari pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Pak Andi (Arif). Untuk selanjutnya, nanti sesuai petunjuk Pak Andi. Bupati sendiri sudah merestui tim (katastofik) untuk melanjutkan penelitian," katanya.

Abdullah menampik jika selama ini pihaknya tidak berkoordinasi dengan elemen masyarakat di Kabupaten Cianjur dalam melakukan riset di situs Gunung Padang. Malahan, proses riset mendapatkan dukungan semua pihak. "Hasil pertemuan dalam bentuk dialog dengan para tokoh ulama dan masyarakat tadi sangat memuaskan. Memang ada kekhawatiran dari para tokoh ulama dan masyarakat. Tapi sudah kami jelaskan semuanya sehingga mereka mengerti dan mendukung dilanjutkannya penelitian. Riset dilakukan dengan melibatkan tim terpadu dari semua unsur disiplin keilmuan dengan izin dari Kementerian Kebudayaan, seperti arkeolog, geolog, sejarawan, serta tokoh masyarakat," ujarnya (KC-02)*** 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
Ilustrasi Pengumuman UN
CIANJUR, (KC).-Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA,SMK/MA di Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 yang diumumkan, Jum'at (25/5) mencapai 100 persen. Hasil tersebut sesuai dengan yang ditargetkan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
Ketua Pelaksana UN Disdik Kabupaten Cianjur, Gunawan Jamhur didampingi Kepala Bidang SMA,SMK, Nana membenarkan bahwa tingkat kelulusan UN mencapai 100 persen. Menurutnya pelaksanaan UN SMA/SMK/MA yang dilaksanakan, Senin (16/4) pekan lalu, kini membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Jamhur yang juga menjabat sebagai Sekretaris Disdik Kabupaten Cianjur itu, sebanyak 4.757 siswa merupakan peserta SMA terdiri dari laki-laki sebanyak 2.249 dan perempuan sebanyak 2.508 siswa. Sementara siswa-siswi SMK tercatat sebanyak 7.494 siswa terdiri dari laki-laki sebanyak 4.461 siswa, dan perempuan sebanyak 3.033 siswa. Sedangkan untuk MA tercatat sebanyak 2.287 terdiri dari laki-laki sebanyak 1.081 dan perempuan sebanyak 1.206 siswa. Sementara total siswa-siswi yang tercatat mengikuti UN tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten tercatat sebanyak 14.536 siswa.

Tidak hanya tingkat kelulusan yang mencapai 100 persen, nilairata-rata juga mencapai 98,0 persen. "Jika dibandingkan tahun kemarin,rata-rata kelulusan UN tahun ini mengalami kenaikan. Kami sangat bangga kepada para siswa-siswi yang telah menyelesaikan UN denganbaik," ujarnya.

Ketua Pusat Informasi dan Prediksi (PIP), Cep Hadi Buana menilai,kelulusan UN 100 persen, merupakan bukti serius Disdik Cianjur dalam hal pelaksanaan UN tahun ini. "Kami bangga atas kerja keras Disdik yang membuahkan hasil. Semoga tahun mendatang dapat lulus 100 persen lagi dengan nilai rata-rata lebih tinggi lagi," paparnya.
Secara Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Deni Santiko mengaku bangga atas keberhasilan siswa-siswi dalam menyelesaikan UN sehingga lulus 100 persen. "Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga pelaksaan UN lulus 100 persen," imbuhnya (KC-02)**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
Tampilan Bioskop Cianjur
Bioskop Cianjur adalah Website Yang Khusus menyuguhkan hiburan berupa Film-Film Terbaik Indonesia yang sudah tayang di Bioskop-bioskop di seluruh Indonesia, dan kini bisa anda nikmati Hanya di Bioskop Cianjur secara Gratis.
Silahkan Klik Tombol Bioskop Cianjur pada sidebar KabarCianjur.com.

Semoga Terhibur dan jangan lupa donasinya untuk KabarCianjur.com Klik Disini
Para Peserta sedang mengikuti kegiatan Wasbang
CIANJUR, (KC).- Berkaca sudah mulai pudarnya wawasan kebangsaan mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinika Tunggal Ika pada era reformasi saat ini, untuk kembali membangkitkanya DPC Ormas musyawarah keluarga gotong royong (MKGR) Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Wawasan Kebangsaan di aula DPD Golkar Kabupaten Cianjur, Jalalan Siliwangi, Kamis (24/5).
Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta dari pengurus dan kader Golkar di wilayah Cianjur itu menghadirkan nara sumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur.
Ketua DPC Ormas MKGR Kabupaten Cianjur, Ruddi Syachdiar Hidajath mengatakan, kegiatan wawasan kebangsaan tersebut diupayakan akan menjadi kegiatan rutin untuk memupuk kembali para kader MKGR dan Partai Golkar tentang perlunya pemahaman wawasan kebanghsaan tentang Pancsila, Undang-Undang Dasar 1945N Bhineka Tunggal Ikan dan NKRI harga mati.
"Sebelum keluar kita berikan pembinaan kedalam organisasi dulu. Apalagi kalau melihat bahwa MKGR merupakan organisasi tertua, makanya kadernya perlu diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan," kata Ruddi saat ditemui disela kegiatan.
Pihaknya merasa prihatin melihat kondisi bangsa saat ini, seperti adanya perang antar suku dan lainya. Perlu teman ormas ini dibekali dengan wawasan kebangsaan, tentang nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhinika Tunggal Ika dan NLRI.
"Kalau kita lepas dari itu Indonesia akan hancur. Kekuatan kita Bhinika Tunggal Ika, tapi kenapa sekarang diera reformasi seperti dilepaskan. Contoh kecil di Cianjur tawuran antar pelajar marak. Ini perlu disikapi selaku ormas bersama dengan masyarakat. Kalai dengan aparatur sepertinya segan, bagiamana ormas ini bisa menjabarakan. Kalau Pancasila ini hilang akan hancur, saat ini saja 36 butir yang terkandung di Pancasila belum tentu hafal," jelasnya.
Pihaknya berharap, dari kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan ini bisa menjadi alat sosialisasi kepada masyarakat lainnya mengenai pemahaman empat pilar wawasan kebangsaan. Dia tak bisa membayangkan seandainya empat pilar itu tak dipahami masyarakat Indonesia.
"Indonesia akan hancur jika masyarakat tidak memahami makna empat pilar wawasan kebangsaan itu. Makanya sejak dini sudah selayaknya kita sebagai bangsa yang besar harus menanamkam empat pilar wawasan kebangsaan ini kepada para generasi muda," tegas Ruddi (KC-02)**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!