May 2013
no image
CIANJUR, [KC].-Kondisi aktual bidang sosial, politik dan keamanan di tanah air pada akhir-akhir ini, telah berimplikasi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kita. Berbagai isu Kamtibmas seperti Terorisme, Korupsi, Konflik Anarkhis, penyalahgunaan Narkotika maupun tindak kriminal lainnya yang menjadi perhatian dan tantangan serius yang harus segera kita jawab. Kasus terorisme telah menampilkan wajah baru yang mengindikasikan adanya regenerasi dan perluasan faham radikal, melalui ajaran dan doktrin tertentu.

Demikian ditegaskan Kapolres Cianjur AKBP Agustri Heryanto disela kegiatan pisah sambut para perwira dilingkungan Polres Cianjur, Kamis (30/5/2013). Menurut Kapolres tindak pidana korupsi pada dewasa ini telah menjadi fokus perhatian serta musuh bersama masyarakat yang dianggap sebagai penyebab terhambatnya laju pembangunan nasional yang perlu segera di berantas. Begitu juga tindakan anarkhis massa, masih mewarnai lembaran Kamtibmas pada beberapa daerah di tanah air. Disisi lain kasus narkoba masih marak diberbagai wilayah dengan ragam metoda dan modus operandi baru.

Kesemuanya menuntut Polri untuk bersikap antisipatif dan akomodatif, menghadapi trend kamtibmas yang semakin berkembang tersebut. "Oleh karena itu, sebagai pejabat yang dipercaya memikul amanah dan tanggungjawab memimpin. Polres ini menuntut kesediaan anggotanya untuk siap menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin rumit dengan berbagai ragam dan dinamika yang sangat tinggi," katanya [KC-02)**. 
no image
CIANJUR, [KC].- Sejumlah perwira dilingkungan Polres Cianjur mengalami pergeseran atau mutasi ke posisi terbarunya. Bahkan ada diantaranya yang mutasi ke luar daerah Cianjur untuk memangku jabatan barunya.

Setidaknya terdapat 13 perwira yang alih tugas. Dari jumlah tersebut beberapa diantaranya alih tugas ke luar daerah Cianjur.

Para perwira yang terkena mutasi tersebut diantaranya AKBP Ngatirin yang semula menjabat sebagai Kabag Sumda Polres Cianjur digantikan oleh Kompol Setiawan yang semula menjabat sebagai Kapolsek Pacet. Ngatirin sendiri memasuki purna bakti. 

Kompol Gatot Satrio Utomo yang semula menjabat Kabag Ops Polres Cianjur digeser oleh Kompol Hilman Muslim yang semula menjabat Kabag Sumda Polres Kota Sukabumi. Sedangkan Gatot menempati pos barunya sebagai Kabag Sumda Polres Kota Sukabumi.
 
Jabatan Kapolsek Pacet yang ditinggalkan Kompol Setiawan diisi oleh AKP Boby Indra Purwanagara yang sebelumnya memangku jabatan sebagai Panit ll  unit IV subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jabar.

Kapolsek Cikalongkulon yang semula dijabat Kompol Mahdar digantikan oleh AKP Pardianto yang sebelumnya menjabat Kasat Sabhara Polres Cianjur. Mahdar sendiri menduduki pos barunya sebagai Pamen Bid Dokkes Polda Jabar.
 
Jabatan Kapolsek Takoka yang semula dijabat AKP Suryo Wirawan digantikan oleh AKP Ahmad Riva'I yang semula menjabat Kanit Intelkan Polsek Pacet Polres Cianjur. Kasat Sabhara Polres Cianjur yang ditinggalkan AKP Pardianto diisi oleh AKP Suryo Wirawan yang semula menjadi Kapolsek Takoka Polres Cianjur.

Kasatlantas Polres Cianjur yang semula dijabat AKP Herbas Sudewa diagantikan oleh AKP Irwandi yang semula menjadi Kasat Lantas Polres Indramayu. AKP Herbas Sudewa memangku jabatan barunya sebagai Kapolsek Cinambo Polrestabes Bandung.          

Kanit Iidik ll Sat Reskrim Polres Cianjur IPTU Sepuh Ade Irsyam memangku jabatan baru sebagai Kanit Reskrim polsek Karang tengah Polres Cianjur. IPTU Hanna Marlinda Phasa yang semula menjabat Kanit Regident Polres Cianjur menduduki pos barunya sebagai Kasubbag Hukum Polres Cianjur.

Kanit Regident Polres Kota Sukabumi IPTU Munawir memangku jabatan baru sebagai Pama polres Cianjur di arahkan kanit Regident polres Cianjur. Penata Hery Kurnia, yang semula sebagai Pa ur min pers Bag Sumda Polres Cianjur menduduki pos barunya sebagai Kasubag Pers Bag Sumda Polres Cianjur. 

Kanitlaka Satlantas Polres Cianjur IPTU Argo Budi Sarwono memangku jabatan baru sebagai Kanit Regident Sat Lantas Polres Kota Tasikmalaya. Kanit I Sat Intelkam Polres Cianjur IPDA Herawati memangku jabatan baru sebagai Pama Polres Sukabumi Kota [KC-02)**. 
no image
CIANJUR, [KC].- Jenazah terduga teroris yang diketahui bernama Helmi Agus Salim (20) akhirnya dimakamkan di sebuah pekarangan di di Jalan Aria Natamanggala Kampung Bobojong,RT 03/RW 01, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Kamis (30/5/2013). Lahat pemakaman seluas 2 hektare tersebut milik keluarga Ketua Umum DPP Gerakan Reformis Islam (Garis), Chep Hernawan.

Menurut Chep Hernawan, pihaknya sengaja menampung pemakaman mayat teroris pelempar bom pipa di pos polisi lalu lintas di Perempatan Mitra Batik, Kota Tasikmalaya tersebut lantaran tidak diterima dimakamkan di kampung halamannya. Dia mengaku tergerak hanya semata-mata sebagai sesama umat islam sehingga merelakan sebagian lahan pemakaman keluarganya.

"Sebagai umat muslim berdosa jika ada mayat tidak diurus atau ditelantarkan, ini fardhu khifayah. Makanya kita tergerak untuk memakamkannya di lahan pemakaman keluarga kami. Tapi perlu dicatat bahwa kami mengutuk keras tindakan terorisme yang dilakukannya," kata Chep.

Pihaknya mengaku tidak tahu menahu rekam jejak teroris yang dimakamkan dilahan pemakaman keluarganya itu. Hanya saja dia mengaku sempat mendapatkan telpon dari pihak keluarganya yang mengeluh mayatnya tidak diterima warga jika dimakamkan di tempat tinggalnya di Kabupaten Bandung. "Sebagai umat islam kita kasihan jika mayatnya dibiarkan tanpa dikubur," ujarnya.

Sementara itu Ketua RT 03 Udin Syarifudin (45) membenarkan kalau jenazah teroris yang meninggal akibat ditembak itu dimakamkan disebuah lahan pekarangan diwilayahnya. "Memang benar, jenazah yang datang dari Bandung itu (Salim,red) dimakamkan di tanah pribadi yang masuk diwilayah saya," katanya.

Berdasarkan pantauan, jenazah teroris tersebut datang setelah menempuh perjalanan dari Bandung bertepatan adzan duhur dikumandangkan. Sejumlah aparat kepolisian terlihat mengawal mobil ambulance milik organisasi Islam Garis yang membawa jenazah masuk melalui pintu sebelah utara pekarangan.

Usai diturunkan dari mobil jenazah, jasad tidak langsung dikubur di liang lahat yang telah dipersiapkan. Jasad tersebut langsung disholatkan bersama anggota Garis dan pihak keluarganya.

Sebuah spanduk terpampang menyambut jasad terduga teroris itu. Spanduk tersebut bertuliskan "
Kami menguburkan jenazah Hilmi bukan bentuk simpatik terhadap tindakannya. Tapi mengutuk keras tindakannya tetapi karena fardu kifayah bagi umat Islam".

Selesai di shalatkan, jasad terduga teroris itu dimakamkan. Sejumlah keluarga turut hadir tidak mampu menutupi kesedihanya. Pemakaman tersebut berakhir dengan lancar. [KC-02]**.

CIANJUR, [KC].-  Beberapa pihak yang mempertanyakan legalitas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)merupakan hal yang wajar saat tahapan Pemilu sudah mulai  berjalan. Tentu saja hal tersebut akan menjadi pusat perhatian masyarakat, termasuk perhatian terhadap para penyelenggara. Artinya ada rasa kepekaan hukum masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Inilah sesungguhnya yang diharapkan oleh lembaga pengawas, ada tingkat partisipasi public termasuk masyarakat untuk sama-sama mengawasi proses dan jalannya Pemilu, baik pada tahap pelaksanaan maupun pada penyelenggara itu sendiri.

Demikian ditegaskan Ketua Panwaslu Kab. Cianjur Saepul Anwar menanggapi adanya pihak yang mempertanyakan legalitas Panwaslu, Kamis (30/5/2013). Namun demikian kata Saepul, dalam melakukan koreksi hukum haruslah benar-benar jelas dan tuntas, tidak setengah-setengah membaca aturan atau regulasinya, agar tidak salah dalam menyoroti persoalan apakah ada unsur pelanggaran hukum atau tidak.

"Bila hanya membaca salah satu bagian dalam undang-undang, maka akan timbul persepsi yang berbeda. Dan hal tersebut akan menimbulkan efek negative bagi public," kata Saepul.

Terkait dengan masalah legalitas Panwaslu Kab. Cianjur, menurutnya sudah cukup jelas dan tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Pertama Panwaslu Cianjur menerima surat keputusan tentang pendelagasian langsung dari Bawaslu Pusat (SK.Bawaslu No. 257 –KEP Tahun 2013, tentang pendelagasian wewenang mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemilu Legislatif 2014, yang ditujukan kepada 135 Kabupaten /Kota se Indonesia).

Alasan Bawaslu mengeluarkan SK tersebut pun sangat beralasan, antara lain karena tahapan Pemilu Legislatif sudah berjalan sejak 4 Oktober 2012 lalu, dan hal tersebut wajib diawasi, sebagaimana bunyi Pasal 70 UU 15/2011 “Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri  dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai".

"Selain itu di Jawa Barat belum terbentuk Bawaslu Provinsi, maka kewenangan Bawaslu lah yang memberikan delegasi pengawasan kepada 26 Panwaslu Kabupaten/Kota yang tengah melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013 yang juga harus mengawasi jalannya tahapan Pemilu Legislatif 2014. Itu telah sesuai dengan bunyi Pasal 128 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 yang berbunyi, apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi," katanya.

Sementara berkenaan dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan, di Kabupaten Cianjur telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara teknis Panwaslu Kabupaten Cianjur melakukan rekruitmen calon Panwaslu Kecamatan didasarkan pada Pasal  70 UU 15/2011, Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pembentukan, pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN, serta memperhatikan surat edaran Bawaslu Nomor 168/Bawaslu/III/2013, tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan di seluruh Indonesia.

"Saya rasa sudah cukup jelas status hukum Panwaslu Kabupaten, serta kekuatan hukum dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cianjur, yakni  tidak mengandung unsur pelanggaran legalitas dan semua dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan hal tersebut bisa diuji secara administrative," tegasnya.

Pihaknya berharap, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap jalannya proses Pemilu Legislatif 2014 ini, tidak hanya focus perhatian terhadap penyelenggara, tapi harus pula membantu penyelenggara pengawasan untuk melakukan pengawasan aktif terkait dengan tahapan. Yang mana pada saat ini telah masuk pada tahapan pencalonan bagi peserta Pemilu, disana terdapat ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap nama-nama bakal calon anggota DPRD yang akan segera diumumkan oleh KPU.

"Termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemutkhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPS dan Pantarlih yang sudah mulai melakukan pendataan. Hal tersebut penting, mengingat dalam setiap moment Pemilu selalu ada masalah yang terjadi terkait dengan proses pemuktahiran data, semisal adanya pemilih ganda, adanya pemilih TNI/Polri aktif, atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT," ungkap Saepul.

Dalam proses pemuktahiran data, kata Saepul, Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan telah menyusun strategi dan langkah-langkah untuk melakukan pengawasan dilapangan, dan hal tersebut sangat diharapkan adanya peran serta masyarakat secara pro aktif menyampaikan laporan atau pengaduan apabila ada masyarakat yang telah memiliki hak pilih tapi belum terdaftar sebagai pemilih.

"Kami berharap, pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 ini, tidak ada lagi persoalan yang berhubungan dengan masalah pemilih yang tidak terdaftar atau teridentifikasi ganda," harapnya [KC-02]**.
no image
CIANJUR, [KC].- Penataan lahan yang dilakukan oleh salah satu pengembang di Kampung Palawaija, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur disoal. Pasalnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh warga Korea itu selai tidak dilengkapi dengan perijinan, kegiatan pembangunan tersebut dilakukan di lahan yang merupakan lahan irigasi tekhnis.           

Endang (36), seorang warga mengatakan, kegiatan pembangunan tersebut sudah dilaksanakan sejak satu bulan terakhir. Informasi yang berkembang lahan tersebut akan dibangun sebuah pabrik. "Kegiatanya sudah satu bulanan, informasinya buat pabrik," kata Endang, Rabu (29/3/2013).

Sementara itu pihak Kecamatan Ciranjang mengaku tidak mengetahui secara jelas peruntukannya, karena dari pihak pengembang tidak ada konfirmasi kepada pihak kecamatan. "Kita tidak tahu persis peruntukannya untuk apa. Katanya memang pada awalnya untuk pabrik, tapi salah prosedur seharusnya membuat perijinan dulu tapi ini sudah membeli tanah dan melakukan kegiatan dan kabupaten juga sudah tahu," kata Kasipem Kecamatan Ciranjang, Asep Koswara.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur, Endang Suhendar menegaskan, kegiatan yang dilakukan pihak pengembang tidak dilengkapi dengan perijinan. Untuk itulah pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada pihak pengembang.
           
"Berdasarkan ketentuan, untuk mengelurakan perijinan pembagunan pabrik di lahan tersebut cukup sulit paling tidak harus ada ijin rekomendasi dari Gubernur atau dari Dinas Pertanian dan Dinas PSDAP Provinsi Jawa Barat. Soalnya lahan tersebut termasuk lahan irigasi tekhnis. Jadi tidak bisa sembarangan begitu saja melakukan pembangunan," katanya.

Pihak Pemkab Cianjur sangat terbuka bagi pihak manapun untuk berinvestasi di Kabupaten Cianjur, dengan catatan sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku. "Sebenarnya dalam daftar investasi sudah dimasukan, hanya saja kami menolak ijin yang di ajukan oleh Mr. Chong warga Korea itu," katanya.

Kepala Satpol PP Kab. Cianjur, Tohari Sastra juga menegaskan, pihaknya sudah melayangkan surat teguran pada pihak pengembang. Dalam suray tersebut pihak pengembang harus menghentikan berbagai jenis kegiatan di lokasi pembangunan. "Surat teguran sudah kita layangkan, kita beri batas waktu sampai dengan hari besok (hari ini Kamis (30/5)) kepada pihak pengembang untuk menghentikan kegiatannya," tegasnya.

Selain diminta menghentikan segala kegiatan, pihak Satpol PP juga menegaskan agar seluruh alat berat ditarik dari lahan yang sedang dibangun. "Kami minta pihak pengembang menarik ke luar alat berat yang digunakan dilokasi dan juga membongkar jembatan yang dibuat pengembang,”tegasnya [KC-02/rs]**.
no image
CIANJUR, [KC].- Cuaca ekstrim yang terjadi dalam satu pekan terakhir di wilayah Kab. Cianjur perlu di waspadai. Terutama terjadinya ancaman bencana alam seperti halnya banjir bandang, longsor dan angin puting beliung.
 
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Bidang Relawan dan Kebencanaan PMI Kab. Cianjur, Rudi Syahdiar Hidajat, Rabu (29/5/2013). "Cuaca ekstrim yang sudah terjadi hampir sepekan terakhir ini berpotensi menyebabkan bencana alam," kata Rudi.
 
Dikatan Rudi, warga, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana harus tetap waspada di saat terjadi cuaca seperti hujan deras disertai halilintar atau angin kencang.

Untuk antisipasi hal tersebut pihaknya telah siaga memersiapkan puluhan relawannya dalam mengantisifasi kejadian bencana alam. Sebanyak 60 relawan Satgana (Satuan Tanggap Bencana) PMI, telah disebar dan ditempatkan di zona-zona merah bencana.
 
"Ini merupakan langkah antisipasi untuk menghindarkan korban jiwa jika terjadi bencana. Upaya kordinasi juga terus kita jalin, dengan dinas dan lembaga terkait, dengan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan dengan pihak RSUD Cianjur,” ujarnya.
 
Rudi sendiri menilai, kondisi cuaca ekstrim masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. “Saat ini cuaca tidak bisa diprediksi. Siang hari bisa saja panas dan sore harinya datang hujan disertai petir serta angin kencang,” katanya.
 
Pihaknya berharap pemerintah melalui dinas terkait untuk terus gencar melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan kebencanaan atau tanggap bencana kepada masyarakat luas.
 
“Upaya ini perlu agar warga yang ada di daerah rawan bencana bisa paham dan mengerti serta tahu apa yang harus dilakukan jika di wilayahnya terjadi bencana alam," pungkasnya [KC-02]**.
CIANJUR, [KC].- Sebanyak 96 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se Kab. Cianjur dilantik oleh Ketua Panwaslu Kab. Cianjur Saepul Anwar, Selasa (28/5/2013) di aula Hotel Tri Puri Meru Cipanas.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur Tom Dani Gardiat yang mewakili Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, Ketua DPRD Cianjur Gatot Subroto dan oerwakilan dari Polres dan Kodim serta undangan lainya.

Dalam amanatnya Ketua Panwaslu Kab. Cianjur Saepul Anwar mengatakan, para anggota Panwaslu Kecamatan yang telah dilantik tersebut sebelumnya telah melewati proses tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi kemampuan pengetahuan politik hingga pada pengujian kemampuan lainya.

"Ini merupakan kebanggan yang bukan hanya dirasakan oleh para anggota Panwaslu Kecamatan termasuk masyarakat Cianjur sangat mendambakan figur-figur Panwaslu yang mampu mengemban kepercayaan yang mulia yakni mensukseskan Pemilu Legilatif 2014," kata Saepul saat ditemui seusai pelantikan.

Dikatakan Saepul, pelantikan merupakan gerbang awal bagi anggota Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas. Didepan dipastikan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, baik yang bersifat administratif maupun operasional. Hal itu membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran.

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang harus dieratkan dalam hati oleh setiap anggota Panwaslu Kecamatan adalah kepentingan undang-undang. Undang-undang adalah amanat rakyat yang harus dijunjung tinggi. Harus melepaskan kepentingan kelompok, Panwas harus satu ikatan yaitu komitmen menjalankan tugas, fungsi dan wewenang secara benar, menjaga integritas, independensi dan senantiasa menjaga sinergitas dengan sesama penyelenggara," tegasnya.

Pihaknya berharap, jalinan komunikasi dan kerjasama yang harmonis senantiasa harus tetap terjalin demi tujuan yang sama yaitu tercapainya proses demokrasi secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tetap tercipta nuansa kenyamanan dan kondusifitas yang baik. "Tentunya kita ingin pelaksanaan Pileg 2014 nanti berkualitas, baik penyelenggaraanya maupun hasilnya," katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tom Dani Gardiat yang mewakili Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan, dengan telah dilantiknya panwas, kiranya dapat membantu mekanisme organisasi terutama dalam mendukung kegiatan tahapan pemilu

"Dalam pelaksanaan demokrasi kaitannya dengan pelaksanaan pemilu selain ditentukan kesadaran masyarakat, juga peran panwas sangat menentukan. Dengan demikian keberadaan panwas harus bena-benar independen, tidak memihak salah satu kelompok atau golongan. Netralitas harus dikedepankan," kata Tom.

Dengan ketekunan dan kerja keras tentu akan siap mengawal pemilu. Melihat beban tugas tanggungjawab, bukanlah masalah yang ringan, perlu kerja keras dan pemikiran kreatif. Diharapkan panwas senantiasa pro aktif dan peka terhadap perkembangan yang ada.

"Saya berhaap agar panwas selalu dan terus menerurs memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat," harapnya [KC-02]**.
CIANJUR, [KC].- Pengurus Dewan Kesenian Cianjur (DKC) Masa Bhakti Tahun 2013-2017  akhirnya dikukuhkan di Gedung Dewan Kesenian Cianjur Jalan Suroso, Sabtu (25/05/13). Meski tanpa dihadiri Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh, acara pengukuhan tersebut berlangsung khidmat.

Bupati Cianjur yang di wakili Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur H. Sudradjat Laksana, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ketua Umum Dewan Kesenian Cianjur Masa Bhakti Tahun 2013-2017. Pihaknya berharap pengurus baru DKC dapat lebih baik di masa akan datang khususnya bidang kesenian di Kabupaten Cianjur.

Pengurus Dewan Kesenian Cianjur dapat berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyusun program-program selama 4 tahun kedepan sehingga apa yang di rencanakan akan tercapai sesuai harapan. Oleh karena itu para Pengurus Dewan Kesenian Cianjur Masa Bhakti 2013-2017 diharapkan mampu melanjutkan program dan memperbaiki kekurangan sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan tersebut Heri Kurniawan, membacakan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 431.05/Kep.127-Budpar/2013 Tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Cianjur Masa Bhakti Tahun 2013-2017. Dengan Susunan Pengurus Harian adalah Ketua Umum Jejen Jaenudin, Ketua I Jamaludin, Ketua II Sutardi Mahesa, Ketua III Dedi Suryadi, Sekretaris Umum Yusuf Gigan, Sekretaris I Hasli Purnama, Sekretaris II Wahyu Ginanjar, Bendahara Umum H. Hanafi Sastra, Wakil Bendahara Poppy.

Sementara itu  Ketua Umum Dewan Kesenian Cianjur Masa Bhakti Tahun 2013-2017 Jejen Jaenudin mengucapkan terima kasih kepada para ketua komite seni dan DKC cabang atas kepercayaan dan dukungannya. Berharap serta memohon do’a restu semoga amanah yang di bebankan  dapat dilaksanakan sejalan dengan program DKC dalam upaya pengembangan dan pelestarian kesenian di Kabupaten Cianjur [KC-02]**.


dok/kc
CIANJUR, [KC].- Kembali untuk kesekian kalinya Polres Cianjur berhasil mengamankan para imigran yang diduga akan diselundupkan melalui Pantai Cianjur selatan (Cisela) ke Australia, Kamis, (23/5/2013). Kali ini sedikitnya 42 warga negara asing (WNA) asal Iran berhasil diamankan Polres Cianjur.

Keterangan yang berhasil di himpun menyebutkan para WNA tersebut berhasil diamakan berkat kecurigaan salah seorang anggota Polsek Campaka bernama Brigadir Hasanudin terhadap tiga kendaraan umum elf jurusan Cianjur-Cidaun yang melaju beriringan mengangkut WNA.

Aksi kejar-kejaran sempat terjadi, dan akhirnya ketiga kendaraan tersebut berhasil di hentikan. Dari hasil pendataan ternyata didalamnya mengangkut 42 penumpang kewarganegaraan asing.

"Sempat terjadi kejar-kejaran, tapi akhirnya petugas kami berhasil mengamankan. Pendataan ternyata ada imigran dan langsung diamankan," kata Kabag Ops Polres Cianjur, Kompol Gatot Satrio Utomo di Mapolres Cianjur.

Berdasarkan data tiga mobil yang mengangkut para imigran tersebut diantaranya mobil elf warna biru bernopol F 7698 WB yang dikemudikan Inem bin Una, warga Kampung Simpang RT 06/02 Desa Girimukti Kecamatan Sindangbarang mengangkut sebanyak 13 imigran. Sedangkan dalam elf warna biru bernopol F 7817 WB yang dikendarai Ajat bin Apendi ditumpangi sebanyak 15 imigran.

Sementara elf warna merah dengan nopol F 7627 WB yang dikemudikan Uman bin Pahrudin, warga Kampung Palat RT 02/09 Desa Sukajadi Kecamatan Cidaun membawa penumpang 14 imigran. Sebanyak 16 orang merupakan imigran laki-laki, 6 orang anak-anak, dan 20 orang perempuan.

"Berdasarkan keterangan, para imigran ini akan menyeberang ke Pulau Christmast dari pantai selatan Cianjur. Saat ini semua imigran diamankan di Polres Cianjur untuk dilakukan pendataan dan menunggu petugas Imigrasi dari Sukabumi. Setelah itu mereka akan dikembalikan ke penampungan imigran di Bogor," katanya [KC-02/bb]**.









dok/kc
CIANJUR, [KC].- Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PADAM) Tirta Mukti Kab. Cianjur YJ kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Cianjur di Jalan Dr. Muwardi (By Pass), Kamis (23/5/2013). YJ datang ke Kejari Cianjur untuk menjalni pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsu dana operasional PDAM tahun 2007-20011.

Berdasarkan pantauan, YJ yang datang bersama istrinya, didampingi sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Melawan Kriminalisasi dan Mafia Hukum, tiba di Kantor Kejari Cianjur, jalan Dr Muwardi (By Pass) sekitar pukul 09.00 WIB. Dengan menggunakan kemeja putih, YJ langsung memasuki kantor Kejari dan langsung memasuki ruang pemeriksaan.

Sedikitnya, 16 pertanyaan yang diberikan pihak penyidik Kejaksaan kepada YJ dalam pemeriksaan kedua tersebut. “Ini pemanggilan kedua saya. Ada 16 pertanyaan yang diberikan penyidik, namun saya tidak bisa menyampaikannya, karena itu kode etik, dan proses penyelidikan sedang berlangsung,” kata YJ, usai pemeriksaan.

YJ mengaku, pihaknya siap menjalankan proses hukum dengan profesional. “Prinsifnya, kejaksaan menjalankan secara propesional, dan saya siap menghadapi masalah ini. Kalau saya bersalah, saya siap menanggung resikonya. Tapi, kalau tidak terbukti, bebaskan saya,” ujarnya.

Pihaknya mengaku, merasa yakin tidak bersalah atas tuduhan  yang ditujukan atas penyelewengan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti benar lantaran semua bukti terkait dengan dana yang dikeluarkan memiliki bukti yang cukup. Selain itu, lanjut dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah mengauditnya selama empat tahun. Hasilnya pun wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Karena itu saya mempertanyakan kepada kejaksaan tentang berapa nilai kerugian negara yang saya hilangkan selama dua tahun ini. Saya pun siap mengembalikan kerugian negara kalau ada angkanya. Itu untuk meringankan hukuman yang akan saya dapatkan nanti,” ujarnya.

Hingga pemeriksaan untuk yang kedua kalinya, YJ mengaku memang belum diberitahu jumlah kerugian negara atas kasus yang dituduhkannya. Padahal hal tersebut merupakan permintaannya kepada kejaksaan ketika dirinya ditetapkan menjadi tersangka.

“Secara hukum kejaksaan memang tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Tapi bilamana tidak disampaikan, maka akan terjadi persangkaan tidak wajar. Harusnya itu dikeluarkan agar dikonfrontasikan agar saya bisa membela diri. Tapi demi proses hukum berjalan saya menghormati panggilan dan pemeriksaan ini,” ungkapnya.

Sementara, kuasa hukum Yudi, Abdul Kholik mengatakan, tudingan yang ditujukan kepada klienya tersebut tidak terbukti terutama di mata hukum. Pasalnya selama pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan tidak ditemukan hal-hal yang bisa menjerat YJ.

“Selama kejaksaan berpegang teguh pada Permen Otda dan ketentuan mengenai tata laksana PDAM kami pastikan YJ tidak bersalah. Dalam penyampaian ketika pemeriksaan pun klien kami tidak melanggar aturan,” terangnya.

Pihaknya mendesak, pihak kejaksaan untuk segera menyelesaikan perkara tersebut. Pasalnya, sudah jelas pihak kejaksaan tidak menemukan dan memiliki bukti yang cukup untuk menjerat YJ.

“Kami yakin kejaksaan akan menghentikan perkara ini dan tidak akan sampai pelimpahan. Tentunya nantinya kami meminta SP3 terhadap YJ karena memang ada mekanismenya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Cianjur, Haerdin, menyambut baik sikap YJ yang telah bekerjasama dengan pihak kejaksaan. Dia mengaku, yakin dari hasil pemeriksaan tersebut akan mempercepat proses hukum terhadapnya.

“Nantinya apa yang disampaikan akan kami kaji terlebih dulu. Yang jelas dalam waktu dekat ini kami akan limpahkan kasus ini ke pengadilan,” kata Haerdin saat ditemui di ruang kerjanya.

Lebih lanjut, kata Haerdin, pihaknya telah mengantongi angka kerugian negara yang dituduhkan kepada YJ. Namun, pihaknya baru akan menyebut nilai tersebut ketika masuk ke ranah pengadilan nanti. Sehingga, dia yakin kasus tersebut tidak akan berhenti di tengah jalan.

“Versi pembela bisa saja berbeda, yang jelas kami memiliki bukti, saksi, dan saksi ahli untuk memajukan kasus ini ke pengadilan,” pungkasnya. [KC-02/rs]**.
CIANJUR,[KC].- Untuk menekan terjadinya penumpukan sampah dikawasan konservasi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) menggelar operasi sampah yang dilaksanakan secara serentak, Selasa (21/5/2013). Untuk mensukseskan kegiatan tersebut TNGGP menggandeng  volunteer, LSM, Pecinta alam, Forum Interpreter, Pam Swakarsa dan masyarakat sekitar hutan.

Operasi sampah di areal kawasan TNGGP itu diawali dari sepanjang jalur pendakian resort Mandalawangi sampai ke puncak dan jalur resort Gunung Gutri sampai ke alun-alun barat. Dalam kegiatan tersebut sedikitnya 100 orang dilibatkan dan dibagi beberapa kelompok.

Kepala Balai TNGGP Herry Subagiadi, mengatakan, keberadaan TGGP saat ini masih tetap berfungsi untuk perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati. Selain itu juga sebagai wahana penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya dan wisata alam.

"Sebagai wahana wisata TNGGP  setiap tahun dikunjungi oleh sekitar 60.000-80.000 orang dan sebanyak 20.000-30.000 orang merupakan pengunjung pendakian,” kata Herry.

Diakui Herry, untuk pengembangan wisata alam sejauh ini masih menghadapi persoalan diantaranya kurangnya kepedulian pengunjung dalam menjaga kelestarian lingkungan. "Seperti masih banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan sehingga sampah menumpuk disepanjang jalur dan tempat konsentrasi pengunjung seperti kawasan ari terjun, air panas, kandang batu, kandang badak, puncak gunung gede dan alun-alun Suryakancana," katanya.

Hasil dari pengkajian yang dilakukan pada 2010, rata-rata sampah di TNGGP mencapai lebih dari 500 kilogram per tahun atau sekitar 5 kilogram per hari, kotoran manusia lebih dari 15 ton per tahun atau 75 kilogram per hari.

"Untuk menekan itu semua kita telah menetapkan petunjuk teknis pendakian TNGGP, penetepan quota, memberikan penyuluhan, aksi opsih, system wajib pendampingan dan lain-lain. Kita ingin konservasi di TNGGP benar-benar bisa terjaga," tegasnya.

Pihaknya berharap, melalui kegiatan operasi bersih dapat meminimalisir penumpukkan sampah di kawasan TNGGP dan sebagai bentuk kampanye lingkungan serta memberikan ketauladanan kepada pengunjung agar selalu menjaga kawasan TNGGP dari pencemaran sampah.

"Harapan kami para pengunjung agar menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan aksi vandalisme, tidak merusak pepohonan. Intinya konservasi harus selalu dijaga tidak malah dirusak," pungkasnya [KC-02]**.
CIANJUR, [KC].- Anggota USAID (United States Agency for International Development) dari Negara Laos dan Bangladesh berkesempatan mengunjungi Pasar Tradisional Cipanas untuk melihat langsung bagaimana kondisi Pasar Tradisional Cipanas yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu pasar sehat.

Menurut Petugas Program Sosialisasi USAID Indonesia Bambang Heryanto mengatakan, anggota USAID Negara Laos dan Bangladesh sengaja mengunjungi Pasar Cipanas, untuk mempelajari kondisi Pasar Cipanas yangnantinya akan diterapkan di negara mereka masing-masing dengan program yang sama.

"Salah satu yang dipelajari diantaranya bagaimana membentuk kerjasama yang baik antara para pedagang dengan pihak pengelola pasar, termasuk masalah bagaimana cara menaikan omset para pedagang, menjaga kebersihan dan lain sebagainya," kata Bambang, Selasa (21/5/2013).

Dikatakan Bambang, selain rekannya dar Laos dan Bangladesh, turut serta rombongan dari Sulawesi Utara yang juga turut mempelajari yang nantinya akan diterapkan di pasar-pasar yang ada di Sulawesi Utara. "Rekan kita dari Laos, Bangladesh maupun Sulawesi Utara akan bersama-sama belajar dari dari pasar yang sudah melaksanakan program USAID seperti di Pasar Cipanas ini,” katanya.

Sementara Kepala Kantor Pusat Pelayanan Pasar Cipanas (KP3) Kusmiaji menuturkan, pihaknya merasa ada suatu kebanggan tersendiri ketika rekan-rekan dari Negara lain sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke kawasan Pasar Tradisional Cipanas. Apalagi kedatangan mereka untuk mempelajari apa yang ada di Pasar Cipanas untuk diadopsi dudaerahnya masing-masing.

"Jelas kita merasa ada kebanggan tersendiri. Karena Pasar Tradisional Cipanas tidak hanya dikenal di tingkat lokal tapi sudah ke mancanegara. Bahkan menurut mereka Pasar Tradisional Cipanas seperti pasar modern saja, meski prakteknya secara tradisional," katanya.

Diakuinya, dengan adanya kunjungan dari berbagai pihak ke Pasar Cipanas seperti Wakil Menteri Kesehatan, rekan-rekan USAID dari berbagai Negara dan pihak lainnya, secara tidak langsung telah memberikan motivasi tersendiri dalam melakukan berbagai upaya peningkatan diberbagai aspek di lingkup Pasar Cipanas.

"Kita juga terus berupaya memperbaiki yang kurang termasuk peningkatan pelayanan agar pengunjung lebih bertambah banyak, serta pengelolaannya dan program lainnya,” ungkapnya [KC-02]**.‬
CIANJUR, [KC].- Ratusan Ibu-ibu dan anak menggelar aksi demo ke kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengairan (PSDA-P) Kab. Cianjur, Selasa (21/5/2013). Mereka yang merupakan warga Kampung Geduk RT 01 dan RT 02 wilayah RW 09, Desa Palasari, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur tersebut menuntut Pemkab Cianjur menutup aktivitas galian pasir yang dilakukan CV. Ubersam di wilayah Tegallega Geduk karena dinilai telah merusak lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat setempat.

Dalam orasinya, mereka juga menuding pihak PSDA-P setempat diam dan tidak berani melakukan tindakan (penutupan, red). Padahal apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut jelas-jelas telah melanggar Perpres No. 114 Tahun 1999.

"Tidak ada negosiasi lagi, kami minta aktivitas galian pasir diwilayah kami ditutup. Karena aktivitasnya telah mengganggu kepentingan warga dan merusak lingkungan," kata Nurdin (48) dalam orasinya.

Keinginan warga untuk menutup aktivitas galian C dengan modus kegiatan cut and fill itu, juga ditegaskan seorang warga lainya. Asas (43), seorang warga mengaku selama ini aktivitas penambangan pasir tersebut telah menyengsarakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi galian. "Aktivitasnya berdampak pada polusi udara dan jalan menjadi rusak. Bahkan akibat debu banyak warga yang menderita gangguan pernapasan," katanya.

Dalam aksi tersebut, warga membawa berbagai spanduk dan pamplet berisi kecaman terhadap aktivitas galian C itu. Sejumlah anggota TNI/Polri tampak menjaga jalannya aksi unjukrasa yang berakhir tertib tanpa terjadi insiden.

Sementara pihak PSDA-P Kab. Cianjur saat dikonfirmasi mengaku pernah mengeluarkan rekomendasi cut and fill pertama kepada perusahaan tersebut yang berakhir tanggal 10 Oktober 2012 lalu. "Selama jeda waktu tidak ada aktivitas hampir delapan bulan hingga 13 Mei 2013," kata Kepala Seksi Bina Usaha Pertambangan dan Energi Dinas PSDAP Kab. Cianjur, Soma.

Menurut Soma, setelah masa jeda itu, kembali ada ajuan dengan menyertakan dukungan masyarakat yang ditandatangani ketua RT, pihak desa, termasuk dari kecamatan. "Ini yang menjadi dasar kami memberikan rekomendasi berdasarkan dukungan masyarakat. Hanya saja kalau memang sekarang izin cut and fill itu dijadikan untuk konsumsi pengangkutan, jelas pihak perusahaan salah. Tujuan cut and fill itu adalah untuk penataan tanah. Kita akan minta klarifikasi pihak pemerintahan camat setempat terkait persoalan ini," pungkasnya [KC-02/ft]**.
CIANJUR, [KC].- Kebakaran yang terjadi di Pasar Bojongmeron Cianjur di Jalan Moch. Ali, Senin (20/5/2013) sekitar pukul 18.30 WIB merupakan kebakaran kedua kalinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sebelumnya pada Sabtu (29/7/2008) puluhan kios di Pasar Bojongmeron juga luluh lantak terbakar.

"Kebakaran kali ini memang yang kedua kalinya dalam waktu beberapa tahun kebelakang. Kebakaran tahun 2008 lalu jauh lebih besar. Puluhan kios dilokasi pasar terbakar. Bahkan ada kios di lahan PJKA juga terbakar," kata Kepala Bidang Bina Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kab. Cianjur, Yana Muhammad Kamaludin.

Menurut Yana, kebakaran yang terjadi kali ini jauh bisa di eleminir berkat kesiapsiagaan pemadam kebakaran. Mereka patut diberikan apresiasi, berkat kerja kerasnya kobaran api yang memabakar sejumlah kios bisa dipadamkan dalam waktu kurang dari satu jam.

"Kalau penanganannya tidak cepat, bisa saja dampaknya akan lebih luas seperti kebakaran pada tahun 2008 silam," katanya.

Saat ini pihaknya tengah konsentrasi melakukan pendataan terhadap korban yang kiosnya terbakar. Selain itu juga melakukan inventarisasi kerugian yang ditimbulkan. "Kita fokus tangani korbannya dulu, baru bicara kerugian," katanya [KC-02]**.



CIANJUR, [KC].- Setelah berjuang keras, sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Cianjur sekitar pukul 19.30 WIB berhasil menjinakkan kobaran api yang meluluhlantakkan belasan kios di Pasar Bojongmeron di Jalan Moch. Ali, Senin (20/5/2013).

"Kita sudah berhasil melokalisir kobaran api, tinggal melakukan pendinginan. Kami terus menyirami bekas-bekas kebakaran agar api tidak kembali menyala," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran BPBD Kab. Cianjur Dedih Hikmayadi saat ditemui di lokasi kebakaran.

Untuk menjinakkan kobaran api, pihaknya mengerahkan seluruh armada yang dimiliki sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran. "Kita turunkan seluruhnya mobil pemadam kebakaran, dari Cipanas, Ciranjang dan dari pusat. Kita juga dibantu satu unit mobil penyuplai air dari PDAM Cianjur," tegasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kab. Cianjur, Yana Muhammad Kamaludin mengungkapkan, pihaknya belum bisa mempridiksi berapa kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran yang membumi hanguskan belasan kios tersebut.

"Kita belum bisa taksir berapa kerugiaannya. Saat ini sedang dilakukan pendataan, baik jumlah kios termasuk kerugian yang ditimbulkan. Sepertinya kalau jumlah kios sekitar belasan, pastinya menunggu hasil pendataan," katanya.

Sementara itu Kapolres Cianjur AKBP Agustri Heryanto yang ada di lokasi kebakaran, juga belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Hanya saka dugaan sementara dari arus pendek listrik. "Kita belum bisa pastikan, kita masih melakukan penyelidikan penyebab pastinya," tegasnya [KC-02]**.
CIANJUR, [KC].- Sejumlah kios di Pasar Bojongmeron Cianjur sekitar pukul 18.30 WIB, Senin (20/5/2013) terbakar. Api diduga berasal dari sebuah kios dibagian timur. Api dengan cepat membesar hingga merembet ke kios-kios lainya.

Hingga pukul 19.15 WIB, api masih menyala. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari BPBD Cianjur dikerahkan. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran (Damkar) berupaya menjinakkan api yang terus menjalar ke kios lainya.

Beberapa pedagang pemilik kios yang mengetahui adanya kebaran berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Sementara ratusan warga memadati sekitar lokasi kebakaran hanya untuk menyaksikan. Sampai berita ini diturunkan, sejumalah pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api [KC-02]**.
CIANJUR, [KC].- Setelah terkatung-katung, akhirnya kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kab. Cianjur periode 2013-2016 dibawah pimpinan Yuce Awan Safrial dilantik oleh Ketua DPD KNPI Jawa Barat Husni F. Mubarak , Senin (20/5/2013).

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh, dan perwakilan beberapa organisasi massa serta tamu undangan lainya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh menyampaikan, ucapan selamat kepada pengurus DPD KNPI Cianjur yang baru dilantik. Dia berharap mudah - mudahan dengan dilantiknya sebagai pengurus DPD KNPI Kabupaten Cianjur masa bhakti 2013 - 2016, peran DPD KNPI Cianjur dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Menurut bupati, Cianjur memerlukan tampilnya pemuda dengan semangat yang kuat, berintegritas teguh serta profesional dalam pengabdian, yang ditandai dengan adanya keteguhan akhlak, sikap berani bertanggungjawab, mengandalkan etos kerja, serta memiliki kemampuan daya saing.  Integritas teguh menjadi modal dasar bagi pemuda dalam meningkatkan semangat nasionalisme dan memperkokoh bangunan karakter menuju masyarakat makmur sejahtera, yang sanggup menghadapi tantangan kehidupan bangsa.

"Dengan jiwa kepeloporan, daya intelektualitas, dan potensi profesionalitas dalam diri pemuda, maka para pemuda akan mampu menempuh langkah ktreatif untuk menciptakan iklim yang kondusif sebagai modal utama menghidupkan sendi-sendi kekuatan masyarakat. KNPI merupakan salah satu komponen masyarakat dari kalangan pemuda yang keberadaannya telah diakui dan memiliki karakter yang kuat sebagai pengawal persatuan dan kesatuan, serta selalu berupaya melakukan pembinaan, penataan dan pembaharuan terutama dalam kaitannya mengantisipasi berbagai  perkembangan yang terjadi di masyarakat," kata Tjetjep.

Bupati juga mengharapkan, DPD KNPI Kabupaten Cianjur, dalam melaksanakan program-programnya dapat lebih menyentuh kepentingan masyarakat serta mampu  bekerjasama secara kompak dan harmonis dalam satu kesatuan dengan organisasi lainnya.

"Jadikan organisasi KNPI sebagai tempat yang strategis untuk mengadopsi bentuk karya nyata yang dilaksanakan anggotanya, sebagai perwujudan peran aktifnya dalam pembangunan. Dengan modal dasar  kebersamaan, kiranya para pengurus  beserta para anggotanya dapat tampil terdepan dalam menggalang persatuan dan kesatuan tanpa memandang etnis dan golongan, namun tetap dalam wadah negara kesatuan republik indonesia," tegasnya.

Mudah-mudahan lanjut bupati, peran DPD KNPI Kabupaten Cianjur dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur dapat terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. "Insya Allah dengan kebersamaan kita semua, harapan untuk mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera dan berakhalakul karimah akan dapat terwujud," harapnya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Cianjur, Yuce Awan Safrial didampingi Wakil Ketua Andri Budiman, memaparkan, pasca pelantikan dilanjutkan dengan orientasi bagi pengurus yang baru dilantik. Sedangkan pelaksanaan orientasi di kantor DPD KNPI Cianjur. “Kami berharap pengurus yang berjumlah 180 orang ini, bisa menjalankan program kerjanya, untuk kemajuan pemuda di Cianjur,” imbunya. [KC-02]**
CIANJUR, (KC).- Penerimaan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Cianjur dipersoalkan. Pasalnya sejumlah pelamar mengaku digugurkan saat memasukkan berkas administrasi ditingkat Kab. Cianjur. Padahal mereka mengaku melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana persyaratan calon pendamping PKH.

Seperti yang diungkapkan Feri Harimansyah, pelamar calon pendamping PKH yang tidak lolos pada tahap seleksi administrasi. Dia mengaku sangat kecewa dengan sikap Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur yang terkesan lempar tangan ke Provinsi Jawa Barat.

"Kami pernah datang ke bagian sosial untuk mempertanyakan alasan kami tidak lulus pada tahap administrasi. Jawaban yang kami peroleh bahwa semua itu kewenangan provinsi, karena Kabupaten sifatnya hanya menyampaikan. Tapi saat kami konfirmasi ke provinsi, pihak provinsi malah mempersilahkan menanyakan ke pihak Kabupaten, alasannya provinsi hanya mendapatkan rekomendasi nama-naman saja, karena yang tahu persis adalah pihak kabupaten, mana yang benar," kata Feri saat ditemui, Senin (20/5/2013).

Feri yang merupakan mantan pendamping PPA-PKH tahun 2012 itu heran alasan pihak Dinas khususnya bagian sosial yang terkesan tebang pilih dalam meluluskan tahap administrasi. "Kalau kami tidak lulus saat mengikuti tes tertulis, kami semua menerima, karena itu nilai. Tapi ini baru penyampaian berkas administrasi sudah di gagalkan, apalagi administrasi yang kita sampaikan lengkap," katanya.

Pihaknya menduga ada konspirasi dalam penerimaan calon pendamping PKH 2013 di Kab. Cianjur. "Dugaan kami ada kekuatan besar dibalik penerimaan calon pendamping PKH di Cianjur ini. Bayangin saja dari pelamar sekitar 150 orang yang diluluskan dalam tahap seleksi administrasi cuma 30 orang. Sementara kuotanya sebanyak 6 orang untuk Kec. Haurwangi dan Takoka," tegasnya.

Untuk itulah pihaknya bersama beberapa pelamar yang tidak diluluskan dalam tahap administrasi akan menyampaikan pengaduan ketidak adilan ini ke Kementerian Sosial. "Kita akan adukan masalah ini, mudah-mudahan ada tindak lanjutnya sesegera mungkin. Kalau tidak akan selamanya ketidak adilan itu akan berlangsung dilingkup penerimaan PKH di Cianjur," katanya.

Sebelumnya Kapala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kab. Cianjur Rohman pernah mengaku bahwa masalah penerimaan PKH ini Kab. Cianjur hanya sebatas menyampaikan ke provinsi setelah memeriksa kelengkapan berkas pelamar.

"Kami semua sampaikan ke provinsi nama-nama calon pendamping PKH yang menyampaikan lamaran dan sesuai dengan persyaratan. Yang menentukan kelulusannya itu pihak provinsi, kami hanya menyampaikan saja," kilah Rohman (KC-02)**.
no image
CIANJUR, (KC).- Arsip dokumen milik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM)Kabupaten Cianjur, terancam rusak dan terbakar akibat minimnya tempat penyimpanan. Kalaupun ada kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak sebagai tempat penyimpanan dokumen penting.       

Berdasarkan pantauan, ribuan arsip berbagai perijinan itu terlihat berserakan dibeberapa tempat. Tidak semua arsip penting itu tersimpan didalam lemari. Kondisi tersebut sangat rentan untuk rusak bahkan hilang. 
           
Salah seorang staf perizinan Rohman Efendi mengatakan, ruang arsip yang ada saat ini sudah penuh dengan seluruh domuken perijinan seperti SIUP Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Gangguan (HO), IMB, serta Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
           
"Kalau ditanya jumlahnya pasti ribuan. Karena setiap tahunnya ada saja arsip yang masuk. Sementara ruangannya atau tempat penyimpanannya kurang, sehingga terpaksa sebagian lagi di simpan di luar, ditumpuk-tumpuk di atas lemari,” terangnya.
           
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemkab Cianjur, Endang Suhendar mengaku, meski kondisinya memprihatinkan, pihaknya menyiapkan back up dokumen. Hal itu dilakukan untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Kita tidak menampik, memang sarana dan prasarana yang kita miliki saat ini sangat berkurang. Apalagi bangunan yang kita pakai saat ini saja sebenarnya milik Dinas Pendidikan," kata Endang.

Kendati sarana dan prasaranya terbatas, pihaknya tetap berupaya agar arsip atau dokumen yang disimpanya dalam kondisi aman. Pihaknya mengaku telah mengajukan penambahan sarana dan prasarana, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala.
           
"Idealnya satu jenis dokumen perijinan, disimpan dalam satu lemari atau bisa itungan pertahun dokumen yang masuk. Selain memback up dokumen yang ada, antisipasi lain untuk menjaga dokumen dilakukan dengan pemeriksaan sebulan sekali agar diketahui kondisinya," katanya (KC-02/rs)**.
no image
CIANJUR, (KC).- Komite Independent Pemantau Pemilih (KIPP) Kabupaten Cianjur menemukan sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) masih terdaftar sebagai pendamping program keluarga harapan (PKH) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Padahal tahapan perbaikan persyaratan bacaleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2014 akan berakhir tiga hari lagi atau tepatnya 22 Mei.

Sekretaris Jendral (Sekjen) KIPP Kabupaten Cianjur, Irhan Ari Muhammad, mengatakan, berdasarkan aturan pendamping PKH tidak diperbolehkan menjadi calon legislatif selama statusnya belum dicopot. Namun pada kenyataannya tercatat ada sekitar 11 bacaleg dari sejumlah partai peserta pemilu masih berstatus menjadi pendamping PKH dan PNPM. 
Pihaknya meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur untuk tegas dalam menangani persoalan tersebut sebelum memasuki tahapan berikutnya.

"Desakan kami ke KPU Kabupaten Cianjur mempertimbangkan persoalan tersebut atau lebih tegasnya langsung saja mendiskualifikasi bacaleg yang masih terikat kontrak menjadi pendamping PKH atau PNPM. Kalau aturannya sudah jelas, menunggu apa lagi,” katanya.

Irhan mengatakan, secara etika politik pendamping PKH dan PNPM tersebut sudah mengkhianati masyarakat. Menjadi pendamping PKH dan PNMP dijadikan sebagai batu loncatan untuk bermain di wilayah politik. "Fenomena pendamping PKH yang ikut menjadi bacaleg menunjukan bahwa mereka sebatas sebagai job seeker,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Irhan, menjadi anggota legislatif diasumsikan sebagai pekerjaan yang bisa meraup keuntungan ekonomi. Hal tersebut, yang berbahaya sejati politik adalah ruang pengabdian dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih baik. "Hal ini menunjukan nilai integritas yang dimiliki mereka sangat minim," katanya.

Ketua KPU Cianjur, U. Awaludin, membenarkan jika sejumlah bacaleg masih ada yang terdaftar sebagai pendamping program keluarga harapan (PKH) dan PNPM. Namun, pihaknya hanya bisa menunggu sikap tegas dari lembaganya masing-masing.
"Kami telah mendapatkan surat edaran dari KPU bernomor 315/KPU/5/2013 tanggal 6 Mei 2013 untuk menunggu sampai 1 Agustus sikap personal dan lembaga di mana keduanya memiliki keterkaitan,” katanya.

Awaludin meminta, lembaga yang menjadi tempat para pendamping PKH dan PNPM untuk segera bersikap tegas. Pasalnya, secara aturan, pendamping PKH dan PNPM memang tidak boleh mencalonkan diri menjadi bacaleg selama masih terikat dengan lembaganya. "Yang jelas masalah ini merupakan persoalan internal. Yang terpenting ini tidak akan mengganggu tahapan selanjutnya, yakni tahapan verifikasi berkas perbaikan," katanya (KC-02/rs)**.
no image
CIANJUR, (KC).- Ribuan anggota Gerakan Reformis Islam (Garis) mengancam akan mengepung kediaman Eyang Subur dalam waktu dekat ini untuk mengambil Ani istri ke 7 Eyang Subur jika tidak dikembalikan ke orang tuanya. Hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garis H. Cep Hernawan mengatakan, langkah pengepungan rumah Eyang Subur di Jakarta itu akan dilakukan menunggu hasil upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Cianjur dalam menindak lanjuti permintaan bantuan orang tua Ani. Jika tidak ada kejelasan langkah pengepungan akan dilakukan.

"Kita akan kerahkan ribuan anggota Garis Jawa Barat untuk mengepung kediaman Eyang Subur, biar dia tidak bisa kemana-mana sampai Ani diserahkan kepada orang tuanya. Kita tidak akan main-main, karena Abi dan Eyang Subur tidak ada pernikahan, mau nikah bagaimana orang tuanya selaku wali tidak pernah menikahkan," kata Cep Hernawan saat ditemui di kantor P2TP2A Kab. Cianjur, Minggu (19/5/2013).

Menurur Cep Hernawan yang juga pengusaha barang bekas itu, tindakan Eyang Subur yang memiliki istri lebih dari empat orang itu melanggar syariat islam. "Islam mengajarkan istri itu tidak boleh lebih dari empat, makanya kita akan ambil istrinya yang tiga kita kembalikan ke orang tuanya walau itu dengan jalan paksa," katanya.

Ade Junaedi (57) ayah dari Ani istri Eyang Subur yang ke 7 berharap anaknya tersebut bisa segera pulang kembali kerumahnya. Karena semenjal mengaku dinikahi Eyang Subur pada tahun 2005 lalu, Ani tidak pernah pulang kerumah.

"Selaku orang tua saya berharap anak saya bisa kembali, karena saya tidak pernah menikahkan dengab Eyang Subur. Saya hanya pernah diminta ijin kalau dia akan menikah, dan saya tidak pernah mengijinkan saat tahu dia akan dinikahi oleh Eyang Subur," kata Ade saat ditemui terpisah.

Dikatakan Ade, anaknya Ani yang memiliki nama lengkap Anisa itu pergi meninggalkan rumah saat baru lulus SMP diajak oleh bibinya ke Jakarta. Dari situlah Ani dikenalkan dengan Eyang Subur yang akhirnya menikahinya. "Saya sebenarnya sudah beberapa kali ketemu Eyang Subur dirumahnya. Tapi selalu saja saya tidak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan dia. Mulut ini seperti terkunci," katanya.

Sementara itu Adi Bing Slamet yang turut hadir di kantor P2TP2A tidak lain untuk memberikan support kepada orang tua Ani yang tengah berupaya untuk mendapatkan anaknya kembali. "Saya datang untuk memberikan support kepada kang Ade (orang tua Ani). Beliau yang pegang kunci, kita akan kawal termasuk fatwa MUI juga," kata Adi.

Adi juga menganggap bahwa pernikahan Ani dengan Eyang Subur orang tuanya Ani di kecoh oleh Eyang Subur. Saat pertama dikasih tahu Ani akan menikah tapi setelah itu ternyata sudah menikah. "Eyang Subur itu sekarang sepertinya berupaya mengalihkan masalahnya dengan ura-pura mencalonkan diri jadi presiden segala. Kita laporkan dia dengan tuduhan pasal berlapis-lapis," katanya (KC-02)**.


CIANJUR, (KC).- Puluhan perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur, melakukan aksi unjuk rasa ke Direksi RSUD Cianjur, Jum'at (17/5/2013). Mereka mempertanyakan kepindahan tiga perawat ke institusi lain tanpa ada sebab permasalahannya.           

Aksi yang dilakukan puluhan perawat IGD RSUD tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap tiga orang perawat yang dipindahkan. Ketiga perawat tersebut adalah Kepala IGD RSUD Sonson Buschori, Perawat Pengawas Dendi Kurniadi, dan Pengawas Perawat Toto Hermawan.
           
Aksi para perawat tersebut dilakukan secara spontan dan tidak berlangsung lama. Mereka melakukan sekitar pukul 13.00 WIB di depan IGD dan kantor direksi, dengan memasang beberapa bendera kuning, bentuk keprihatinan dan sekaligus berduka atas kepindahan tanpa sebab rekan mereka. Bahkan, akibat aksi para perawat tersebut pelayanan di IGD sempat terganggu lantaran adanya aksi.

"Informasi sangat mendadak, kami baru tadi mengetahui kalau kepala ruangan IGD dipindahkan ke Instansi lain. Tanpa ada sebab apapun, sehingga kami perawat di IGD ingin mempertanyakan ke direksi melalui aksi yang kami lakukan," kata salah seorang perawat IGD RSUD Cianjur, Siti Nurhajar.

Pemindahan terhadap karyawan memang kebijakan direksi. Namun, hal tersebut harus adanya peninjauan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan. "Ini tidak sebab musabab yang jelas, tiba-tiba dipindahkan begitu saja tanpa ada permasalahan atau sebab yang jelas," katanya.

Bersama perawan lainya, pihaknya  meminta pertanggungjawaban ke pihak direksi RSUD Cianjur, dan mempertanyakan permasalahan tersebut. "Apa yang kami lakukan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada kepala IGD sekarang, karena dia (Sonson) bagus, dan solidaritas kepada teman-teman juga baik. Pokoknya kami menuntut Pak Sonson tidak dipindahkan dari tempatnya bekerja," tegasnya.

Jika tuntutan para perawat tidak dikabulkan oleh pihak direksi, bersama rekan dan perawat lainnya akan melakukan aksi dan mogok kerja besar-besaran, sampai tuntutannya dikabulkan. "Kalau tidak ada tindakan lebih lanjut, apa boleh buat kita akan mogok kerja besar-besaran,” katanya.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, pemindahan yang dilakukan direksi RSUD Cianjur kepada tiga perawat senior tersebut dikarenakan ketiganya masuk ke dalam Tim Suka Rela (TSR). "Mereka di mutasi tanpa jelas kesalahannya. Tanpa ada proses koreksi dari atasan, tanpa ada kesempatan pembelaan," tegas salah seorang dokter di RSUD Cianjur, yang enggan disebutkan namanya.

Menurut dokter tersebut, kini di RSUD Cianjur, ada orang-orang yang tengah mengawasi perawat ataupun karyawan yang terlihat vokal. "Ada orang yang sengaja melakukan pengawasan. Mereka berusaha menghancurkan tali silaturahmi untuk kepentingan pribadi dan golongan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Cianjur, Rudi Rudiyana membenarkan jika tiga orang perawat di RSUD Cianjur dilakukan mutasi. "Memang benar ada mutasi, dan mutasi ini memang mendadak," katanya singkat tanpa mau menyebut alasannya (KC-02/rs)**.
CIANJUR, (KC).- Kabupaten Cianjur, menerima penghargaan peringkat pertama kinerja pemungutan dan pengelolaan adminsitrasi PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaaan (P2) Tahun 2012 tingkat Provinsi Jawa Barat.  Kabupaten Cianjur dinilai memiliki kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB cukup baik.           

Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan, atas partisipasi masyarakat di Kabupaten Cianjur, dalam pembangunan daerah yang diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB, serta kerjasama dan bantuan semua pihak dalam pemungutannya. Sehingga, untuk pertama kalinya Kabupaten Cianjur meraih Peringkat Pertama dalam Kinerja Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaaan Tahun 2012 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada seluruh masyarakat Cianjur utamanya yang bayar pajak bumi dan bangunan (PBB), sehingga Kabupaten Cianjur bisa memperoleh penghargaan yang membanggakan ini. Semua ini untuk masyarakat Cianjur," kata Tjetjep, Jum'at (17/5/2013).

Pihaknya menghimbau, seluruh elemen masyarakat untuk selalu taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Karena, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Cianjur. "Pembayaran pajak yang lancar tentu akan memperlancar juga pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas yang berguna untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Cianjur," katanya.

Pemberian penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat pada acara penyerahan penghargaan atas kinerja pengelolaan pemungutan dan administrasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2012 kepada Kabupaten/Kota Madya se-Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, Jum'at (17/5/2013).
           
Berdasarkan data yang ada realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2012 di Kab. Cianjur tercatat sebesar Rp. 34,7 milyar atau 205% dari rencana penerimaan sebesar Rp. 16,9 milyar, mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 1,8 milyar atau 5,5% dari tahun 2011.

Rencana penerimaan (target) PBB P2 Kabupaten Cianjur Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak tercatat sebesar Rp57,6 milyar naik sebesar Rp40,7 milyar atau 241% , hal tersebut bila dibandingkan dengan rencana penerimaan tahun 2012.
           
Sementara itu, Kepala Dinas Perpajakan Daerah (Disperda) Kabupaten Cianjur, Dadan Harmilan mengatakan, persiapan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah, saat ini Pemkab Cianjur telah mempersiapkan berbagai aspek, diantaranya Perda, SOP, peraturan lainnya, penyesuaian kelembagaan, SDM, sarana prasarana, teknologi, serta kerja sama dengan perbankan dan pihak terkait lainnya.

"Kita melakukan persiapan ini dilaksanakan dengan serius dan hati-hati, karena objek pajak PBB-nya mencapai lebih dari 1 juta objek pajak, serta sebaran wilayah administratif yang luas mencakup 32 kecamatan, 6 kelurahan, dan 354 desa," tandasnya (KC-02)**.
CIANJUR, (KC).- Banjir bandang menyergap sepanjang jalan raya Ciherang, Desa Ciherang, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jum'at (17/5/2013). Puluhan kendaraan yang melintas terjebak diantara genangan banjir yang arusnya cukup deras. Bahkan ada diantaranya kendaraan yang mogok lantaran nekat menerjang tingginya luapan banjir di jalan raya nasional itu.

Banjir yang terjadi di jalan raya itu terjadi setelah kawasan wisata Cipanas Kab. Cianjur diguyur hujan deras beberapa waktu lamanya. Curah hujan yang tinggi itu rupanya tidak tertampung dalam aliran sungai dipinggir Jalan Ciherang. Akibatnya airpun meluap kejalan yang kondisinya menurun.

Deras air membuat sejumlah kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Air juga sebagian masuk kerumah warga yang posisinya dibawah jalan. Untuk menghalanginya sejumlah warga yang rumahnya berada dibawah jalan berupaya memasang tanggul dengan tanah yang dimasukkan kedalam karung.

"Kalau hujan deras dan berlangsung lama kondisinya memang seperti ini. Sungai kecil yang ada disamping jalan Ciherang itu tidak muat menampung air. Apalagi aliran sungainya juga sudah menyempit dan dangkal. Pasti saja airnya akan meluap jika terjadi banjir," ujar Ujang Asep (40) sopir angkot Cianjur-Cipanas.

Setiap kali terjadi banjir bandang, para sopir harus ekstra hati-hati dalam mengendari kendaraanya. Kalau tidak bisa-bisa terperosok atau kendaraanya mogok kemasukan air. "Banjir kali ini terbilang paling besar, air yang ke jalan juga sangat deras. Orang dewasa saja bisa hanyut, apalagi kalau anak-anak," katanya.

Sementara itu berdasarkan informasi, pada waktu hampir bersamaan seorang warga Cibeurem bernama Aisyah (35) hanyut terbawa derasnya sungai Cianjur. Korban terbawa arus saat tengah membetulkan pipa saluran air didekat rumahnya persis dekat jembatan perbatasan wilayah Desa Cibereum dengan Desa Cijedil Kec. Cugenang.

"Informasinya korban sedang ngebetulin pipa air kerumahnya dibawah jembatan. Tapi entah kepleset atau tiba-tiba datang air besar hingga terbawa arus. Saat ini masih dalam pencarian. Menjelang sore korban belum ditemukan dan pencarian dihentikan akan dilanjutkan besuk pagi," kata Kepala Desa Cibeureum, Kec. Cugenang Acep Kurnia. (KC-02)**.

CIANJUR, (KC).- Komisi Penangglangan Aids (KPA) Kab. Cianjur, selain sebagai perencana dan pelaksana program diharapkan juga mampu menjadi motor penggerak untuk setiap lembaga lainnya yang ada ci Cianjur dalam melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan AIDS di Kab. Cianjur.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Cianjur H. Suranto disela kegiatan sosialisasi penanggulangan dan bahaya penyakit HIV/AIDS di Penginapan Dayang Sumbi Jalan Raya Bandung, Sadewata, Kamis (16/05/2013).

Berdasarkan data dari KPA Pusat bahwa perkembangan epidemi yang meningkat di awal tahun 2000-an telah ditanggapi dengan keluarnya Peraturan Presiden nomer 75 tahun 2006 yang mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang paling cepat (UNAIDS, 2008). Kementerian Kesehatan memperkirakan, Indonesia pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup dengan HIV dan AIDS dibandingkan pada tahun 2008 (dari 277.700 orang menjadi 813.720 orang).

KPA Cianjur telah menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan program HIV/AIDS tahun 2013. Keberadaan Voluntary Counseling and Testing (VCT)  di Kab. Cianjur telah  melaksanakan konseling di 10 puskesmas dan di dua rumah sakit diantaranya RSUD Cianjur dan RSUD Cimacan, Kec. Cipanas.

Hal itu dilakukan tidak lain untuk menekan penularan dan memberikan pemahaman bahaya penyakit HIV AIDS kepada semua lapisan masyarakat Cianjur. "Para penderita HIV/AIDS diharapkan mau terbuka kepada para konselor dan tentunya para  konselor juga harus mampu meyakinkan bahwa pasien yang melakukan pemeriksaan tidak perlu khawatir, malu, ataupun takut, karena kerahasiaan pasien sangat dijamin," kata Wakil Bupati Cianjur H. Suranto.

Dikatakan Suranto, saat ini jumlah penderita AIDS lebih banyak diderita oleh kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT). Bahkan lebih banyak daripada penderita dari kalangan wanita pekerja seks. Berdasarkan data dari KPA Cianjur tahun 2013 ini penderita hiv aids di Kabupaten Cianjur  bertambah sekitar 17 orang.

"Fenomena ini sangat menghawatirkan dan perlu penindakan sosialisasi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Upaya pemerintah untuk menyikapi bagi penderita yang membutuhkan perawatan diberikan secara gratis terutama untuk penderita yang sudah parah," katanya (KC-02)**.
CIANJUR, (KC).- Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh terancam digugat oleh pihak rekanan yang merasa dirugikan saat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan pemeliharaan gedung rumah dinas Bupati Cianjur, senilai Rp 1 miliar. Hal yang sama juga akan menimpa panitia lelang.

Bupati dianggap oleh pihak rekanan telah melakukan pembiaraan atas ketidak becusan pihak panitia pengadaan yang menetapkan calon pemenang.

Menurut Perwakilan CV Jayapatra Abadi, Taofik Hediat mengatakan, panitia pengadaan pemeliharaan gedung rumah dinas bupati tidak mengikuti pada Perpres Nomor 54/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70/2012 dan Perka LKPP Nomor 18/2012 tentang E-Tendering lampiran Perka LKPP.

Pihaknya menganggap telah terjadi kekeliruan terhadap penetapan calon pemenang tender yang dimenengkan oleh PT. Hapesindo Omega Penta. "Sudah jelas panitia lelang pada tanggal 8 Mei 2013 dengan pengumuman pelelangan gagal pekerjaan pemeliharaan gedung tempat tinggal tahap I Nomor 19.PPBJ/SETDA/PGTT/V/2013 telah mengumumkan gagal lelang dikarenakan sanggahan dari peserta dinyatakan benar. Semestinya setelah diumumkan pelelangan gagal, tidak ada lagi tahapan selanjutnya. Kalaupun ada adalah pengumuman lelang ulang dengan panitia baru," katanya.

Adanya pengumuman tersebut menurut pandangan Taofik, semestinya CV. Jayapatra Abadi diumumkan sebagai pemenang lelang karena evaluasi yang dilakukan mengenai surat penawaran yang dipersoalkan pihak panitia, tidak terbukti dan tidak bisa digugurkan. Namun pihak panitia melakukan evaluasi ulang mencari kesalahan lain dan menemukan jaminan penawaran tidak sah.

"Inilah yang menjadi persoalan lain, makanya kami juga mempertanyakan apakah benar panitia itu mengantongi sertifikat menjadi panitia. Mengurusi hal semacam ini saja tak becus," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum CV. Jayapatra Abadi, Karnaen mengatakan, panitia lelang sudah jelas merugikan klienya dan bupati seperti membiarkan persoalan ini terjadi. Makanya dia akan menggugat Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh, karena diduga kuat telah terjadi rekayasa dalam proyek pendopo Cianjur itu.

"Informasi yang kami dapatkan kalau lelang tersebut telah di “setting“ untuk calon sebelumnya, sehingga proses lelang tender tidak berjalan fair dan penuh dengan kecurangan. Kejadian seperti ini tidak bisa didiamkan begitu saja," katanya (KC-02)**.
CIANJUR, (KC).-  Sebanyak 13 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 55 jiwa di Kampung Sukasirna RT 05/RW 02, Desa Cibanteng, Kec. Sukaresmi, Kab. Cianjur terpaksa harus diungsikan ketempat yang lebih aman akibat terjadi pergeseran tanah seluas 21 hektar di wilayah kampung tersebut. Kini mereka tinggal dibeberapa rumah warga dan sanak saudaranya.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa pergeseran tanah yang terjadi di wilayah Desa Cibanteng, Kec. Sukaresmi itu diperkirakan terjadi pada Selasa (14/5/2013) sore setelah sebelumnya diguyur hujan lebat. Tiba-tiba tanah yang berbukit itu bergeser hingga sampai ke areal persawahan.

Beruntung tidak ada korban jiwa, karena masyarakat yang tinggal di kampung tersebut sudah menyelamatkan diri. "Kejadiannya tidak diketahui persis, tapi setelah hujan deras pada Selasa sore. Warga yang tinggal di kampung itu sudah mengosongkan rumahnya, sehingga tidak sampai terjadi korban jiwa," kata Kepala Desa Cibanteng Mohammad Ali Gunawan saat dihubungi, Kamis (16/5/2013).

Dikatakan Ali, selain merusak 13 rumah warga dan hektaran sawah, pergerakan tanah itu juga merusak sebuah bangunan masjid. "Kalau rumah warga yang rusak sudah pada dibongkar. Rumahnya juga kebanyakan rumah dari panggung atau semi permanen," katanya.

Ke 13 KK yang rumahnya rusak terkena pergerekan tanah sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ada beberapa diantaranya yang tinggal di sanak saudaranya atau ditetangga. "Kalau kerugian dari peristiwa pergerakan tanah itu kami belum bisa menghitung secara pasti. Tapi semuanya sudah kami laporkan baik ke pemerintah kecamatan atau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Cianjur," jelasnya.

Camat Sukaresmi Asep Kusmana Wijaya mengatakan, pergerakan tanah itu terjadi tidak sekaligus.Hanya saja puncaknya terjadi pada Selasa (14/5/2013) sore. "Kelau pergerakan tanahnya sebenarnya sudah terjadi sejak seminggu lalu, tapi sedikit. Makanya melihat kondisi seperti itu masyarakat sudah tahu diri dan mengosongkan rumahnya," kata Asep.

Para korban yang rumahnya rusak akibat pergeseran tanah sudah ditempatkan pada tempat yang aman. Mereka juga sudah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah daerah melalui BPBD Cianjur. "Tadi (kemarin-red) bantuan sembako sudah didistribusikan kepada para korban yang rumahnya rusak," kata Asep.

Diakui Asep, tempat tinggal para korban pergeseran tanah masuk dalam kategori daerah rawan terjadi longsor. Sehingga perlu dilakukan relokasi bagi warga yang tinggal di areal pergerakan tanah itu.

"Kita akan usulkan ke pemerintah agar mereka yang menjadi korban pergeseran tanah ini tempat tinggalnya direlokasi. Karena kalau tidak itu sangat berbahaya. Memang ada lahan desa yang cukup luas, tapi kondisinya juga tidak jauh berbeda, tidak layak untuk pemukiman. Perlu tempat lain yang lebih aman," katanya (KC-02)**.
CIANJUR, (KC).- Aksi tawuran antar pelajar kembali terulang di Cianjur, Rabu (15/5/2013). Kali ini dilakukan oleh belasan siswa Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) ternama di Cianjur. Mereka terpaksa diamankan pihak oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari tangan para siswa tersebut, Polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam yang dipakai untuk tawuran, diantaranya golok, gir, dan gergaji.

Kabag Ops Polres Cianjur, Kompol Gatot Satrio Utomo mengatakan, aksi tawuran yang dilakukan oleh para pelajar tersebut diketahui oleh anggota polisi dari Sat Shabara Polres Cianjur yang tengah melakukan patroli rutin untuk pencegahan premanisme di Cianjur. Saat tengah patroli itulah tepatnya di Jalan HOS Cokroaminoto, terlihat belasan pelajar dengan menggunakan berbagai benda tengah melakukan tawuran.

"Saat anggota kami tengah berpatroli itulah terlihat belasan pelajar saling kejar-kejaran. Tanpa membuang waktu para pelajar itu kita tangkap. Apalagi saat kita tangkap ada yang kedapatan membawa senjata tajam. Mereka langsung kami amankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya," kata Gatot.

Para pelajar yang berhasil diamankan mencapai 15 pelajar. Dua diantaranya akan dilakukan penahanan karena melanggar undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 kedapatan membawa senjata tajam. "Dua pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam kami periksa secara intensif. Kami akan memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Menurut Gatot, selain akan menahan dua pelajar, pihaknya juga telah mengantongi satu orang pelajar yang menjadi daftar pencari orang (DPO) lantaran pelajar tersebut berhasil kabur. "Namanya sudah kami identifikasi, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah," katanya (KC-02)**.