April 2014
CIANJUR, [KC].- Tiga tewas pada sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan truk pengangkut pralon dengan sebuah angkot jurusan Cipanas-Puncak di Jalan Raya Puncak Kampung Pengkolan RT 01/03 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Selasa (29/4/2014).

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, kecelakaan yang merenggut korban jiwa tersebut bermula saat kendaraan truk pengangkut paralon melaju dari arah Puncak mengarah ke Cipanas. Ketika memasuki jalanan yang menurun, diduga rem truk tidak berfungsi atau blong.

Sopir truk berupaya mengendalikan kendaraanya, karena jalan menurun dengan tikungan tajam, sopir mengalami kesulitan dan akhirnya menabrak kendaraan angkot yang datang dari arah berlawanan. Truk masih melaju dan menabrak sebuah warung yang ada dipinggir jalan hingga akhirnya terjungkal ke jurang sedalam lima meter.

"Benturan cukup keras, hingga membuat bodi kendaraan angkot ringsek dan kendaraan truk juga mengalami rusak parah setelah menabrak warung dan terjungkal ke jurang," kata Indra (30) seorang saksi mata saat dihubungi, Selasa (29/4/2014).

Menurut Indra, kendaraan angkot yang ditabrak kondisinya ringsek. Bahkan sopir truk yang belakangan diketahui bernama Udin (40) warga Kampung Puncak tewas ditempat.

"Yang meninggal ada tiga orang, satu sopir angkot bernama Udin, karyawan Hotel Puncak Pass bernama Ika (22) dan seorang lagi belum dikenal," kata Indra yang merupakan staf Desa Ciloto Kecamatan Cipanas itu.

Korban tewas maupun luka dalam kecelakaan tersebut selanjutnya dilarikan ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan penanganan medis. [KC-02]***.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].-  Ketua KPU Kabupaten Cianjur, U. Awaludin, membantah jika ditangkap Polda Jabar atas tuduhan telah melakukan praktik jual dan beli suara. Menurutnya, kabar penangkapannya beredar pada Sabtu itu merupakan berita bohong.

"Itu tidak benar, Seharian penuh saya di rumah. Itu hoak," ujar Awaludin ketika dihubungi melalui telpon selulernya, Senin (28/4).

Pihaknya juga enggan mengomentarai adanya foto yang beredar mirip seperti dirinya bersama seorang wanita. Hanya saja ia menilai jika beredarnya foto tersebut merupakan serangan politik yang ditujukan kepadanya.
"Saya tidak mau membahas foto itu, sekarang kita bicara pemilu saja," kata awal yang mengaku tengah berada di KPU Jawa Barat melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu.

Berdasarkan pengamatan, foto yang belakangan beredar di media sosial itu dengan jelas menggambarkan seorang wanitia muda mengenakan baju motif bunga memeluk orang yang mirip Ketua KPU Cianjur dari arah samping kanan sambil tersenyum. Sementara orang yang mirip Ketua KPU Cianjur itu mengenakan topi hitam dan kaos warna putih dengan corak biru ditengah duduk setengah bersila dengan senyuman lebarrnya terlihat santai. Ditangan kirinya juga terlihat menggenggam hand phone. [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Isu tidak sedap belakangan mulai menerpa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur, U. Awaludin pasca penetapanura Pemilihan Umum Anggota DPR, DDPD dan DPRD tahun 2014 tingkat Kabupaten Cianjur. Salah satunya mengenai beredarluasnya foto mesra orang yang mirip Ketua KPU bersama seorang wanita. Selain itu kabar ditangkapkapnya Ketua KPU oleh jajaran Polda Jawa Barat (Jabar) atas dugaan jual beli suara senilai Rp 1 miliar juga sempat santer beredar.

Anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur, Ahmad Anwar, mengaku, sempat terkejut ketika melihat foto pria yang menyerupai ketua KPU Kabupaten Cianjur bersama seorang wanita muda. Ia pun mengaku masih ragu dan tidak percaya jikapun benar foto tersebut merupakan Ketua KPU Kabupaten Cianjur.

"Dalam foto itu terlihat pria yang mirip Ketua KPU itu mengenakan topi hitam dan tersenyum. Senyumnya itu sangat mirip meski wajahnya terlihat agak hitam," kata Ahmad mengomentari foto yang juga sudah beredar media sosial itu, Senin (28/4).

Menurut Ahmad, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Panwaslu Kabupaten Cianjur harus segera melakukan klarifikasi hal tersebut. Sebab bukan tak mungkin foto itu bisa menjadi pelemahan KPU Kabupaten Cianjur untuk menjadi penyelenggara pemilu yang jujur, bersih, dan adil.

"Tidak menutup kemungkinan foto itu menjadi salah satu bagian penyebab terjadinya kekisruhan Pileg. Atau barangkali kejadianya seelum pileg dan menjadi alat untuk menekan Ketua KPU Cianjur. Walapun foto itu baru beredar akhir-akhir ini," katanya.

Tidak hanya masalah foto, Ahmad juga mengaku mendengar kabar jika Ketua KPU Kabupaten Cianjur ditangkap Polda Jabar pada Sabtu (26/4). Kabar itu diketahuinya setelah mendapatkan broadcast, pesan singkat, dan kabar dari warga di Kabupaten Cianjur.

"Isu akan ada peangkapan itu sebenarnya sudah santer terdengar pada malam rapat pleno KPU di Gren Hill. Dikabarkan akibat terjadinya transaksional jual dan beli suara senilai Rp 1 miliar yang dilakukan ketua. Tapi itu belum terbukti semuanya," ujar Ahmad  [kC-02/tmg]***.
CIANJUR, [KC].-  Dengan selalu memelihara lingkungan sekitar perbukitan dan bantaran sungai, kita dapat menikmati hidup bersama alam tanpa harus merusak alam itu sendiri.  Alam dan bencana tidaklah akan memberikan musibah apabila kita semua senantiasa terus menjaga kelestarian hutan dan sungai.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Cianjur, dr. H. Suranto, saat
meninjau beberapa jembatan yang merupakan akses utama warga desa antara desa Neglasari yang berbatasan dengan desa Sukaratu di Kecamatan Bojongpicung, kemarin. Turut mendampingi Suranto, Camat Bojongpicung, Hendri Prasetyadhi serta Kepala Desa Neglasari, Onang Sobandi serta perwakilan Dinas Bina Marga, Oscar Rinaldi.

"Tidak hanya jembatan rusak, longsoran yang diawali hujan deras mengakibatkan retakan tanah dan mengakibatkan longsor menimpa rumah warga sekitar. Warga yang rumahnya tepat dibantaran sungai untuk selalu saling mengingatkan agar tidak membuang sampah ke sungai atau kali  dan memperhatikan luapan air sungai serta perlu memikirkan kembali dampak dari penggunaan bantaran sungai untuk membuat atau mendirikan bangunan atau rumah tinggal," kata Suranto.

Kades Neglasari mengakui, fasilitas jalan untuk memudahkan aktivitas warga desa menjadi sedikit terhambat karena setiap melintasi jembatan tersebut warga haruslah lebih berhati-hati karena rusaknya jembatan yang terkena dampak air yang meluap. "Jelas sedikit banyak rusaknya jembatan ini mengganggu aktivitas warga," katanya.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat secepatkan memberikan solusi dengan segera memperbaiki jembatan yang rusak. Terjadinya longsor dan banjir secara tiba-tiba beberapa waktu lalu di Kecamatan Bojongpicung dan Haurwangi yang telah menelan kerugian materi warga setempat.

"Apabila warga mengetahui dampak dari penggundulan hutan, membuang
sampah ke kali serta penyempitan bibir sungai. Solusi menahan kekuatan air hujan yang saat ini berjalan dengan cuaca ekstrim dapat tertolong apabila perbukitan, pengunungan sekitar pertanian warga setempat dengan mengganti tanaman keras seperti pohon-pohon yang dapat menampung resapan air di perbukitan," katanya.

Camat Bojongpicung, Hendri Prasetyadhi menjelaskan, bahwa kejadian yang melanda di dua kecamatan yang berdampingan tersebut telah mengakibatkan beberapa barang harta benda terbawa arus air dengan debet air mencapai tumit orang dewasa yang merendam separuh rumahnya yang posisi rumahnya dipinggir sungai.

"Banjir yang terjadi di malam senin tanggal 6 april lalu telah mengakibatkan juga erosi beberapa meter sehingga mengakibatkan rusaknya tiga jembatan yang menghubungkan Desa Neglasari dengan Desa Sukaratu, sehingga warga masyarakat harus lebih hati-hati apabila melintasi jembatan tersebut," tegasnya  [KC-02].***
CIANJUR, [KC].- Divisi Perempuan dan Anak LBHC Cianjur, Ahmad Fauzi, mengaku, terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh IS sudah kedua kalinya. Sebelumnya, juga ada warga lainnya yang meminta bantuan hukum ke LBHC atas tuduhan penganiayaan yang dilakukan IS.

"Kejadiannya itu, tahun lalu pada bulan Ramadhan. Kasusnya sama penganiayaan. Korbannya ini mendapatkan luka dibagian kepala akibat dibentur-bentukan ke tembok. Namun, jika waktu itu tidak ada anggota TNI yang menolong, mungkin saja korban akan mengalami luka yang parah," kata Fauzi.

Hanya saja kata Fauzi, proses penganiayaan itu tidak sampai ke ranah hukum, karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi, menurutnya, korban yang kedua ini (Vanessa) lebih parah dari kejadian yang kedua.

"Kalau kejadian yang sekarang lebih parah, dan kami akan terus melakukan pendampingan hingga permasalahannya selesai," ujarnya.

Bidang Pelayanan Umum P2TP2A Kabupaten Cianjur, Hojanah, membenarkan telah mendapatkan pengaduan dari keluarga Vanessa atas penganiayaan yang dilakukan teman lelakinya. Kejadiaan ini akan diproses lebih lanjut setelah hasil visum diterima pada Rabu (30/4).

"Kalau disini korban pasti diadvokasi (dampingi), didamaikannya secara apa. Kami juga dampingi ke kepolisian, dan setelah beres BAP. Kalau masih ada kekurangan untuk diproses lebih lanjut, akan terus kam dampingi," pungkasnya [KC-02/r]***.
CIANJUR, [KC].- Vanessa Febbiati (18) siswi kelas XII salah satu sekolah di Cianjur itu babak belur dihajar pacarnya yang berinisial Is (20) dirumahnya sendiri Jalan Ir. H Juanda Salakopi Kelaurahan Pamoyanan Kecamatan/Kabupaten Cianjur, kemarin.

Akibat perbuatan pacaranya yang cemburu dan menuduhnya selingkuh itu, korban menderita luka lebam di bagian pelipis mata kiri akibat tiga kali pukulan, dagu memar, kepala juga mengalami luka memar akibat jambakan, bibir lebam karena dipukul, hidung, perut, serta kaki kiri akibat tendangan berkali-kali.

Tidak terima dengan perbuatan kekasihnya itu, korban didampingi orang tuanya melaporkan apa yang menimpanya ke aparat kepolisian. "Saya sudah berupaya menjelaskan, tapi ia (IS) masih tidak percaya dan malah emosi," kata korban kepada sejumlah wartawan di Kanor PWI Cianjur Jalan Siliwangi.

Dikatakan korban, peristiwa penganiayaan yang menimpa dirinya itu terjadi pada 24 April lalu sekitar pukul 12.30 WIB Saat itu kekasihnya IS datang kerumahnya disaat ia tengah sendirian dirumah. Saat ia membukakan pintu pagar rumahnya, IS tiba-tiba menamparnya hingga dua kali.

"Setelah ditampar, saya langsung masuk ke dalam rumah karena takut. Pintu rumah saya kunci, dan menyuruh dia pulang," jelas wanita berparas cantik ini.

Namun, upaya dirinya mengkunci pintu rumah dan menyuruhnya pulang tidak membuahkan hasil, IS malah semakin bringas. Ia memaksa Vanessa untuk membuka kunci pintu rumah bagian belakang.

"Waktu saya buka kuncinya, dia langsung memukul saya berkali-kali secara membabi buta. Saya sempat melindungi diri tapi tidak bisa menahannya," ungkapnya.

Ibu korban, Inge Dwina Sari (38), mengaku tidak terima dengan perbuatan IS yang tekah menganiaya anaknya. Pihaknya mengaku tekah melaporkan peristiwa itu ke Polres Cianjur dengan bukti laporan No.Pol: B-1/1544/IV/2014/JABAR/RES CJR.

"Saya ingin IS diproses secara hukum atas kelakuannya. Saya tidak akan berdamai secara kekeluargaan. Karena pelaku sudah berbuat keterlaluan kepada anak saya. Penganiayaan itu sudah kelawat batas, dan bagaimana jika anak saya sampai cacat," tuturnya dengan nada kesal.

Selain melapor ke pihak kepolisian, dirinya juga melaporkan ke P2TP2A Cianjur dan LBHC untuk mendapatkan pendampingan. Menurutnya, palaku harus diberikan pelajaran agar tidak ada lagi korban selanjutnya, seperti yang menimpa anaknya itu.

"Kejadian ini harus diproses secara hukum, dan pelaku harus dipenjarakan. Ini sudah masuk tindakan kriminal," katanya [KC-02/r]***.
CIANJUR,  [KC].- Komisioner KPU Kabupaten Cianjur Divisi Hukum, Anggy Shofia, membantah semua tudingan Panwaslu Kabupaten Cianjur terkait pelanggaran yang telah dilakukan KPU. Menurutnya, KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan semua tahapan rapat pleno sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

"Terkait tidak efektif dan tidak efisien itu dasarnya apa. Kalau rapat pleno dihentikan maka tidak akan selesai rapatnya, sementara kami ada kewajiban menyampaikan laporan rapat pleno kami ke KPU provinsi pada 21 April 2014," ujar Anggy ketika dihubungi terpisah.

Pihaknya juga membantah, jika KPU Kabupaten Cianjur besikap tertutup dalam pelaksanaan rapat pleno seperti yang ditudingkan panwaslu. Menurutnya, semua elemen dipersilahkan menyaksikan rapat pleno.

"Hanya memang sempat ada kesalahpahaman sehingga jurnalis melakukan pemboikotan. Tapi pada prinsipny kami terbuka, bahkan pada penutupan rapat pleno dihadiri berbagai elemen. Hanya saja kami memang meminta pengertian pada masalah ketertiban," ujar Anggy.

Terkait dengan tidak diberikannya kesempatan kepada Panwaslu dan saksi untuk menyampaikan dugaan pelanggaran, Anggy mengaku, pihaknya telah memberikan kesempatan. Kepada saksi diberikan kesempatan memberikan formulir keberatan terkait dengan ketidakpuasan hasil rapat pleno. Sedangkan kepada panwaslu, KPU Kabupaten Cianjur mendengarkan rekomendasi untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di tiga kecamatan, yakni Cianjur, Cidaun, dan Leles.

"Tidak hanya panwaslu, parpol juga menyampaikan indikasi pelanggaran. Kami memberikan kesempatan. Kalau rekomendasi penghitungan suara tidak hanya berdasarkan rekomemndasi dari Panwaslu saja, tapi diteruskan ke Bawaslu dan dilakukan proses identifikasi. Ada mekanismen yang harus dilalui," ujar Anggy [KC-02/tmg]***.
CIANJUR,  [KC].- Panwaslu Kabupaten Cianjur merilis dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Cianjur pascapenghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Cianjur. Dugaan pelanggaran itu pun dituangkan dalam surat keberatan Panwaslu Kabupaten Cianjur atas rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Cianjur yang dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Sapul Anwar, dalam surat keberatan itu mencatat tujuh dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU, Minggu 20 April 2014. Enam merupakan temuan dan satu merupakan pelaporan dan pengaduan dari masyarakat.

Panwaslu pun telah mengeluarkan rekomendasi bahwa KPU Kabupaten Cianjur diduga telah dengan sengaja melanggar pasal 2, pasal 194 ayat 1, 2, dan 3, pasal 225 huruf f, serta pasal 229 ayat 1 dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"DIdalam rekomendasi itu sbagaimana pasal 204 ayat 4, dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara dikenai tindakan hukum yang diterapkan Bawaslu Provinsi Jabar dan KPU Jabar," ujar Saepul.

Sementara rincian dugaan pelanggaran yang dimaksud diantaranya, tidak melaksanakan pemilu secara efektif dan efisien yang berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kabupaten Cianjur tidak memberikan batasan waktu ruang jelas, dan melewati batas waktu kewajaran ketika melaksanakan rapat pleno di aula Hotel Green Hill pada 20-21 April 2014.

"Kami anggap pelaksanaan penghitungan suara yang dilakukan hingga menjelang fajar sehingga pelaksanaan rekapitlasi di tingkat KPU tidak efektif dan tidak efisien sebagaimana bunyi pasal 2 UU no 8 tahun 2012," katanya.

Dikatakan Saepul, KPU Kabupaten Cianjur tidak memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kabupaten Cianjur untuk melaporkan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan. Diduga KPU Kabupaten Cianjur telah melanggar pasal 194 ayat 1.

Selain itu, dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat KPU hanya dihadiri anggota KPU, Panwaslu, saksi parpol, pimpinan parpol, dan PPK. Dalam pelaksanaannya pun KPU Kabupaten Cianjur menggunakan gedung yang tertutup sehingga bertentangan dengan pasal 225 huruf f.

"Sudah jelas disebutkan bahwa, rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan saksi peserta pemilu, pengawasn pemilu lapangan, pemanntau pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas," paparnya.

Dalam rekomendasi Panwaslu itu juga disebutkan, KPU Kabupaten Cianjur tidak memberikan kesempatan kepada saksi untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat KPU. KPU Kabupaten Cianjur diduga telah melanggar pasal 194 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 2012.

KPU Kabupaten Cianjur tidak menindaklanjuti pernyataan keberatan saksi dalam proses penghitungan suara seperti bunyi pasal 194 ayat 3. KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provins dan DPRD kabupaten/kota.

Selanjutnya, adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara data milik KPU dan Panwaslu beserta saksi. Perbedaan jumlah itu diduga terjadi di Kecamatan Cianjur, Cidaun, dan Leles. Panwaslu pun telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk melakukan penghitungan suara ulang dalam rapat pleno sesuai dengan bunyi pasal 229 ayat 1.

"Jika terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS dengan PPK dan KPU kabupaten/kota dengan saksi pemilu tingkat kecamatan, panwaslu kabupaten/kota, atau panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan," ujarnya.

Dalam rekomendasi itu juga menyebutkan bahwa, adanya perbedaan hasil penghitungan dan perolehan suara baik di tingkat PPS, PPK, dan KPU, yang merupakan pengaduan masyarakat kepada Panwaslu Kabupaten Cianjur sejak rapat pleno usai sampai 23 April 2014. "Sampai 23 April ada 15 laporan yang telah diterima secara resmi terkait dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan rekapitulasi suara tingkat KPU. Saat ini kami tengah menindaklanjutinya beserta Sentra Gakumdu," tegasnya. [KC-02/tmg]***.
CIANJUR, [KC].-  Kasus pencabulan yang melibatkan anak dibawah umur dan dilakukan oleh orang terdekat di Kabupaten Cianjur terbilang semakin marak. Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya tindakan asusila tersebut.

Ketua Bidang Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar menuturkan, salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pencabulan adalah faktor kelainan seksual dalam diri pelaku hingga minimnya pemahaman korban dan orang-orang terdekatnya seperti orang tua korban terkait batasan-batasan kekerasan seksual tersebut.

"Kasusnya acap kali dari orang terdekat, sehingga banyak yang tidak menduga seperti paman, sepupu bahkan ayah kandung, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi. Ini yang menjadi kprihatinan kita bersama," kata Lidya.

Lemahnya pengawasan orang tua lanjut Lidya, juga menjadi salah satu faktor yang tidak bisa terbantahkan. Peran ibu menjadikan anaknya rentan menjadi korban kekerasan seksual jika tidak bisa melakukan pengawasan.

"Saat ini perbuatan asusila itu sudah tidak lagi mengenal jenis kelamin. Anak laki-laki pun sekarang juga menjadi sasaran. Ini terkait kelainan seksual pada diri pelakunya, seperti fedofilia," katanya.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak asusula terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat tidak lain adalah meningkatkan pengawasan anak yang dilakukan oleh orang tua. Selain itu penyampaikan seks edukasi menurutnya harus mulai disampaikan sejak dini.

"Sejak anak mulai mengerti dan memahami fungsi dari organ-organ seksual yang ada dalam dirinya, pemahaman mana anggota-anggota tubuh yang tidak boleh dipegang sembarangan oleh orang lain termasuk oleh kerabat keluarga sekalipun harus disampaikan. Ini penting agar si anak bisa memproteksi dirinya sendiri," tandasnya  [KC-02/f]***.
CIANJUR, [KC].-  Dalam waktu tiga bulan terakhir, Sistem Resi Gudang (SRG) yang berada di Warungkondang Kabupaten Cianjur mampu menyerap gabah petani sebanyak 300 ton. Dengan jumlah tersebut diperkirakan pada musim panen tahun ini serapan gabah akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur yang juga  merupakan Penanggungjawab SRG Warungkondang, Judi Adi Nugroho mengatakan, peningkatan serapan gabah atau penyimpanan gabah yang dilakukan petani kepada SRG sudah dirasakan sejak diresmikannya operasional SRG tersebut.

Berdasarkan data yang ada, tahun 2013 lalu serapan gabah dari para petani yang ada di SRG mencapai 1.573.205 kg. "Kalau melaihat data yang ada tentu ini sudah dirasakan manfaatnya oleh para petani adanya SRG ini, sehingga jumlahnya terus meningkat," kata Judi.

Keberadaan SRG menurut Judi, tidak lain sebagai salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk melindungi dan membantu petani dalam memasarkan hasil panennya agar tidak dikuasai oleh sistem ijon yang jelas merugikan para petani. Selain itu juga sebagai upaya dalam penciptaan upaya ketahanan pangan.

"Para petani tidak perlu kawatir jika menyimpan hasil panennya di SRG. Karena gabah mereka tersimpan dengan baik dan selalu terjaga kualitasnya. Mereka tiak perlu kawatir jika gabah dijual harganya akan anjlok, kualitasnya akan terjaga stabil," katanya.

Selain bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan hasil panen, SRG juga memberikan manfaat lain bagi para petani yakni adanya program bantuan modal. Salah satunya seperti pengadaan bibit dan biaya penanaman lainnya di musim tanam dengan jaminan gabah.

"Saya pastikan SRG ini menguntungkan para petani, perbankan saja sudah ada yang kerjasama, terutama dalam pemberian bantuan modal khusus bagi para petani yang menyimpan hasil panennya di SRG," tegas Judi  [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan segmen populasi yang sangat besar mencapai sekitar 56,5 juta atau 99,9 persen dari tottal pelaku usaha di Indonesia. UKM memberikan sumbangan nyata dalam perekonomian nasional kontribusi terhadap PDB sebesar 57,94 persen dan menyerap tenaga kerja sebesar 97,16 persen.

Demikian ditegaskan Asisten Deputi Urusan Produktivitas dan Mutu Kementerian Koperasi dan UKM RI, Nur Ediningsih pada sebuah kegiatan di Cianjur, Minggu (27/4). Untuk itulah kata Nur, setiap upaya peningkatan produktivitas daya saing UKM akan berdampak langsung kepada masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi.

"Dalam rangka itulah Kementerian Koperasi dan UKM telah mengembangkan program strategis yakni penerapan tekhnologi tepat guna (TTG) dalam rangka peningkatan produktivitas dan mutu bagi Koperasi dan UKM yang mudah diaplikasikan berbasis potensi lokal," kata Nur.

Dikatakan Nur, salah satu masalah yang dihadapi pelaku usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil saat ini adalah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Diberbagai wilayah banyak UMK yang kesulitan mendapatkan sumber energi akibat kelangkaan stok BBM.

"Krisis energi saat ini telah meluas dan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi tidak hanya bagi bangsa jita tapi juga bangsa-bangsa lain didunia," katanya.

Krisis energi kata Nur, juga dipicu oleh semakin menipisnya sumber energi fosil yang berupa minyak bumi, gas alam dan batu bara dibumi. Kelangkaan dan krisis sumber energi fosil yang sangat dibutuhkan manusia yang harus dipenuhi akan berakibat fatal jika dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penanggulangan.

"Salah satu solusi tepat ditengah masalah krisis energi adalah bahan bakar nabati (BBN). Bioetanol dan Biogas yang akhir-akhir ini ditemukan, telah membuka peluang dan harapan bagi bangsa untuk segera bangkit dari masalah krisi energi," tegasnya.

Dikatakan Nur, untuk menjawab kelangkaan dan ketergantungan terhdap minyak tanah, gas elpiji dan kayu bakar, solusinya adalah mengembangkan energi alternatif dari pengolahan limbah organik, termasuk limbah tahu tempe yang diolah dengan tekhnologi biogas digester yang dapat menciptakan untuk berbagai keperluan memasak.

"Saat ini Kementerian Koperasi tengah mendorong pemanfaatan biogas karena banyak manfaatnya bagi para pelaku UKM. Biogas juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat menunjang ketahanan ekonomi masyarakat dan menjadi unit usaha baru," tegasnya.

Banyaknya manfaat biogas juga dibenarkan oleh peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Sri Wahyuni. Selain ramah lingkungan ketersediaan bahan baku juga mudah didapat. Sehingga bisa dengan mudah dikembangkan untuk dimanfaatkan.

"Kendalanya hanya investasi pertama saja yang mahal. Tapi kalau dilakukan bersama-sama bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat pelaku UKM yang membutuhkan bahan bakar banyak, dengan biogas akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan gas elpiji," kata Sri [KC-02]***.










CIANJUR, [KC].- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur berencana mengembangkan desa wisata. Sejumlah desa di Kabupaten Cianjur diyakini bisa menjadi desa wisata yang maju dan berkembang. Bahkan keberadaanya diprediksikan bisa menyaingi desa wisata di Yogyakarta.

Kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur, Tedi Artiawan, mengatakan, sejauh ini terdapat sembilan desa yang sudah menjadi desa wisata. Kesembilan desa itu sedang dikembangkan untuk terus menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cianjur.

"Ada sembilan desa yang saat ini kami kembangkan dengan membangkitkan kebudayaan lokal. Permainan masyarakat dan kesenian, misalnya, dengan ada kegiatan itu, sejumlah desa mulai menjadi daerah tujuan wisatawan di Cianjur," kata Tedi saat dihubungi, Minggu (27/4).

Desa yang diharapkan menjadi desa wisata dengan menekankan budaya lokal diantaranya Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong. Bahkan desa tersebut juga pernah dikunjungi pramuka tingkat internasional atas arahan Kementerian Pariwisata dan Perekonomi Kreatif (Kemenkraf) RI.

"Desa lainnya seperti Desa Ciputri, Kecamatan Pacet juga tengah dikembangkan. Di desa ini terhampar perkebunan teh. Selain itu di desa ini terdapat peternakan yang juga menjadi daya tarik. Desa ini juga pernah dikunjungi SBY. Desa wisata yang punya wisata olah raga juga ada, seperti arung jeram yang ada di Desa Cihaur, Kecamatan Haurwangi," ujar Tedi.

Untuk mendukung terciptanya desa wisata, Pemkab Cianjur telah menyalurkan sejumlah bantuan baik berupa anggaran maupun pelatihan. Tidaknya dari Pemkab, pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp 75 juta untuk mengembangkan desa wisata yang ada di Kabupaten Cianjur.

"Bantuan untuk pengembangan memang ada meski tidak selalu dalam bentuk uang, tapi kalau bantuan rutin belum. Pemkab Cianjur sendiri untuk menata kawasan desa wisata itu  menyiapkan anggaran Rp 50 juta untuk pelatihan. Karena di desa wisata ini ada kelompok-kelompok yang mengurus desa wisata," kata Tedi.

Melihat potensi yang ada, Tedi menegaskan pihaknya akan terus berupaya menambah desa wisata di Kabupaten Cianjur. Penambahan itu diiringi dengan pembinaan sapta pesona, yakni menciptakan lingkungan wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan.

"Masih ada kendala dalam penerapan sapta pesona. Salah satunya masih minimnya fasilitas mandi cuci kakus yang tersedia. Ini menjadi perhatian kami dan akan terus dibina. Karena manfaat desa wisata ini, selain menggiatkan kembali kebudayaan lokal, juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat," ujarnya [KC-02]***.
LEMBANG, [KC].- Sebanyak 21 pendamping dan 3 koordinator shelter dari Kabupaten Cianjur mengikuti Pelatihan Pendampingan Program Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) tahun 2014 di aula Hotel dan Banquet Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung selama empat hari mulai Minggu-Rabu (27-30/4).

Pelatihan tersebut dilaksanakan bersama 250 pendamping lainya dari 14 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Dalam pelatihan pendamping tersebut, para peserta dibagi dalam delapan kelas. Mereka akan dibekali materi tentang pendampingan pekerja anak untuk dikembalikan kepada dunia pendidikan.

Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ida Sukorini Said mengatakan, pada tahun 2014 ini di Jawa Barat mendapatkan kouta penarikan pekerja anak mencapai 2.500 anak, mencakup 15 kab/kota. "Kabupaten terbaru yang mendapatkan program PPA-PKH ini adalah Kabupaten Purwakarta," kata Ida disela kegiatan Pelatihan Pendamping PPA-PKH 2014, Minggu (27/4).

Dikatakan Ida, peran pendamping sangatlah penting dalam mengembalikan pekerja anak ke bangku pendidikan. Mereka harus bekerja dari pra hingga pasca shelter. "Pendamping perannya sanga penting dalam pelaksanaan pendmapingan anak. Ini sangat berat mereka bekerja dari pra hingga pasca shelter," katanya.

Salah satu tujuan adanya program PPA-PKH tidak lain untuk memenuhi hak- hak anak terutama mendapatkan hak pendidikan, menarik pekerja anak dari tempat kerja melalui pendampingan untuk dikembalikan ke pendidikan

"PPA-PKH ini kita laksanakan sejak tahun 2008 sudah dimulai pendampingan, kita harapkan selesai tahun 2022. Pada tahun ini ada 15 ribu pekerja anak untuk kita kembalikan ke bangku pendidikan, 2.500 anak diantaranya dari Jawa Barat," tegasnya [KC-02]***.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].-  Sedikitnya 92 orang tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur lolos sertifikasi pendidik tahun akademik 2013. Para guru agama yang lulus sertifikasi itu berasal dari guru tingkat SLB, SD, SMP, SMA dan SMK.

Kepala Kemenag Kabupaten Cianjur, Dadang Ramdani mengatakan, sebelum dinyatakan lulus sertifikasi para guru agama tersebut terlebih dahulu sudah lulus  uji kompetensi yang diadakan di Pusat Latihan dan Pendidikan Guru (PLPG) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

"Setelah mendapatkan sertifikasi ini, kita harapkan mereka bisa lebih meningkatkan kinerjanya selaku pendidik di lingkungan sekolahnya masing-masing," kata Dadang, Minggu (27/4).

Sementara Kepala Seksi (Kasie) PAI Kantor Kemenag Cianjur, Abdul Qohar Azij menyebutkan, puluhan guru yang lulus sertifikasi ini terdiri dari tingkat SLB 2 orang, SD 36 orang, SMP 19 orang, SMA 6 orang dan SMK 29 orang. Hanya saja mereka yang lolos sertifikasi itu belum secara otomatis menerima tunjangan sertifikasi.

"Tidak serta merta mereka yang lolos sertifikasi menerima tunjangannya begitu saja. Ada beberapa yang harus dipenuhi lagi oleh mereka. Salahsatunya Pemenuhan Jam Pelajaran (JPL) selama 24 jam," pungkasnya.

Dadang (40) seorang guru yang lolos sertifikasi mengaku sangat bahagia, karena dengan lulus sertifikasi secara tidak langsung kesejahteraan akan meningkat. "Jelas kami sangat senang, ini juga menjadi motivasi kami para guru untuk semakin meningkatkan profesionalisme terutama dalam kegiatan belajar mengajar," katanya  [KC-02/ft]***.
CIANJUR, [KC].-  Enam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Cianjur menjadi terlapor dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Cianjur pasca penetapan perolihan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 tingkat Kabupaten Cianjur.

Hal itu terungkap dalam gelar perkara yang dilaksanakan Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur dan Polres Cianjur di Markas Polres Cianjur, Jalan KH. Abdullah bin Nuh Jumat (25/4/2014).

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Saepul Anwar, mengatakan, ke enam penyelenggara pemilu ditingkat kecematan yang menjadi terlapor itu diantaranya PPK Cianjur, PPK Cidaun, PPK Leles, PPK Warungkondang, PPK Karangtengah, dan PPK Cilaku.

"Ke enamnya dilaporkan terkait dugaan penggelumbungan raihan suara pileg. Namun dari enam PPK paling banya yang dilaporkan adalah PPK Cianjur menyusul PPK Cidaun, dan yang ketga PPK Leles," kata Saepul ketika ditemui para wartawan di sela-sela acara gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu, Jum'at (25/4).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, setidaknya terdapat lima laporan mengarah kepada PPK Cianjur, PPK Cidaun lima laporan, PPK Leles empat laporan, PPK Cilaku satu laporan, PPK Warungkondang satu laporan, dan PPK Karangtengah satu laporan. Adapun total dugaan pelanggaran yang diterima Panwaslu Kabupaten Cianjur terhitung sebanyak 21 laporan.

"Hari ini (kemarin) Panwas mengundang sentra gakumdu untuk membahas beberapa laporan dan temuan panwas pascarapat pleno. Dari laporan yang kami terima, dugaan pelanggaran yang mendominasi kebanyakan peralihan suara baik yang berpindah dari partai ke caleg maupun dari caleg ke caleg lain," ujar Saepul.

Berdasarkan undang-undang pemilu, merubah sertifikat hasil penghitungan suara itu merupakan bentuk tindak pidana. Hal itu jelas disebutkan dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pileg dengan ancaman 4 tahun penjara. Hanya saja untuk menerapkan pasal tersebut membutuhkan pembuktian disertai alat bukti yang cukup untuk menjerat pelakunya.

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton terkait dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan. Setelah rapat ini kami akan menindaklanjuti dugaan pelangaran itu sesuai dengan jeratan pasal yang akan dikenakan. Kalau memang benar bisa dibuktikan akan direkomendasikan kepada penyidik. Waktu kami sangat terbatas, di panwaslu kami hanya memiliki waktu 5 hari dan di kepolisian 14 hari," jelasnya.

Tidak hanya dugaan penggelembungan suara, Sapeul juga menegaskan ada bentuk pelanggaran lainya yang di terima Panwaslu Kabupaten Cianjur terhitung sejak 17 April hingga 24 April 2012. Dugaan pelanggaran tersebut diantaranya dugaan money politik dan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Cianjur.

"Ada dua laporan yang masuk terkait dengan dugaan money politik. Sementara untuk kode etik berkaitan dengan adanya indikasi banyak terjadi kelalaian kerja dan kurangnya profesionalitas kerja dalam pelaksanaan pemilu. Satu di antaranya pelarangan jurnalis meliput rapat pleno KPU Kabupaten Cianjur," tegasnya  [KC-02]***.
SEBAGAI seorang ayah sudah seharusnya menjaga keluarganya, bukan malah merusak kehormatan keluarganya. Namun tidak demikian yang dilakukan oleh seorang ayah, sebut saja inisialnya HSAA (60). Pria udzur itu malah tega merusak kehormatan anak semata wayangnya sebut saja inisalnya IN (10).

Akibat perbuatan ayahnya itu, selain ia harus kehilangan "harta" yang paling berharga dalam hidupnya, ia juga menjadi trauma. Bahkan ia selalu berteriak-teriak mana kala melihat sosok ayahnya.

"Saat saya tanya anak saya ia mengaku sudah digangguin (diseteubuhi) hampir lima tahun lamanya," ujar ibu kandung IN, DA (30) ketika ditemui di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur, Jum'at (25/4).

Menurut pengakuan DA, ia mengetahui perbuatan bejat suaminya yang dinikahi sejak tahun 2000 itu bermula saat ia pulang selepas menjadi Tenaga Kejra Indonesia (TKI). Ia mengaku memergoki suaminya tengah menyetubuhi anakanya sekitar Februari lalu.

"Saat itu kami tidur dikamar bersama anak saya, dan suami. Kamar kebetulan di atas di lantai dua. Setiap paginya saya selalu bangun duluan untuk menyiapkan sarapan. Pas kembali ke kamar di atas, waktu itu pintu tidak terkunci, saya melihat suami saya sedang begituan (menyetubuhi) sama anak saya," kata DA terbata-bata.

DA mengaku sempat marah saat memergoki perbuatan bejat suaminya itu, namun ia mendapatkan ancaman jika sampai melaporkan ke polisi suaminya akan meninggalkanya dan tidak akan memberikan nafkah. Pasalnya DA sendiri merupakan istri kedua yang dinikahi secara agama.

"Saya sempat curiga saat anak saya mengeluh sakit di kemaluannya beberapa tahun yang lalu. Ketika diperiksa ke dokter anak saya ada infeksi di kemaluannya. Tapi saat itu hanya dianggap infeksi biasa. Selain itu, saya juga curiga kalau terjadi apa-apa sama anak saya di dalam kamar ketika saya turun dari kamar pada pagi hari. Karena saya dua kali mendapati pintu kamar terkunci. Ketika ditanya, suami saya mengaku tidak mendengar karena tertidur," ujar DA.

Dikatakan DA, berdasarkan pengakuan IN, persetubuhan yang menimpa IN semakin sering ketika DA bekerja menjadi TKI. Apalagi IN dipaksa ikut tinggal bersama lelaku durjana di Jakarta. Dengan ancaman tidak akan diberi makan, anaknya terpaksa melayani permintaan ayahnya tersebut. Untuk membuktikan dugaan yang dilakukan suaminya, IN telah divisum di rumah sakit.

"Saya minta apa yang menimpa anak saya ini diproses secara hukum. Saya ingin suami saya dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kelakuannya yang telah merusak anak saya," katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Advokasi dan Penanganan Kasus P2TP2A Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar, membenarkan jika IN merasa trauma dengan kejadian yang dialaminya. Menurutnya, kejadian yang berulang itu membuatnya ketakutan sehingga melapor kepada DA ketika bekerja di luar negeri.

"Mengetahui anaknya seperti itu, ibunya melaporkan kepada kami. Dan kami memeriksa kesehatan terhadap anaknya dengan didampingi pihak kepolisian. Hal itu untuk mengetahui apakah yang dialami korban merupakan pencabulan atau persetubuhan," ujar Lidya ketika ditemui di kantor P2TP2A Kabupaten Cianjur, Jumat (25/4).

Pihaknya mengaku akan memberikan konseling kepada korban yang terlihat trauma. Korban merasa takut saat disebutkan nama ayahnya. "Saat ini memang kami belum bisa melakukan konseling karena korban belum siap secara mental. Insya allah akan ada pertemuan khusus nantinya kalau sudah benar-benar siap," ujar Lidya.

Untuk proses hukum, pihaknya juga sudah melaporkan kasus tersebut ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Cianjur. "Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian yang saat ini masih menunggu hasil visum. Porsesnya sudah berjalan dalam satu bulan terkahir ini. Bahkan selama proses ini ayahnya masih sering datang dengan memberikan ancaman dan negoisasi agar kasus ini tidak naik," ujar Lidya  [KC-02]***.

CIANJUR, [KC].- Puluhan massa dari. Front Pembela Islam (FPI) mendatangai komplek Pemkab Cianjur, Jum'at (25/4/2014). Mereka datang sekitar pukul 14.30 WIB dengan menggunakan kendaraan terbuka dan puluhan sepeda motor dibawah kawalan aparat kepolisian.

Juru bicara FPI Asep Lukmanul Hakim mengungkapkan, kedatangannya ke Pemda bukan untuk minta proyek, tapi mengingatkan ke para pejabat bahwa mereka harus ingat memiliki tanggungjawab kepada rakyat.

"Jika pemerintah tidak  bisa menjaga kredibiltitas, kalau dulu Cianjur sebagai kota santri, sekarang sudah menjadi kota diskotik dan miras dan menjadi sarang-sarang koruptor pencuri uang rakayat. Tolong diberi tegoran kalau pimpinan kita ada kesalahan," kata Lukmanul Hakim.

Pihaknya merasa kecewa adanya Gerbang Marhamah (Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah) yang sudah  tidak cocok dengan akhlakul karimah di Cianjur. Karena didalamnya sudah ada tempat diskotik, dan miras.

"Pemda hanya mengambil uangnya saja, banyak masyarakat yang menjadi korban. Yang memberi ijin diskotik siapa, Pemda harus bertanggugjawab atas rakyat. Kami datang minta keadlilan, bukan proyek, kami tidak nyaman, tidak aman, karena Pemda tidak bertanggungjawab," tegasnya.

Pihaknya juga mengakui, banyak laporan yang diterimanya terkait dengan pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Cianjur. Salah satunya kinerja PPK dan KPU Cianjur yang diduga melakukan pelanggaran.

"Tolong wartawan, sampaikan masalah ini ke SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa Canjur bobrok. Kami akan datang ke KPK, dan saya saya akan melaporkan ke SBY dengan masa lebih banyak," katanya.

Selesai melakukan orasi di Pemda, rombongan massa FPI itu mendatangi Kantor KPU Cianjur di Jalan Ir. H. Juanda (Selakopi). Dibawah kawalan ketat aparat kepolisian, mereka kembali menggelar orasi dengan tema yang tidak jauh berbeda. Tidak ada satupun komisioner KPU yang menemui massa. Sampai akhirnya mereka mebubarkan diri dengan tertib  [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].-   Pemandangan lain terlihat saat puluhan massa gabungan itu menggelar aksi demo di Kantor KPU Cianjur. Seorang pendemo terlihat megenakan sarung tinju di kedua tangannya. Ia berteriak lantang didepan kantor KPU menantang bertinju komisioner KPU Kabupaten Cianjur karena dinilai belum cukup cakap duduk sebagai penyelenggara pemilu.

"Jika tak becus mengurus pemilu, lebih baik bertinju saja sama saya. Kalian lima kali pukulan, saya cukup satu kali," teriak Ozzy seorang pendemo.

Ia menyayangkan sikap penyelenggara yang diduga terkontaminasi dalam penyelenggaraan Pileg 2014. Pihaknya juga menganggap penyelenggaraanya karut marut karena diduga banyak kejanggalan. "Jadinya timbul pertanyaan apakah ini karena kecerobohan atau kesengajaan?," tegas Ozzy.

Sayang, aksi mereka tak dihadapi para komisioner KPU Kabupaten Cianjur karena masih berada di KPU Provinsi Jabar. Setelah menggelar aksi mereka membubarkan diri denga tertib  [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Puluhan massa gabungan mahasiswa dan LSM Cianjur yang menamakan diri Kesatuan Aksi Massa Rakyat Penggagas Keadilan (Kampak), meggelar aksi demo ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)Cianjur di Jalan Ir H Juanda (Selakopi), Rabu (23/4/2014). Mereka menganggap kinerja KPU Cianjur selama jalannya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 ini terlihat amburadul.

Berdasarkan pantauan, massa yang datang dengan berbagai atribut itu tiba di kantor KPU sekitar pukul 11.30 WINB setelah sebelumnya melakukan long march dari perempatan tugu ngaos, mamaos dan maenpo. Setibanya didepan kantor KPU, massa langsung menggelar orasi dibawah kawalan ketat aparat kepolisian.

Dalam orasinya massa menyerukan soal ketidakbecusan KPU Cianjur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Cianjur. Salah satunya menyangkut dugaan transaksional jual beli suara yang terlihat mencolok mata. Mereka menduga itu dilakukan oleh komisioner KPU yang harus ditindak lanjuti oleh instansi terkait.

"Ini bukti KPU tidak becus dalam menyelenggarakan pemilu. Semestinya mereka mengawal suara rakyat bukan sebaliknya. Bubarkan KPU Cianjur karena sudah tidak becus mengawal suara rakyat," kata Koordinator Aksi Eka Pratama disela kegiatan aksi.

Dikatakan Eka, banyak kejanggalan yang terjadi selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014. Puncaknya terjadi pada saat Pileg 9 April 2014. Bahakn disejumlah wilayah seperti di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan 3, disejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpaksa harus dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

"Kami menduga serangkaian kejanggalan pada Pileg 2014 kali ini merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Buktinya KPU terbukti melakukan dugaan penggelembungan suara dengan menggunakan jaringan kerja ke bawah yakni PPK sebagai perangkat kerjanya," katanya.

Ia mencontohkan apa yang terjadi dugaan penggelembungan suara seperti di PPK Cianjur, PPK Leles, dan PPK Cidaun. "Kalau kondisinya seperti ini bubarkan saja komisioner KPU, lakukan lagi Pemilu ulang di Cianjur, dan awasi Panwaslu agar menindaklanjuti kecurangan Pemilu yang terjadi," tegasnya.
[KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan dan kios yang diduga ilegal disepanjang Jalan Lingkar Timur Kecamatan Karangtengah, Kamis (24/4/2014). Bangunan dan kios tersebut terbukti melanggar dan menggunakan lahan kawasan kaki kanan jalan (KKJ) Jalan Lingkar Timur.

Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, mengatakan, selain berada dilahan yang dilarang untuk dibangun, keberadaan bangunan dan kios tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum terutama pengguna jalan.

"Ada sekitar 18 kios yang kami tertibkan bersama tim gabungan dari Pemkab Cianjur. Keberadaanya diatas lahan kawasan kaki kanan jalan yang semestinya harus bebas bangunan," kata Tohari.

Setelah dilakukan penertiban, pihaknya berencana akan kembali mengundang para pemilik kios. Hal itu untuk membuktikan alasan mereka kalau selama ini memiliki bukti kepemilikan lahan.

"Kita ingin membuktikannya, tentunya mereka akan kami mintai surat bukti kepemilikan.Sementara beberapa kios yang masih ada kami berikan kesempatan untuk menertibkan sendiri kiosnya," katanya.

Hanya saja jika toleransi tersebut tidak juga diindahkan, maka pihaknya akan bertindak tegas dengan membongkar bangunan kios yang ada. "Kami akan bongkar paksa jika mereka ngeyel, karena kami sudah mengingatkan beberapa kali kepada mereka," tagasnya.

Sementara terkait dengan adanya bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pihaknya akan memanggil pemiliknya. "Pemilik banunan itu meminta ganti rugi, kami akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Kami pun sudah melakukan uji taksir harga dilapangan," ungkapnya.

Sementara itu, Maman (67) pengurus Bus Merdeka dan bangunan restoran, mengaku, tidak mengetahui persoalan tersebut. Pasalnya, ia hanya menjalankan perintah majikannya untuk menjaga lahan seluas sekitar 1000 meter itu.

"Saya tidak tahu persoalan itu. Di sini saya hanya disuruh menjaga saja. Kalau tidak salah, bangunan mushola ini dibangun sejak tahun 1984 lalu. Kalau ingin lebih jelas, silahkan hubungi pemiliknya," pungkasnya [KC-02/rk]***.
CIANJUR, [KC].-  Untuk menyamakan persepsi dilapangan dalam melakukan penyuluhan perkoperasian, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Diskop UMKM) Kabupaten Cianjur Ridwan Ilyasin mengumpulkan para Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan Konsultan Pusat Layanan Terpadu (Plut) di aula kantor dina di Jalan Raya Ariawiratanudatar, Kamis (24/4/2014).

Dalam pertemuan tersebut Ridwan menyampaikan beberapa hal yang harus dipahami bagi seluruh PPKL dan Konsultan Plut terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pemahaman undang-undang tersebut dianggap sangat penting sebagai pedoman dalam melakukan penyuluhan dilapangan.

"Kami ingin petugas kami dilapangan itu satu persepsi dalam memberikan penjelasan atau penyuluhan dilapangan. Makanya saya kumpulkan mereka untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya tentang undang-undang perkoperasian yang terbilang baru itu," kata Ridwan saat ditemui di aula Diskop UMKM Kabupaten Cianjur, Kamis (24/4/2014).

Dikatakan Ridwan ada perbedaan yang mencolok antara Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 dengan Undang-Undang yang baru Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi.Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-seorang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan.

"Dimana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengingat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintas atas penyelenggaraan suatu usaha," kata Ridwan.

Dilihat dari sudut kejelasan Modal Koperasi, definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 lebih menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki Koperasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan mengenai pengertian koperasi sebagai badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha.

"Melalui penjabaran yang lebih mendalam mengenai pemisahaan kekayaan ini, nantinya diharapkan tidak hanya untuk mempertegas komposisi modal tetapi juga dapat memperjelas dan memepertegas bahwa modal yang digunakan koperasi bebas dari modal asing (modal anggota). Ini hanya salah satu kelebihan Undang-Undang yang baru," katanya.

Pihaknya ingin semua PPKL dan Konsultan memahami tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. "Kalau semua sudah bisa dipahami dan dimengerti tinggal melaksanakan implementasinya dilapangan untuk mendorong koperasi di Cianjur agar lebih maju dan berkembang," tegasnya  [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBHC) siap memberikan bantuan hukum kepada para calon anggota legislatf (caleg) yang merasa dirugikan atas hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang digelar pada 9 April 2014 lalu.

Ketua LBHC, O. Suhendra mengatakan, sebagai lembaga bantuan hukum pihaknya selalu siap untuk mengadvokasi para caleg yang merasa dicurangi atau dirugikan dalam perolehan suara hasil pemilu baik oleh parpiol, sesama caleg maupun oleh penyelenggara PPS, PPK hingga KPU.

"Secara hukum jika penyelenggara melakukan kecurangan itu bisa diproses, baik pidana pemilunya mapun bisa melalui DKPP. Apalagi jika hasilnya jelas terbukti, penyelenggaran itu bisa diberhentikan," kata O. Suhendra.

"Kalau para penyelenggara pemilu terbukti melakukan kecurangan, maka secara hukum bisa diproses pidana dan diproses oleh DKPP. Jika terbukti para anggotanya bisa diberhentikan," tegasnya, kemarin.

Berdasarkan hasil laporan dan pemantauannya, hasil pesta demokrasi lima tahunan di Cianjur ini penuh karut marut. Pihaknya melihat bahwa kinerja penyelenggara kurang profesional dan menjalankan tugas dan fungsinya.

"Salah satu indikator yang terlihat adalah kasus tertukarnya surat suara antar dapil. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan bukan hari libur atau diliburkan. Yang lebih krusial lagi adanya keluhan dari parpol maupun caleg yang menduga kuat terjadinya jual beli suara," katanya.

Jika persoalan tersebut dalam proses hukumnya nanti terbukti, ini sangat fatal dan mencoreng lembaga penyelenggara. "Jika ini nanti terbukti, ini sangat fatal, dan menciderai demokrasi," tegasnya [KC-02/ft]***.
CIANJUR, [KC].- Pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur,Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cianjur terus kebanjiran laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Seperti yang dilaporkan Tomi (39), tim pemenangan caleg dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1, Adang Rustandi, untuk daerah pemilihan (dapil) lima. Tanpa mau diwawancari panjang, ia mengaku telah melaporkan adanya indikasi penggelembungan suara seorang caleg dari partai yang sama di dapil lima.

"Yang jelas berdasarkan data yang ada pada kami, suara partai berkurang untuk menambah suara caleg. Dugaan ini seperti yang terjadi di PPK Cianjur juga," ujar Tomi singkat ketika diwawancarai di kantor Panwaslu Kabupaten Cianjur.

Hal yang sama juga dilaporkan caleg dari Partai Gerindra di dapil lima nomor urut empat, yakni Resma Yunia. Ia melaporkan dugaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan caleg separtai di Kecamatan Cidaun dan penyusutan suara miliknya di Kecamatan Kadupandak.

"Kami selalu mencari tahu semenjak pencoblosan dan penghitungan suara seperti yang diperoleh dari form C1 ditingkat TPS di Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Kadupandak. Data itu kami rekap," kata Resma.

Hanya saja pihaknya menganggap ada kerancuan dalam penghitungan di dua kecamatan itu. Diduga telah terjadi perubahan angka terutama suara partai dan suara seorang caleg di Kecamatan Cidaun ditingkat PPK suaranya bertambah.

"Awalnya suara seorang caleg itu 245, namun berubah menjadi 770 suara setelah pleno PPK. Perolehan suara saya terjadi penyusutan di Kecamatan Kadupandak sebanyak 20 suara sehingga seharusnya suara saya yang jumlahnya 1382, berkurang pada pleno KPU Kabupaten Cianjur menjadi 1362," ujar Resma.

Resma berasalan pengaduannya tersebut ke Panwaslu bukan lantaran ia ingin mendapatkan jatah kursi legislatif, tapi ia ingin caleg yang mendapatkan jatah kursi itu layak mewakili rakyat. Jangan sampai kemenangannya itu bukan karena kerja kerasnya.

"Masa tidak malu kalau ternyata terpilih bukan karena kerja keras. Tentu kelembagaan partai akan tercoreng. Jelas akan merugikan jika kemenangan itu ternyata hasil persekongkolan," katanya.

Sebelumnya, caleg dari Partai Demokrat dapil 1, Lilis Boy, dan anaknya Hedy Boy juga melaporkan dugaan penggelembungan suara di tingkat PPK untuk memenangkan seorang caleg dari partai yang sama. Akibatnya suara caleg tersebut kalah jumlah akibat terjadinya dugaan penggelembungan suara tersebut.

Lilis menyebutkan, berdasarkan data D1 hasil pleno di masing-masing desa, caleg yang dilaporkannya itu hanya mendapatkan 984 suara. Namun perolehan suara caleg tersebut berubah menjadi 4.434 setelah penghitungan suara yang dilakukan di PPK Cianjur.

"Saya sudah melaporkan ke DPP, DPD, maupun DPC. DPP sudah menyarankan untuk melaporkan seandainya punya bukti. Kami punya bukti-buktinya, makanya melaporkan ke panwaslu. Nanti akan kami serahkan bukti-bukti ini juga ke KPU," kata Lilis.

Menurut pengakuan, Lilis, seharusnya ia berada di peringkat kedua dengan perolehan 2128 suara atau di bawah Deni Aditya, caleg yang menduduki peringkat pertama dengan perolehan 5561 suara. Namun pada kenyataannya, Lilis harus tersingkir dengan cara adanya kongkalikong dugaan penggelembungan suara.

Hal yang sama juga dilaporkan caleg dari Partai Golkar dapil 1, Dedih Sugianto yang diwakili tim suksesnya, Dedi Toser. Ia datang membawa sejumlah bukti yang diyakini bisa membuktikan telah terjadi permainan angka di tingkat PPK untuk merubah suara seorang caleg dari partai yang sama.

Dikatakan Dedi, dalam pembacaan hasil penghitungan suara tingkat PPS di kantor PPK pada Kamis malam disebutkan jika ada caleg yang suaranya sekitar 720. Tapi waktu rapat pleno PPK Minggu malam, suaranya berubah menjadi 2500.

"Saya bawa bukti form C1, form D1, form DA. Ini membuktikan bahwa cikal bakal suara itu dari PPS, yakni masyarakat yang datang ke TPS dengan one man one vote. Kemudian hasil itu diberitakan di dalam sertifikat C1 yang kemudian disampaikan ke PPS. Tapi dalam perjalanan terjadi perubahan di tingkat PPK," katanya.

Dedi pun menuding, persoalan yang terjadi di PPK Cianjur merupakan bentuk kejahatan pemilu yang terstruktur. Karenanya laporan kepada panwaslu itu juga ditembuskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur dan Mahkamah Konstitusi.

"Kami ingin apa yang kami sampaikan ditindak lanjuti dan bisa menjadi pembelajaran yang berharga sebagai efek jera sehingga kami juga membutuhkan pengawalan dari teman-teman media terkait dengan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggaraini," ujar Dedi.

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Saepul Anwar, berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Menurut Saepul, rata-rata laporan yang diterima pihaknya berkaitan dengan dugaan terjadinya perubahan perolehan suara caleg pascapenetapan jumlah kursi dan anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode 2014-2019.

"Pasti, kami akan menindaklanjuti setiap laporan. Nanti jika memang laporannya memenuhi bukti-bukti yang otentik, akan dijadikan bahan rekomendasi dari Panwaslu ke Bawaslu," kata Saepul  [KC-02/mg]***.
CIANJUR, [KC].-  Upaya banding yang dilakukan kelima bocah yang dituduh melakukan tindakan pemerkosaan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat membuahkan hasil. Ridwan (17), Rizwan (17), Deden Alawi (16), Dadang Kurniawan (15), dan Ahmad Faizal Masturi (15), kini bisa bernafas lega. Hukuman yang dijalani selama empat bulan dari vonis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cianjur selama dua tahun ini tidak lagi menjeratnya.

Kelima bocah tersebut dipastikan tidak lagi menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Cianjur. Mereka kini berkumpul kembali dengan keluarganya di Kampung Barukupa, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Sebelumnya, ke lima bocah ini divonis selama dua tahun penjara setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. Kelimanya terbukti melakukan pemerkosaan terhadap TK (Titin Kartini) seorang anak wanita yang berusia 9 tahun sesuai dengan putusan nomor 01/PID.SUS/2014/PNCj. Namun kelimanya dinyatakan tidak bersalah ketika melakukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Menurut penituran Faizal, kasus yang menjeratnya bersama empat kawanya itu bermula saat mereka mengunjungi warung milik Atim Suryatin di Kampung Barukupa RT 3/3 pada bulan puasa, 2 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu Atim meminta banuanya beserta kawannya untuk memanen bawang di kebun dan Atim menjanjikan akan memberikan minuman kopi.

"Ketika kami sudah selesai membantu memanen bawang, ada TK yang tengah jajan ke warung Wa Atim. Setlah minum kopi kami tidak langsung pulang tapi bersembunyi dibalik dinding rumah Wa Atim untuk mengagetkan TK. Setelah itu baru kami pulang dan menginap dirumah Ridwan," ujar Faizal saat ditemui di kantor kuasa hukumnya, Rabu (23/4/2014).

Setelah sekian waktu, tiba-tiba pada 10 November 2013, ia dan keempat temannya dikumpulkan di rumah ketua RW. Di rumah itu ia bersama ke empat kawannya mengaku dipukuli oleh Babinsa Desa Sukatani dan sejumlah warga yang ada dalam pertemuan itu. Bahkan ia dan ke empat temannya sempat ditelanjangi dan disekap di kamar mandi untuk mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap TK.

"Saat itu kami diancam akan dipenjara jika tidak mengaku. Karena takut kami akhirnya dengan terpaksa mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan. Setelah itu empat kawan saya disekap di ruangan selama satu hari," kata Faizal.

Dua minggu kemudian Faizal, ia dan keempat kawanya dipanggil polisi di Polsek Pacet untuk diperiksa. Setelah diperiksa, mereka tidak ditahan. Namun setelah dilimpahkan ke Polres dan dilakukan serangkain pemeriksaan kelimanya akhirnya ditahan.

"Selama satu bulan kami ditahan di Polres dan empat bulan kami menghuni Lapas Cianjur," katanya.

Kuasa Hukum lima bocah itu, Kosasih Hulaemi Saleh, mengatakan,pihaknya menduga, kasus yang menimpa kliennya itu penuh dengan rkayasa. Hal itu salah satunya adanya putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PT.Bdg, kelimanya dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) baik dakwaan primair, subsider, dan lebih subsider.

"Putusannya hari Senin 24 Maret 2014 oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, yakni Jurnalis Amrad. PT Bandung mengamini banding kami karena ada banyak fakta persidangan yang diabaikan oleh PN Cianjur. PT Bandung pun memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengeluarkan terdakwa dari lapas pada 28 Maret 2014," ujar Kosasih ketika ditemui di kantornya, Rabu (23/4).

Dikatakan Kosasih, rekayasa hukum yang dimaksud dirinya adalah kelima bocah itu tidak mengakui perbuatannya dalam berita acara penyidikan (BAP) di Polres Cianjur. Selain itu, dalam BAP para terdakwa mengakui jika dipukuli babinsa supaya mengaku telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya. Keterangan itu pun sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan.

"Salah satu yang kami anggap aneh dengan diabaikan oleh PN Cianjur dan penuntut umum adalah keterangan saksi dan saksi korban jika pemerkosaan itu bukan dilakukan lima bocah itu melainkan pemerkosaan itu dilakukan kakak tirinya sendiri," ujar Kosasih.

Hal lainya kata Kosasih, proses penahanan lima bocah ini di Polres Cianjur seperti dipaksakan karena tidak ada upaya konfrontir dengan korban ketika lima bocah itu tidak mengakui perbuatannya mengingat itu perlu untuk mencari justifikasi. Akan tetapi proses tetap berjalan dan berkas diterima pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur.

"Tentu hal ini sangat berdampak pada mental lima bocah ini down. Bahkan informasi awalnya mereka sampai tidak diterima disekolahnya lagi. Tapi setelah kami jelaskan pihak sekolah menerimanya lagi. Kini tinggal mengupayakan rehabilitasi nama dan yang terpenting saat ini melawan kasasi yang dilakukan Kejari Cianjur," ujar Kosasih  [KC-02/mg]***.
CIANJUR, [KC].- Sebanyak enam warga negara asing terpaksa harus di deportasi selama empat bulan terkahir, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Imigrasi Sukabumi. Mereka di deportasi akibat ijin tinggalnya sudah habis atau kadaluarsa (over stay).

Dari enam warga negara asing yang di deportasi tersebut, dua diantaranya tinggal di Cianjur. Mereka warga negara India. Sedangkan empat warga negara asing lainnya tinggal di Pelabuhanratu Sukabumi.

Kasi Wasdakim (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) Kementerian Hukum dan HAM Imigrasi Sukabumi, Markus Lenggo R mengatakan, warga negara asing yang dideportasi kebanyakan pemegang visa kunjungan. Mereka datang untuk berkunjung dengan berbagai kepentingan.

"Ada diantaranya yang datang sengaja untuk liburan, namun karena mungkin merasa nyaman, para warga negara asing ini lupa kalau ijin tinggalnya sudah kadaluarsa. Deportasi itu wajib kami lakukan ke negara asalnya, mereka bisa datang lagi setelah mengurus visanya dinegara asalnya," kata  Markus saat ditemui di Pacet, Rabu (23/4/2014).

Pihaknya juga mengakui, luas wilayah kerja menjadi kendala tersendiri dalam mengawasi keberadaan warga negara asing. Sehingga diperlukan tim terpadu yang nantinya bertugas melakukan pengawasan warga negara asing diwilayah masing-masing.

"Sudah ada rencana kita membentuk tim pengawasan orang asing (pora). Surat Keputusannya dari kementerian juga sudah ada. Tinggal kita merealisasikannya. Mudah-mudahan tim pora ini bisa segera terbentuk," katanya.

Tim pora tersebut nantinya dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Imigrasi. Sedangkan anggotanya bisa dari unsur kepolisian, kejaksaan, TNI, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. "Kalau tim ini bisa terbentuk dan berjalan, pengawasan orang asing itu akan terpantau. Karena masing-masing daerah memiliki perangkatnya," tegasnya.

Hanya saja untuk mewujudkan hal itu, pihaknya saat ini masih terkendala dengan anggaran. "Ya kita terbatas anggarannya, sehingga belum bisa membentuk dimasing-masing daerah. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa membantu kesulitan kami ini," harapnya  [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Sekitar 600 orang asing per hari dari Timur Tengah masuk berkeliaran diwilayah kawasan wisata Cipanas Kabupaten Cianjur. Mereka datang untuk berbagai kepentingan. Kebanyakan hanya sekedar berlibur dengan menyewa sejumlah villa yang bertebaran dikawasan yang berhawa sejuk itu.

"Berdasarkan data yang ada pada kami, jumlah orang asing khususnya yang berasal dari Timur Tengah dalam sehari itu masuk ke kawasan wisata Cipanas jumlahnya mencapai sekitar 600 orang," kata Bambang Irawan pelaku wisata di Cipanas saat ditemui disela kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengawasan Orang Asing di Daerah
Badan Kesbangpol Prov Jabar di aula Kecamatan Pacet, Rabu (23/4).

Kepala Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Dudung Djaenudin mengaku resah dengan banyaknya orang asing yang berasal dari timur tengah. Mereka kebanyakan berkeliaran dijalan disaat masyarakat lainya tengah beristirahat.

"Saya hampir setiap hari mendapatkan laporan mengenai ulah orang asing itu. Ini tidak bisa didiamkan, harus ada upaya penertiban. Mungkin kalau di komplek tidak banyak masalah, ini dijalan raya," kata Dudung saat ditemui terpisah.

Sepengetahuannya, keberadaan orang asing dari timur tengah itu menghabiskan waktu dengan menyewa villa. Tidak hanya itu mereka tidak jarang berpesta dengan membeli 'wanita'. "Ini sudah keterlaluan, perlu ditertibkan, jangan sampai masyarakat yang menertibkan dengan caranya. Ini berbahaya, aparat harus bertindak tegas," paparnya [KC-02]***.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

CIANJUR, [KC].- Sebanyak 50 Pengrajin Tempe dan Tahu di Kabupaten Cianjur mengikuti Bimbingan dan Sosialisasi Penerapan Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Bagi KUMK Berbasis Pengolahan Limbah Tahu Tempe Menjadi Biogas yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM RI di Bydel Hotel Jalan Ir. H. Juanda Panembong Cianjur, Selasa (22/4/2014).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asdep Produktivitas dan Mutu Kementerian Koperasi dan UKM, Nur Ediningsih sekaligus membuka kegiatan, Kabid Produktivitas, Rahmadi. Hadir juga Sri Wahyuni Praktisi Biogas yang juga pengajar di IPB Bogor sebagai pemateri, dan Akhmad Junaedi Praktisi/Peneliti Koperasi yang juga sebagai pemateri.

Ketua Panitia Kegiatan , Rahmadi mengatakan, kegiatan bimbingan bagi pengrajin tahu dan tempe di Kabupaten Cianjur ini sebagai upaya mendukung dan memberdayakan koperasi, usaha mikro dan kecil agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha yang tagguh, mandiri, produktif dan berdaya saing.

"Kegiatan bimbingan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil khususnya di sentra pengrajin tahu dan tempe untuk dapat mengelola dan memanfaatkan limbah produksi tahu tempe yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal," kata Rahmadi saat ditemui, Selasa (22/4/2014).

Diharapkan juga dengan adanya Bimbingan dan Sosialisasi Penerapan Tekhnologi Tepat Guna Bagi KUMK Berbasis Pengolahan Limbah Tahu Tempe Menjadi Biogas ini limbah tempe tahu yang semula dianggap mencemari lingkungan dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai energi terbarukan.

"Energi yang terbarukan itu adalah energi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar memasak dan penerangan, sekaligus solusi untuk mengatasi kelangkaan energi dan masalah lingkungan," tegasnya.

Sementara itu, Asdep Produktivitas dan Mutu Kementerian Koperasi dan UKM, Nur Ediningsih mengatakan, saat ini kita dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat dengan produk-produk diluar negeri. Untuk itu peningkatan produktivitas dan daya saing KUKM perlu terus dilakukan agar KUKM kita dapat lebih tangguh, mandiri dan berdaya saing.

"Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM, kami telah mengembangkan program strategis diantaranya penerapan tekhnologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktivitas dan mutu bagi Koperasi dan UKM yang mudah diaplikasikan berbasis potensi lokal," kata Nur Ediningsih saat dihubungi terpisah [KC-02]***.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

CIANJUR, [KC].- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur akhirnya berhasil melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tingkat Kabupaten yang dilaksanakan selama dua hari sejak Minggu-Senin (20-21/4/2014) di aula Gren Hill Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Berikut perolehan 50 Kursi DPRD Kabupaten Cianjur Hasil Rapat Pleno KPU Cianjur yang dihadiri para saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten serta unsur terkait lainya,

Daerah Pemilihan (Dapil) 1
Partai Nasdem, Gery AR
PKB, Ahmad Zeni
PKS, Teguh Agung
PDIP, Deni Lutfhi
Partai Golkar, Atep Hermawan
Partai Gerindra, Sahli Saidi
Partai Demokrat Endi Cahyadi, H Deni Aditiya, Renzi Kansil
Partai Hanura, Tika Latifah

Dapil 2
PKB, Dedi Suherli
PKS, Istinganah
PDIP, Indra Yuliana dan Cecep Buldan
Partai Golkar Asep Iwan Gusnardi, Yogi Prayoga
Partai Gerindra, Gungun Gunawan
Partai Demokrat, Usep Setiawan, Hj Lika
PPP, Cecep Saepudin Juhri
Partai Hanura, Ade Sobari

Dapil 3
PKB, Dede Badri
PKS, Wilman Singawinata
PDIP, Susilawati
Partai Golkar, H Sapturo
Partai Gerindra, Andri Suryadinata
Partai Demokrat, Muh Riksa, H Miftah,Hj Nani
PPP, Aceng Romdon
Partai Hanura, Sukandar Sudirhap
PBB, Muh Toha

Dapil 4
PKS, Dani Hamdani
PDIP, Yedi Riswandi
Partai Golkar, Muh Isnaeni
Partai Gerindra, Tavip Darmawan
Partai Demokrat, Ita Yuda Jayasari, Muhammad Heri Wirawan
Partai Hanura, Ence Deni Nuryadi
PBB Enok Wahidah

Dapil 5
PKB, Lefi Firmansyah
PKS, Baruna
PDIP, Dadang Sutarmo, Kuswandi
Partai Demokrat, Endang Rentek
Partai Golkar H Yusup Roida Faisal, Deden Nasihin
PAN, Asep Sopyan Halim
PPP, Andi Taufik
Partai Gerindra, Yoyoy Badru

[KC-02]***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Cianjur merekomendasikan kepada KPU Cianjur untuk menghitung ulang rekapitulasi D1 tingkat desa. Permintaan tersebut didasarkan setelah dilakukan rapat pleno terbuka, Panwaslu menemukan sejumlah perbedaan jumlah data pemilih.

"KPU Cianjur wajib menghitung ulang form rekapitulasi D1 tingkat desa. Ini perlu dilakukan mengingat ditemukannya sejumlah persoalan
Cianjur, Leles, Cidaun, rekom penghitungan ulang D1 Desa," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur Saepul Anwar didampingi Divisi Pengawasan dan Divisi Hukum, Yuyun Yunardi dan Abar Tasri Amarulloh saat ditemui, Senin (21/4/2014).

Dikatakan Saepul, untuk itulah Panwaslu Cianjur membuka jadwal pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran pidana pada sub tahapan rekafitulasi suara pemilu legislatif 2014 tingkat kabupaten, maksimal 7 hari sejak ditemuknnya dugaan pelanggaran.

"Apabila ditemukn fakta-fakta yuridis yang mengarah pada perbedaan hasil suara pada tingkat PPK Cianjur, Cidaun dan Leles, Panwaslu akan merekomendasikan kepada KPU untuk segera melakukan penghitungan suara ulang berbasis data D 1 PPS di kecamatan tersebut," kata Saepul.

Pihaknya juga menghimbau kepada pelapor, saat menyampaikan laporan agar menyertakan bukti-bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. "Sehingga proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan," harapnya [KC-02]***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Pemilu Jurdil Kabupaten Cianjur melakukan aksi unjuk rasa ke komplek Gren Hill Desa Ciherang Kecamatan Pacet, Senin (21/4/2014). Pada saat bersamaan tengah digelar rapat pleno terbuka penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur.

Mereka meminta agar KPU Cianjur melaksanakan amanat undang-undang sebagai penyeleggara yang jujur dan adil (jurdil). Mereka menduga ada oknum KPU Cianjur yang bermain-main dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

"KPU hanyalah lembaga yang dikorban semata, mari kita kaji dan telaah apa yang sebenarnya terjadi. Pemerkosaan hak asasi dan pengkebiran nilai-nilai demokrasi telah nyata terlihat dan sangat terasa, sehingga timbul pertanyaan apakah masyarakat sengaja ataukah memangdipaksa untuk tutup mata dan telinga sehingga buta akan suatu nilai kebenaran," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Fadil Fahmi (19) saat ditemui disela aksinya, Senin (21/4).

Pihaknya menuntut agar tindak tegas oknum peserta pemilu yang telah mengintimidasi masyarakat melalui kekuasaanya. Dia juga mengajak kepada kolega dan stake holder yang masih waras agar bersama-sama mengawal proses demokrasi.

"Kami juga meminta keberanian komisioner KPU Cianjur untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri apabila suatu hari terbukti melakukàn kecurangan," kata Fadil.

Aksi para mahasiswa tersebut mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian. Karena pada saat bersamaan tengah berlangsung rapat plena rekap siara Pileg 2014 di auala Gren Hill Desa Ciherang Kecamatan Pacet.

Para mahasiswa yang datang sambil membawa keranda mayat dan berbagai atribut tersebut hanya melakukan orasi sekitar 15 menit didepan puluhan aparat kepolisian yang berjaga. Setelah itu mereka membubarkan diri dengan tertib [KC-02]***.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR [KC],- Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) yang dilaksanakan di Komplek Kementerian Agama Cianjur di Jalan Raya Bandung, Minggu (20/4/2014) diikuti oleh ratusan siswa dan siswi Raudhatul Athfal (RA) wilayah 1 Kabupaten Cianjur. Mereka salin unjuk kabisa untuk kemampuan berkesenian dan keterampilan.

Para peserta yang berasal dari 27 RA di wilayah PC (Pengurus Cabang) I mengikuti enam kategori lomba, di antaranya, lomba mars lagu RA, lomba mewarnai dan menggambar, lomba tari kreasi, lomba puitisasi Alqur'an dan pertandingan futsal.

Ketua Pelaksana Porseni, Eva Manfaatin mengatakan, kegiatan Porseni PC I IGRA yang dilaksanakan selama dua hari itu merupakan agenda rutin dua tahunan dan merupakan agenda rutin tahunan IGRA Kabupaten Cianjur. "Mereka yang nantinya menjadi yang terbaik akan diikutisertakan dalam lomba serupa di tingkat kabupaten Mei 2014 mendatang," tutur Eva.

Salah satu tujuan kegiatan tersebut selain untuk mencari bibit potensial siswi dan siswa RA juga untuk mengeksplorasi minat dan bakat para peserta didik dalam bidang kesenian dan keterampilan.

"Kalau kita lihat banyak sekali anak yang berbakat dan mampu memerlihatkan performa terbaiknya. Mudah-mudahan di ajang selanjutnya, PC I bisa berprestasi," harapnya.

Sementara salah seorang guru RA yang mengirimkan anak didiknya, Nadia Safitri (25) menyambut positif kegiatan tersebut. Pihaknya berharap, perlombaan serupa bisa lebih digiatkan lagi dan bisa digelar setiap tahun. "Ini sangat bagus untuk merangsang kemampuan dan bakat anak-anak. Alhamdulilah, kita tidak pernah absen setiap ada momen seperti ini," ungkap guru RA Qurratu'aini [KC-02]***.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

CIANJUR,[KC],- Beberapa tim sukses caleg mempertanyakan scan model C1 berisi data rekap perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang belum sepenuhnya masuk website KPU Pusat hingga Minggu (20/4). Padahal, data itu bisa dijadikan pembanding meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu.

Yedi, tim sukses salah satu caleg mengatakan, dirinya kesulitan mendapat informasi perolehan suara para calon legislatif (Caleg). Harapannya dapat melihat melalui C1 di situs KPU, namun sangat disayangkan tidak tersedia. “C1 online belum dikirim oleh  KPUD Cianjur. Ini patut dipertanyakan, jika ada manipulasi atau perbedaan C1 saat rekap baik di tingkat PPS (kelurahan), PPK (kecamatan), KPU kab/kota hingga KPU Provinsi, bisa dibuktikan dengan C1 yang asli yang dipublikasikan oleh KPU RI.” kata Yedi.

Irfan, tim sukses caleg DPR RI Jabar III  juga mempertanyakan hal serupa. Menurutnya, ia sudah mempertanyakan hal itu ke KPUD melalui line telepon namun tidak ada satupun yang merespon. Padahal, sebutnya, alat scan telah disediakan dengan dibeli menggunakan uang rakyat. “Patut dicurigai ada apa ini, kok data scan C1 Kabupaten Cianjur belum masuk 100 persen ke situs online KPU Pusat. Kalau C1 sudah muncul tidak ada lagi yang berani bermain,” kata Irfan.

"KPU pusat sebagai penyelenggara pemilu saya nilai sudah sangat baik dalam melaksanakan pemilu 2014 salah satu indikatornya adalah dengan dibukanya data publikasi pemilu  sehingga dalam proses rekapitulasi nyajuga KPU mempublikasi C1 sebagai sertifikat hasil penghitungan di tingkat TPS, nah sekarang tinggal seberapa beresnya KPU daerah dalam melakukan uploads dan scan C1 ke web KPU" ungkap irfan.

Hasil penulusuran KC di website KPU Pusat, hingga malam hari ini, yang C1-nya sudah muncul hanya di enam kecamatan antara lain cibinong 100%, Haurwangi 96%, Takokak 72%, Warungkondang 100%, Cilaku 97%, dan Pasirkuda 98%. Kecamatan yang C1 nya belum diupload sebanyak 26 Kecamatan.
Sementara itu,  pihak KPUD Cianjur belum ada yang bisa dikonfirmasi, karena masih  melaksanakan sidang pleno [KC.03]***

CIANJUR, [KC].- Sejumlah wartawan yang ingin meliput rekapitulasi suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tingkat Kabupaten yang dilaksanakan KPU Cianjur di aula Gren Hill Resort Desa Ciherang Kecamatan Pacet, Minggu (20/4/2014) kecewa, lantaran tidak bisa diijinkan masuk kedalam ruangan. Padahal rapat pleno tersebut merupakan rapat terbuka bukan rapat tertutup.

"Alasannya tidak jelas, kami tidak boleh masuk meliput. Padahal ini jelas merupakan rapat terbuka, bukan rapat tertutup," kata kontributor TV One Choeronsyah saat bermaksud masuk kedalam ruangan tempat digelarnya rapat pleno rekap penghitungan suara tingkat kabupaten.

Hal senada juga diungkapkan, Yan Sopyan, reporter RRI. Pihaknya kecewa ketika akan masuk meliput tidak diijinkan oleh panitia. "Saya disuruh keluar oleh Kasubag Humas Polres Cianjur, saya bilang ini aturan darimana," kata Yan.

Padahal jelas, rapat pleno penghitungan suara Pileg tersebut terbuka untuk umum. Sehingga tidak ada alasan untuk dihalang-halangi. "Justru kalau melihat kondisi seperti ini kita patut mempertanyakan, ada apa dengan KPU Cianjur," katanya [KC-02]***.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Pihak kepolisian terpaksa harus memberikan pengamanan kepada Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur setelah simpatisan seorang caleg dari Partai Golkar mendatangi kantor PPK lantaran tidak terima adanya dugaan penggelembungan suara, Sabtu (19/4/2014) malam.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, kedatangan simpatisan caleg tersebut ke kantor PPK Kecamatan Cianjur memprotes terjadinya penggelembungan suara yang terjadi di Partai Golkar dan Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Cianjur.

Melihat situasi yang semakin memanas, pihak kepolisian langsung mengamankan komisioner PPK Kecamatan Cianjur. Demikian juga dengan simpatisan caleg tersebut juga diamankan ke Mapolres Cianjur untuk dimintai keterangan.

Terungkapnya dugaan penggelembungan suara tersebut bermula saat simpatisan caleg itu mencocokkan suara rekap ditingkat desa dengan hasil rekap kecamatan. Ia terkejut ketika mendapati perbedaan suara yang sangat mencolok.

"Kita kaget saat melihat hasil rekap ditingkat kecamatan ternyata suaranya jauh berbeda dibandingkan saat rekap ditingkat desa. Jumlahnya tidak sedikit, tapi mencapai ribuan," kata Dedi Toser simpatisan partai Golkar, saat dihubungi, Minggu (20/4/2014).

Dikatakan Dedi, ini tidak bisa didiamkan, perbuatan yang dilakukan oleh oknum PPK itu harus diusut tuntas. "Ini harus diproses secara hukum, tidak menutup kemungkinan masih ada kasus-kasus lain yang belum terbongkar," katanya [KC-02]***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!